Koran Jakarta | October 20 2017
No Comments
Kembali Aktifnya Ahok

Ombudsman Menunggu Sikap Akhir Mendagri

Ombudsman Menunggu Sikap Akhir Mendagri

Foto : ANTARA/Wahyu Putro A
A   A   A   Pengaturan Font

Jakarta – Ombudsman RI secara khusus mengundang Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo untuk membahas polemik diaktifkannya kembali Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta. Masalah itu jadi perhatian Ombudsman karena menuai pro kontra. Diharapkan ada sikap akhir dari Mendagri untuk mengakhiri polemik yang terjadi.

“Kami bertemu, dalam rangka mendengar penjelasan dari Mendagri beserta timnya tentang persoalam status terdakwa Gubernur DKI Jakarta Ahok,” kata Ketua Ombudsman, Amzulian Rifai usai menggelar pertemuan dengan Mendagri dan jajaran nya di Jakarta, Kamis (16/2). Rifai berharap dalam waktu yang tak terlalu lama, ada kepastian sikap dari Mendagri soal ini.

Tentu Ombusman akan mengawasi terus persoalan tersebut. Kata dia, lembaga perlu mengundang Mendagri, karena ada laporan yang masuk mengadukan masalah Ahok. “Ya, karena Ombudsman menerima laporan- laporan masyarakat yang kami tak punya pilihan lain, kecuali menindaklanjuti,” katanya.

Terkait pertemuan itu sendiri, lanjut Rifai, sengaja dilakukan usai pemungutan suara. Lembaganya tak mau menambah kegaduhan yang bisa menggangu ketenangan warga yang akan mencoblos kemarin. Yang pasti, laporan yang masuk soal Ahok akan ditindaklanjuti. Pertemuan dengan Mendagri adalah salah satu bentuk tindaklanjutnya.

“Kita lihat duduk persoalannya, kita tentu dudukan dengan laporan-laporan ya lain bahwa ada pelapor dan terlapor. Tentu kita klarifikasi sesuai kewenangan kita dan kita tidak masuk dalam wilayah politiknya,” kata Rifai. Rifai sendiri mengakui, polemik soal Ahok muncul karena ada tafsiran yang berbeda-beda terkait ketentuan pemberhentian kepala daerah yang sudah terdakwa.

“ Saya pribadi berpendapat, kalau kualifikasi pidananya yang dibicarakan tentu kita tidak perlu berdebat lagi soal 5 tahunnya,” katanya. Sementara itu, di tempat yang sama, Mendagri, Tjahjo Kumolo menegaskan apa yang sudah diputuskan pemerintah, dalam hal Kemendagri tentu ada dasar hukumnya. Sebab jika tak ada dasar hukumnya, gampang digugat.

Namun pemerintah menyadari ada multitafsir memaknai ketentuan dalam UU Pemda soal pemberhentian kepala daerah yang sudah berstatus terdakwa. “Makanya kami datang ke sini. Ombudsman memberikan saran bagus kepada kami, jangan ampe pelayanan publik, kebijakan pembangunan di daerah khususnya di DKI Jakarta yang kepala daerahnya masih berstatus terdakwa ini menimbulkan implikasi permasalahan,” tuturnya. Sikap pemerintah sendiri masih belum berubah.

Kata Tjahjo, awalnya memang pemerintah akan memutuskan itu setelah ada fatwa MA. Tapi, Ketua MA sendiri sudah menyatakan menyerahkan masalah tersebut ke Kemendagri. Karena tak ada fatwa MA, Kemendagri akan menunggu proses di pengadilan. “Kami nunggu pengadilan kalau dari sisi yuridisnya,” kata Tjahjo. ags/AR-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment