Koran Jakarta | July 20 2019
No Comments
Pelestarian Lingkungan | Kembangkan Kawasan Wisata dengan Konsep Edukasi Lingkungan

Normalisasi Situ Planden Harus Libatkan Berbagai Pihak

Normalisasi Situ Planden Harus Libatkan Berbagai Pihak

Foto : ANTARA/KAHFIE KAMARU
PENYELAMATAN SITU | Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, menanam pohon di Situ Pladen Depok, Jawa Barat, Minggu (10/2). Penanaman pohon tersebut untuk penyelamatan situ yang beralih fungsi serta memperbaiki kualitas air tanah dan resapan.
A   A   A   Pengaturan Font
Menteri LHK akan mengundang berbagai unsur pemerintah dan pihak terkait untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan.

 

DEPOK - Normalisasi Situ Pladen di Depok, Jawa Barat, yang saat ini terdapat berbagai masalah lingkungan memerlu­kan kerja bersama dari semua pihak terkait, mulai dari peme­rintah hingga masyarakat.

Hal tersebut dikatakan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, saat berdialog mengenai masa­lah lingkungan dengan masya­rakat sekitar Situ Pladen Keca­matan Beji, Depok, Jawa Barat, Minggu (10/2).

Siti mengatakan banyak per­masalahan di situ tersebut yang melibatkan berbagai pemang­ku kepentingan. Karena itu, pi­haknya akan mengundang ber­bagai unsur pemerintah untuk berdiskusi menyelesaikan per­masalahan lingkungan di Situ Pladen, mulai dari pemerintah pusat, sekda provinsi, pemerin­tah kota, kelurahan, masyara­kat, aktivis, perusahaan swasta maupun BUMN, dan akade­misi. Dari pertemuan tersebut nantinya diharapkan dapat menghasilkan rencana utama untuk normalisasi Situ Pladen.

“Minggu depan, kita mulai rapat untuk langkah-langkah­nya. Mohon dukungan dan restu kita selesaikan bersama-sama,” kata Siti.

Menurutnya, upaya nor­malisasi yang paling segera di­lakukan, di antaranya dengan melakukan gerakan kebersi­han warga, menanam pohon, hingga alat penyerap limbah dan sampah dari KLHK.

Menteri Siti mengidentifi­kasi beberapa permasalahan lingkungan di Situ Pladen mulai dari sampah, air bersih di sekitar situ, penerangan, ruang hijau di sekitar situ, termasuk akses dan pembuatan taman di sekitar situ untuk aktivitas warga.

Dalam dialog bersama Menteri LHK, warga di sekitar Situ Pladen mengeluhkan ling­kungan yang semakin membu­ruk di sekitar danau mulai dari sampah, air tanah yang tidak layak konsumsi, hingga banjir.

Warga juga menyebut Situ Pladen sudah mengalami pen­dangkalan oleh sampah rumah tangga. Selain air situ yang su­dah menghitam, aroma yang tidak nyaman juga tercium di sekitar situ. Bahkan, warga me­ngaku air tanah dengan radius 500 meter sampai satu kilome­ter dari Situ Pladen juga sudah tidak bisa digunakan untuk ke­perluan masak dan minum.

Menanggpi hal itu, Men­teri LHK menegaskan, “Kita selesaikan bareng-bareng. Di danau lain yang sudah seper­ti ‘cendol’ saja airnya bisa kita bersihkan,” tegasnya.

Ekoriparian Citarum

Sebelumnya, Siti Nurbaya juga mengatakan bahwa pihak­nya mencanangkan pengem­bangan Ekoriparian Citarum di Desa Sukaluyu, Kecamatan Telukjambe, Kabupaten Kara­wang, Jawa Barat.

“Ekoriparian ini adalah kawasan wisata di pinggir su­ngai dengan konsep edukasi lingkungan,” katanya, di sela-se­la peresmian Instalasi Pengelo­lahan Air Limbah (IPAL) Wet­land-Biocord dan pencanangan pengembangan Ekoriparian Cit­arum wilayah Karawang, Sabtu.

Ia mengatakan pemba­ngunan IPAL Wetland-Biocord adalah upaya penurunan be­ban pencemaran dari air lim­bah yang berasal dari kegiatan mandi dan cuci warga (grey water) yang selama ini dibuang langsung ke sungai tanpa di­olah terlebih dahulu.

Menteri LHK menyata­kan, kalau isu pencemaran air, khususnya Sungai Citarum, te­lah menjadi perhatian penting pemerintah.

Untuk DAS Citarum, per­hatian tersebut ditunjukkan dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2018 tentang Per­cepatan Pengendalian Pen­cemaran dan Kerusakan Dae­rah Aliran Sungai Citarum.

KLHK sendiri, kata Siti, te­lah mengambil peran dalam kegiatan ini. Di daerah hulu, KLHK akan melakukan reha­bilitasi lahan kritis seluas 5.900 hektare dan secara nasional pada 2019 ini akan dilakukan rehabilitasi lahan kritis se­luas 207.000 hektare. “Untuk mengendalikan pencemaran, KLHK sudah menetapkan daya tampung beban pencemaran Sungai Citarum,” tambahnya. eko/Ant/E-

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment