Nurhadi Akan Dijerat Pasal Pencucian Uang | Koran Jakarta
Koran Jakarta | May 31 2020
No Comments
Dugaan TPPU

Nurhadi Akan Dijerat Pasal Pencucian Uang

Nurhadi Akan Dijerat Pasal Pencucian Uang

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA - Komisi Pembe­rantasan Korupsi (KPK) tidak menutup kemungkinan ter­sangka mantan Sekretaris Mah­kamah Agung (MA), Nurha­di (NH) dan menantu Nurhadi akan dijerat dengan pasal Tin­dak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Hal ini menanggapi aduan Masyarakat Anti Korup­si (MAKI) yang menyerahkan tiga fotokopi kwitansi pem­belian apartemen yang dilaku­kan keluarga Nurhadi.

“KPK tidak menutup ke­mungkinan dapat pula dikem­bangkan ke pasal TPPU jika ditemukan bukti permulaan yang cukup baik saat penyidik­an maupun fakta-fakta di per­sidangan nantinya,” kata Pelak­sana Tugas Juru Bicara Penin­dakan KPK, Ali Fikri, di Jakarta, Jumat (27/3).

Namun, kata Ali, untuk saat ini KPK lebih dahulu fokus me­lengkapi berkas perkara untuk pembuktian pasal-pasal yang dipersangkakan kepada Nurha­di. Diketahui Nurhadi merupa­kan tersangka dalam kasus du­gaan suap dan penerimaan gratifikasi terkait dengan pena­nganan perkara di MA pada ta­hun 2011-2016.

Secara khusus Ali mengata­kan KPK berterima kasih atas setiap informasi dari masyara­kat, termasuk dari koordinator MAKI. Informasi tersebut, ten­tunya akan menjadi tambahan data yang sudah dimiliki terkait perkara tersebut.

Kejar Tersangka

Selain itu, tambah Ali, KPK saat ini fokus untuk menge­jar Nurhadi dan kawan-kawan yang telah dinyatakan buron sejak bulan Januari 2020 la­lu. Nurhadi dinyatakan buron bersama dua tersangka lainnya yaitu menantu Nurhadi (NH), Rezky Herbiyono (RHE) dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT), Hiendra Soen­joto (HS).

“Kami juga tetap mengim­bau dan mengharapkan parti­sipasi masyarakat, apabila me­nemukan keberadaan tersang­ka NHD dan kawan-kawan untuk segera melaporkan ke­pada KPK melalui Call Center 198,” katanya.

Untuk diketahui, MAKI me­nyerahkan tiga kwitansi pem­belian apartemen keluarga Nurhadi kepada KPK mela­lui email Pengaduan Masya­rakat KPK. Ketiga kwitansi itu merupakan pembayaran ci­cilan sebuah unit apartemen distrik berlokasi di Jalan Se­nopati, Jakarta Selatan yang dilakukan oleh istri Nurhadi, Tim Zuraida. Dalam kwitansi tersebut tertera nominal ma­sing-masing yaitu 250 juta rupiah, 112.500.000 rupiah, dan 114.584.000 rupiah.

Koordinator MAKI, Boya­min Saiman tetap berharap KPK menerapkan pasal pen­cucian uang berdasar doku­men tersebut karena nilai transaksi cicilan satu bulan saja sangat besar yaitu ratusan juta rupiah dan sistem pem­bayaran tunai. n ola/N-3

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment