Koran Jakarta | December 16 2018
No Comments
Penyidikan Novel Baswedan

Ombudsman Temukan Empat MaladministrasiAdrianus

Ombudsman Temukan Empat MaladministrasiAdrianus

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

 

 

 

JAKARTA - Komisioner Om­budsman Republik Indonesia (ORI) Adrianus Meliala meng­umumkan ada empat temuan maladministrasi minor yang dilakukan penyidik kepolisian terkait kasus penyiraman air keras ke wajah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.

“Ada empat maladministrasi minor yang kami temukan, te­tapi kekeliruan tersebut tidak memiliki dampak secara sub­stantif terhadap penyidikan perkara,” kata Adrianus saat ditemui usai jumpa pers di Kantor Ombudsman Pusat di Jakarta, Kamis (6/12).

Temuan maladministrasi tersebut diperoleh dari hasil investigasi yang dilakukan se­jak 11 April 2017 sampai de­ngan September 2018.

Dalam investigasi yang di­lakukan Ombudsman, terper­iksa meliputi jajaran penyidik Kepolisian Sektor (Polsek) Ke­lapa Gading, Kepolisian Resort Metro (Polrestro) Jakarta Utara, dan Kepolisian Daerah Metro Jakarta Jaya (Polda Metro Jaya).

Maladministrasi yang ditemukan Ombudsman ter­diri atas em­pat faktor, diantaranya aspek pe­nundaan berlarut penanganan perkara, efektivitas penggu­naan sumber daya manusia, pengabaian petunjuk yang ber­sumber dari Novel Baswedan sebagai korban, dan aspek ad­ministrasi penyidikan (mind­ik).

“Dalam proses penyidik­an Laporan Polisi Nomor LP/55/K/IV/2017/PMJ/Res JU/S/GD tanggal 11 Apirl 2017, tidak ada jangka waktu penu­gasan yang dikeluarkan Polsek Kelapa Gading, Polres Metro Jakarta Utara, maupun surat perintah dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya,” sebut Adri­anus.

Sementara, komisioner Ombudsman Pusat itu menjelaskan, Pasal 6 Peraturan Kapolri No.14 Tahun 2012 ten­tang Manajemen Pe­nyidikan menyatakan bahwa surat perintah tugas sekurang-kurangnya memuat “lama waktu penugasan”.

Terkait dengan temuan itu, pihak Ombudsman mereko­mendasikan agar kepolisian segera membuat revisi su­rat perintah tugas yang men­cantumkan jangka waktu penugasan. Di samping itu, Ombudsman juga meminta ada perbaikan dalam pengeti­kan surat perintah tugas, surat perintah penyelidikan, surat perintah penyidikan, dan be­rita acara pemeriksaan yang dikeluarkan Polsek Kelapa Ga­ding.

“Dalam surat tersebut tertu­lis laporan polisi No. Pol 55/K/IV/2017/PMJ/Restro Jakut/S GD yang menjadi dasar per­timbangan, padahal laporan polisi dari Yasri Yudha Yahya bernomor No.Pol: 55/K/IV/2017/PMJ/Res JU/S GD. Ada ketidakcermatan dalam dasar penugasan, sementara Pasal 6 Perkap No.14/2012 menyebut surat perintah tugas sekurang-kurangnya memuat dasar pe­nugasan,” terang Adrianus.

Terlepas dari temuan mal­administrasi itu, Ombudsman menyatakan bahwa pihak ke­polisian terlihat serius dalam melakukan penyidikan, ter­bukti dari jumlah personel yang dilibatkan hingga mencapai 172 anggota, atau sekitar dua kompi. Namun, keseriusan itu, menurut Adrianus, sebaiknya diiringi dengan strategi penyi­dikan yang cermat dan efektif, sehingga kasus Novel Baswedan dapat segera menemui titik te­rang.

Ant/P-5

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment