Otonomi Khusus untuk Papua dan Papua Barat Tetap Berjalan | Koran Jakarta
Koran Jakarta | February 20 2020
No Comments
Plt Dirjen Polpum Kemendagri, Bahtiar, Terkait Revisi UU Otsus Papua

Otonomi Khusus untuk Papua dan Papua Barat Tetap Berjalan

Otonomi Khusus untuk Papua dan Papua Barat Tetap Berjalan

Foto : ISTIMEWA
Bahtiar
A   A   A   Pengaturan Font
Dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI yang digelar beberapa waktu yang lalu, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengungkapkan beberapa RUU yang menjadi prakarsa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang masuk dalam Prolegnas.

Salah satu RUU yang diusulkan untuk direvisi adalah RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Untuk mengupas itu lebih dalam, Koran Jakarta berkesempatan mewawancarai Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Polpum Kemendagri), Bahtiar, di Jakarta. Berikut petikan wawancaranya.

Apa pertimbangan pengajuan revisi UU Otsus Papua?

Saya perlu meluruskan dan menjelaskan dulu tentang revisi UU Otsus ini. Karena yang berkembang di luar itu, revisi dilakukan karena status Otsus Papua akan berakhir.

Selama ini, dana Otsus Papua kerap disalahartikan oleh publik. Nah, ini harus kita luruskan informasi publiknya. Jadi, jangan sampai ada publik berpendapat bahwa seakan-akan Otsus Papua berakhir tahun 2021, yang ada batas akhir itu adalah dana Otsusnya.

Jadi, untuk status Otsus Papua itu sendiri?

Ya, sedangkan untuk pelaksanaan Otsus Papua tetap berjalan.

Usulan revisi UU Otsus Papua ini sudah masuk prioritas Prolegnas?

Ya, revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Bagi Provinsi Papua telah masuk prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2020.

Pertimbangannya apa revisi diprioritaskan?

Pertimbangannya, kenapa revisi UU Otsus Papua menjadi prioritas karena dana Otsus bagi Papua dan Papua Barat yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBN akan berakhir pada tahun 2021 sesuai UU itu.

Jadi begini, dimensi keuangan sebenarnya hanya satu dimensi saja, tapi itu adalah formula yang terbuka untuk dibicarakan karena dua persen dari APBN harus kita cek substansinya.

Dengan demikian, dana Otsus juga menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk melihat sejauh mana program dan implementasi dana Otsus bagi masyarakat.

Anda melihat kemajuan pembangunan di Papua dan Papua Barat sendiri seperti apa?

Kita juga harus jujur akui perkembangan pembangunan wilayah Papua dan Papua barat dalam jangka waktu 20 tahun terakhir sangat cepat. Bandara, pelabuhan, transportasi, ketersedian sandang, pangan dan papan, pembangunan pariwisata, perhotelan, pasar-pasar, jaringan perdagangan, pertanian, perkebunan dan peternakan berkembang dengan sangat luar biasa.

Jadi Anda Optimistis Papua-Papua Barat akan lebih maju?

Kita tentu sangat respek dan patut syukuri atas capaian pembangunan yang sangat cepat di wilayah Papua dan Papua Barat. Saya sangat yakin kita konsisten melanjutkan pembangunan Papua dan Papua Barat yang gerakkan pemerintahan Presiden Jokowi bersama pemda yang didukung oleh tokoh masyarakat maka lompatan kemajuan Papua dan Papua Barat dalam 20 tahun ke depan.

 

agus supriyatna/AR-3

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment