Koran Jakarta | November 19 2019
No Comments
Kasus Korupsi

Nasdem Non-Aktifkan Gubernur Kepri OTT KPK

Nasdem Non-Aktifkan Gubernur Kepri OTT KPK

Foto : ANTARA/AKBAR NUGROHO GUMAY
Nurdin Basirun (Kiri), Gubernur Kepulauan Riau
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA – Partai Nasional Demokrat (Nasdem) membebastugaskan Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Nurdin Basirun, dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasdem Kepri. Penon-aktifan tersebut terkait dengan tertangkapnya Nurdin dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Hari ini sudah dibebastugaskan (Nurdin Basirun). Melalui surat keputusan DPP, tadi ketua umum dan saya sudah menandatangani pembebasan tugasnya dari Ketua DPW Nasdem Kepri,” ujar Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Johnny G. Plate, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/7).

Johnny menuturkan, Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, telah menunjuk Willy Aditya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) DPW Nasdem Kepri. Sebelumnya, Willy merupakan Ketua DPP Partai Nasdem. Kemudian, terkait kasus yang menjerat Nurdin, Johnny mengaku telah mengirim tim untuk melakukan investigasi untuk menentukan langkah yang diambil partai selanjutnya.

“Karena beritanya cukup simpang siur, ya ada yang menjadi tidak jelas bagi kami, sehingga sebelum mengambil keputusan dengan cepat kami harus mengumpulkan informasi yang cukup komplit,” jelasnya.

Kendati demikian, Johnny menegaskan bahwa partainya sangat mendukung penuh pemberantasan praktik korupsi. Oleh karena itu, tim yang dikirim partainya untuk mencaritahu lebih dalam keterlibatan kadernya dalam kasus tindak pidana korupsi. Setelah dilakukan penyelidikan, partai akan memutuskan sikap terkait pemecatan Nurdin.

“Kami harus melakukan penyelidikan dulu yaitu mengumpulkan informasi yang benar. Apalagi ini terkait dengan seorang pejabat tinggi di daerah, seorang gubernur ya,” tuturnya.

Johnny menjelaskan, semua pejabat publik dari Partai Nasdem, baik eksekutif maupun legislatif, serta pejabat-pejabat lain yang didukung oleh Nasdem, sudah menandatangani dokumen integritas di atas materai, jika terbukti melakukan salah satu atau tiga dari tindak pidana yang terlarang oleh partai, maka akan menerima pemecatan.

“Yang tidak bisa kami tolerir itu terkait dengan tiga tindak pidana. Tindak pidana korupsi, tindak pidana narkotika obat terlarang dan psikotropika, serta tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak,” tegasnya.

Sebelumnya, Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan kepala daerah di Kepulauan Riau (Kepri) pada operasi tangkap tangan (OTT), Rabu (10/7) malam.

Diperoleh informasi, selain Kepala Dinas, Kepala Bidang, PNS, dan pihak swasta, terdapat pula Gubernur Kepri, Nurdin Basirun yang telah diamankan oleh KPK. tri/AR-3

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment