Koran Jakarta | November 22 2017
1 Comment
Peraturan Pemerintah - PP No 59/2016 Dinilai Jadi Pintu Masuk Liberalisasi Ormas di Indonesia

Ormas Asing Harus Hormati NKRI

Ormas Asing Harus Hormati NKRI

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font
Organisasi kemasyarakatan yang didirikan warga asing wajib menghormati hukum, tak boleh mengancam kedaulatan NKRI, dan harus berkonstribusi kepada masyarakat Indonesia.

 

JAKARTA - Organisasi kemasyarakatan atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berasal dari luar negeri wajib menghormati Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam konteks itulah Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tentang pendirian Organisasi Kemasyarakatan oleh warga asing.

Menurut Direktur Ormas Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), La Ode Ahmad Fidani, ditekennya PP Nomor 59/2016 memang secara khusus mengatur tentang Ormas yang didirikan WNA dan PP tersebut merupakan turunan dari UU Ormas.

“PP Nomor 59/2016 memang merupakan turunan dari UU Ormas,” katanya. Sementara terkait kekhawatiran beberapa pihak bahwa PP tersebut bisa menjadi pintu masuk bagi liberaliasi ormas, menurut Fidani, hal tersebut terlalu berlebihan. Meski demikian, dia menghormati kritikan atas PP tersebut. “Kami hormati kekhawatiran, semua respons itu, itu sangat baik.

Terkait PP ini menjadi turunan, diamanatkan UU 17/2013 tentang Ormas. Itu ada di Pasal 43-49, coba cek lagi UU Ormas,” kata Fidani. Dari sisi substansi sendiri, lanjut Fidani, apa yang diatur dalam PP Nomor 59/2016 tak mengisyaratkan sebuah liberaliasi Ormas. Justru PP tersebut memperketat Ormas yang didirikan oleh warga negara asing. Jadi, tak bisa lagi orang asing gampang membuat Ormas di Indonesia. Sejumlah persyaratan ketat diberlakukan. Bisa dikatakan, PP itu adalah filter.

“Dan memang kalau dari segi substansi, yang kami pahami begini, dalam PP secara konstruksi sudah relatif cukup ketat. Dalam artian Ormas adalah badan hukum atau yayasan aktif atau sebutan lain. Dia adalah sifatnya badan hukum atau yayasan,” tuturnya. Ia menyontohkan, dalam PP tersebut diatur bahwa ormas asing yang beroperasi di Indonesia harus miliki izin prinsip dan izin operasional.

Izin prinsip itu sendiri relatif panjang tahapannya. Misalnya warga negara yang mau dirikan Ormas di Indonesia, negaranya harus punya hubungan diplomatik dengan Indinesia. Selain itu, Ormas bersangkutan harus terpusat. “Di dalam itu izin perizinan, harus melibatkan seluruh stakeholder dan pemda karena panjang tahapannya,” ujarnya.

Jadi, kata dia, dari sisi konten sangat susah. Pengaturannya sangat ketat sekali. Izin prinsipnya misal sangat panjang. Waktunya juga terbatas hanya tiga tahun walau bisa diperpanjang. Setiap tahapan, baru diberi izin. “Tahapannya begitu panjang, mulai kementerian, aparat keamanan. Pilar kebangsaan, visi misi bangsa kita. Memang Indonesia banget,” ujarnya.

Dari sisi personil pun, jelas Fidani, juga akan dibatasi. Maksimal hanya ada tiga orang asing dan ada satu kewajiban, mereka harus mempekerjakan orang Indonesia atau orang lokal. Dari sisi pengawasan juga demikian akan dilakukan dengan ketat. Semua kementerian dan lembaga terkait akan mengawasi. “Ini penting untuk deteksi dini. Seperti publik merespons, memungkinkan dilakukan review,” kata dia.

Hormati Kekhawatiran

Terkait adanya kekhawatiran, katanya, pemerintah akan menghormati itu. Bahkan itu akan jadi bahan masukan berharga. Misalnya kalau memang ada yang perlu direview tentu pemerintah akan mengevaluasi itu.

Prinsipnya pemerintah sangat terbuka terhadap segala kritikan dan masukan. “Kalau memang itu bersangkutan dengan administrasi UU bisa kita review, bisa berpengaruh sebagai turunan UU itu,” kata dia.

Yang pasti ormas asing yang beroperasi di Indonesia, kata Fidani, harus menghormati hukum di Indonesia. Juga tak boleh mengancam kedaulatan NKRI, dan lebih penting lagi keberadaannya punya kontribusi bagi masyarakat.

“Mereka tetap harus hormati kedaulatan negara, harus sejalan visi misi tujuan pembangunan kita. Itu jelas tegas diatur. Sangat ketat. Kalau dalam perjalanan ada yang kurang kita lakukan evaluasi termasuk gimana implementasinya. Kalau perlu di review, segera di review,” tuturnya. ags/S-2

Tags

View Comments

Franda
Senin 19/12/2016 | 11:22
Yang penting tetap saling kerja sama

Submit a Comment