Koran Jakarta | October 21 2019
No Comments
Pembantu Presiden - Ekspor dan Investasi Diharapkan Tumbuh Lebih Kencang

Negara Membutuhkan Menteri yang Efektif

Negara Membutuhkan Menteri yang Efektif

Foto : Sumber: BPS – Litbang KJ/and
A   A   A   Pengaturan Font

>> Lebih penting menambah jumlah dirjen yang lebih menguasai masalah teknis.

>> Menambah menteri baru berpotensi tumpang tindih dengan menteri yang sudah ada.

JAKARTA - Sejumlah kalangan menge­mukakan wacana Presiden Joko Widodo untuk menambah dua menteri khusus, yakni menteri ekspor dan menteri inves­tasi, bukan solusi tepat untuk menyelesai­kan masalah lemahnya kinerja ekonomi Indonesia, terutama ekspor dan investasi.

Mereka menilai pemerintahan saat ini membutuhkan menteri yang bisa bekerja secara efektif, dan memahami visi-misi presiden. Selain itu, yang perlu ditambah adalah pejabat setingkat di­rektur jenderal (dirjen) yang lebih me­mahami dan menguasai masalah teknis.

Direktur Pusat Studi Masyarakat (PSM) Yogyakarta, Irsad Ade Irawan, me­ngemukakan semestinya jumlah men­teri dalam kabinet tidak perlu banyak, tapi diisi oleh orang-orang yang kredibel, bukan sekadar titipan dari partai politik (parpol). Kalaupun titipan parpol, tidak masalah jika memang figurnya kredibel.

“Yang diperlukan tambahan pejabat level teknis seperti dirjen, katakanlah dirjen ekspor. Jika yang ditambah men­terinya, seperti menteri ekspor, maka ini berpotensi tumpang tindih dengan pejabat yang sudah ada sekarang yang cenderung suka impor,” papar dia, ke­tika dihubungi, Minggu (17/3).

Menurut Irsad, penambahan dirjen lebih penting daripada menambah jum­lah menteri. Sebab, di level dirjen ada le­bih banyak fleksibilitas. Misalnya, apabila dinilai tidak mampu bisa lebih cepat di­ganti. “Dirjen bisa dievaluasi setelah 3–6 bulan menjabat. Jika dinilai kurang, bisa langsung diganti. Beda dengan level men­teri, tidak mungkin beberapa bulan di­evaluasi dan langsung diganti,” papar dia.

Ekonom Indef, Bhima Yudhistira, menambahkan, sebelum memutus­kan untuk menambah jumlah menteri, pemerintah harus mengukur terlebih dahulu tentang efektivitas kerja, koor­dinasi, dan anggaran. Apalagi, saat ini untuk urusan investasi sudah ada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

“Selama ini, ada ego sektoral antarke­menterian-lembaga. Izin investasi, mi­salnya, sering bersinggungan dengan Ke­menterian LHK (Lingkungan Hidup dan Kehutanan), ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) dan pemerintah daerah. Membuat kementerian baru belum tentu selesaikan permasalahan itu,” kata Bhima.

Dari sisi anggaran, menurut dia, biaya mendirikan kementerian baru juga tidak murah sehingga akan menambah be­ban APBN. “Lebih baik dikaji dulu secara matang. Tidak semua masalah investasi dan ekspor selesai dengan membuat insti­tusi baru. Yang ada nanti makin birokratis dan sulitkan investor,” tukas Bhima.

Sebelumnya dikabarkan, Presiden Jokowi berkeinginan membentuk kemen­terian terkait investasi dan ekspor. Hal itu dilakukan demi mendongkrak investasi dan ekspor yang dinilai sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Di EU (European Union) ada men­teri investasi, ada menteri khusus eks­por, negara lain saya lihat juga sama. Mungkin dari sisi kelembagaan memang kita harus memiliki menteri investasi dan menteri ekspor. Dua menteri mung­kin perlu,” kata Presiden, pekan lalu.

Menanggapi hal itu, Menteri Peren­canaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas, Bambang Brodjone­goro, menuturkan wacana tersebut pada intinya didasari oleh keinginan Presiden untuk fokus pada pertumbuhan eko­nomi. Sementara itu, pertumbuhan eko­nomi sulit untuk bergerak lebih cepat di kisaran 5,1 hingga 5,2 persen.

Perbedaan Kepentingan

Irsad mengatakan Presiden Jokowi mesti meninggalkan warisan kinerja yang luar biasa bagi bangsa Indonesia kelak, seperti mewujudkan kemandirian pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, dan buruh. Di samping itu, surplus ekspor karena daya saing menguat. Apabila itu terwujud maka partai pendukung pun akan ikut terang­kat pamornya, karena rakyat bisa mera­sakan realisasi kinerja partai politik.

“Namun, kadangkala ada perbedaan kepentingan. Kepentingan negara atau rakyat umumnya dalam jangka menengah dan panjang. Di sisi lain, kepentingan par­pol lebih berjangka pendek,” jelas dia.

Contohnya, soal harga pangan. Tidak bisa pemerintah langsung buka keran im­por besar-besaran untuk turunkan harga pangan. Kebijakan seperti itu orientasinya lebih jangka pendek, dan akan mematikan petani, sama saja bunuh diri. Stabilisasi harga pangan mesti diwujudkan melalui kenaikan produktivitas, kemandirian pa­ngan, dan itu jangka menengah-panjang. Selain itu, untuk meningkatkan daya saing juga tidak bisa dilakukan secara instan 2–3 tahun, butuh waktu. YK/SB/WP

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment