Ormas Anti NKRI Akan Ditindak | Koran Jakarta
Koran Jakarta | September 20 2017
1 Comment
Organisasi Kemasyarakatan - Ormas Apapun di Indonesia, Tetap Harus Taat Aturan

Ormas Anti NKRI Akan Ditindak

Ormas Anti NKRI Akan Ditindak

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Belakangan muncul keresahan di kalangan masyarakat terhadap eksistensi Ormas yang menyuarakan kepentingan yang tidak sesuai dengan asas Pancasila.

Jakarta – Pemerintah akan bertindak tegas terhadap organisasi kemasyarakatan yang terang-terangan anti Pancasila dan anti NKRI. Siapa pun dan warna apa pun ormas yang beroperasi di Indonesia tidak boleh berlawanan dengan ideologi negara. Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengatakan itu di Jakarta, Rabu (3/5). Menurut Tjahjo siapa pun boleh mendirikan ormas. Namun tetap saja, pendirian ormas harus mengikuti koridor aturan yang berlaku di Indonesia.

Dan negara atau pemerintah sama sekali tidak akan menyumbat hak warga untuk mendirikan ormas. “Sekarang bikin ormas sah, siapa saja bisa,” ujarnya. Tapi Tjahjo menegaskan, ormas apapun yang beroperasi di Indonesia, tetap harus taat aturan. Salah satu hal yang prinsip dan tak boleh dilanggar ormas adalah mengakui ideologi negara dan tidak anti NKRI. Menurut Tjahjo, itu prinsip yang tak bisa di tawar lagi. “Aturannya, ormas yang ada di NKRI, harus akui ideologi negara, Pancasila, UUD, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI. Itu prinsip,” ujarnya. Prinsip-prinsip itu, kata dia, harus tercantum dalam AD/ART ormas.

Termasuk implementasi di lapangan. Atau saat operasional organisasi. Jadi tidak boleh menyimpang. Kalau sampai menyimpang, Tjahjo menegaskan pemerintah bisa membatalkannya. “Kalau Ormas aliran sesat, ada fatwa MUI, yang putuskan Jamintel Kejagung,” kata dia. Lebih tegas lagi Tjahjo mengatakan, kalau benar-benar bertentangan dengan Pancasila, apalagi diucapkan dan digerakan, maka ormas ini sudah melawan pemerintah yang sah. Maka yang berhak putuskan itu adalah sebuah tim terpadu.

“Kalau anarkis, kepolisian dibahas dengan kejaksaan, Kemendagri dan Kemenkumham,” katanya. Selain itu juga kata dia, elemen masyarakat, pers termasuk semua pihak berhak menyampaikan kalau memang ada ormas punya kegiatan yang benar-benar ingin hancurkan NKRI dan mengganti Pancasila. Jelas itu tindakan melawan pemerintah. “Terkait ormas HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) itu tidak terdaftar di Kemendagri. Tapi di Kemenkumham ada. Kalau di sana itu online. Ada ormas yan ada berdiri di tingkat kecamatan, kabupaten atau kota, provinsi. Ada ormas ikatan alumni wartawan, geng motor itu ormas,” urainya.

Namun prinsipnya, ujar Tjahjo, setiap kegiatan ormas, harus menjaga Pancasila, UUD dan keberagaman. Negara ini merdeka karena semua ini. Karena itu harus dirawat dan dijaga, termasuk oleh ormas. “Bagi kami ormas itu mau mendaftar atau tidak, tapi banyak yang tidak mendaftar. Perorangan pun yang teriak-teriak anti Pancasila bisa kita tahan kok, apalagi ormas,” kata mantan Sekjen PDIP itu. “Ormas ini komitmen enggak, dia hidup di Indonesia, tapi menghancurkan Pancasila. Mau beda pendapat boleh saja. Tapi jangan sampai anti NKRI,” Tjaho menegaskan kembali.

Kajian Soal HTI

Sementara itu, Karo Penmas Polri, Brigjen Pol Rikwanto saat ditemui di Gedung Mabes Polri, Jakarta, Selasa (2/5) menyatakan rencana pembubaran HTI bukan baru kali ini saja. “Itu sudah lama kajiannya,” kata nya. Tujuan HTI yang akan membentuk khilafah, untuk saat ini terus dikaji Menko Polhukam. “Kajiannya diharapkan cepat selesai tentang cara pandang pemerintahan atas HTI,” ujar Rikwanto. Pihaknya menjelaskan siapa saja kelompok yang berusaha mengganti dan merobah Pancasila, sudah jelasjelas melanggar konstitusi.

“Karena negara kita sudah komitmen bersama bahwa Pancasila sebagai Dasar Negara,” kata Rikwanto. Ditanya apakah sudah jelas-jelas HTI meresahkan, Rikwanto mengatakan, secara kasuistik, sudah ada banyak penolakan terhadap HTI. “Ada beberapa kasuistik, telah terjadi penolakan, ada indikasi kesitu (mengganti Asas Negara), videonya juga sudah ada,” ujar Rikwanto. Jadi, kajian pembubaran terhadap Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sudah dilakukan sejak lama. Mabes Polri menghimbau bahwa Indonesia itu beragam, dan jangan ada perkumpulan yang berusaha mengganggu Asas Negara Indonesia. ags/eko/AR-3

 

View Comments

Asta
Minggu 13/8/2017 | 10:43
kok OPM gak di bubarin pak? jelas2 gerakan separatis tuh, LGBT juga dibiarin aje pak padahal jelas ngerusak. kenapa yang dibubarin cuma ormas islam aja?
SDA dikelola oleh asing apakah itu sesuai dengan pancasila? korupsi sesuai dengan pancasila? para koruptor masih bebas berlenggang pak.. rakyat udah gak bodoh lagi pak

Submit a Comment