Muara Berbagai Bantuan Sosial | Koran Jakarta
Koran Jakarta | September 19 2020
No Comments

Muara Berbagai Bantuan Sosial

Muara Berbagai Bantuan Sosial
A   A   A   Pengaturan Font
Bantuan sosial (bansos) merupakan salah satu jaring pengaman sosial masyarakat terdapak pandemi, saat ini Covid-19. Langkah ini juga sebagai upaya menekan peningkatan jumlah orang miskin. Bantuan juga diharapkan dapat mengungkit daya beli masyarakat. Kenyataannya?

 

 

Pandemi Covid-19 di Indonesia telah berlangsung hampir enam bulan sejak ditemukannya kasus pertama pada 2 Maret 2020. Pagebluk ini membuat ekonomi melambat akibat kebijakan pembatasan sosial untuk mencegah persebaran virus Korona. 

Dampak pelambatan ekonomi akibat pembatasan sosial telah memukul daya beli masyarakat. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada Maret 2020 ketika pandemi baru saja berlangsung, telah terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin sebanyak 1,63 juta dibanding periode September 2019, menjadi 26,42 juta orang.  

Penduduk miskin pada Maret 2020 tercatat sebesar 9,78 persen, meningkat 0,56 poin dari periode September 2019. Peningkatan jumlah orang miskin, kata Kepala BPS, Suhariyanto, akibat kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang sangat menganggu aktivitas ekonomi. 

“Pandemi Covid-19 ini menghantam seluruh lapisan masyarakat. Dampaknya terasa lebih dalam ke masyarakat lapisan bawah,” kata Suhariyanto.

Hasil survei sosial demografi BPS, 70 pesen kelompok masyarakat lapisan bawah atau berpendapatan rendah, mengalami penurunan pendapatan. Sedangkan masyarakat berpendapatan tinggi di atas 7,2 juta rupiah, 30 persen mengaku pendapatannya berkurang.  

Jika pada Maret saja penduduk miskin telah bertambah 1,63 juta, maka sampai akhir 2020 menurut perkiraan Badan Kebijakan Fiskal (BKF), jumlah tambahan penduduk miskin bisa mencapai 3 juta hingga 5 juta orang.  

“Dampak masifnya bansos ke orang miskin mungkin akan terbatas, walaupun terus terang itu sebagai bantalan sementara, paling tidak hanya tahun ini,” ujar ujar Kepala BKF, Kemenkeu, Febrio Nathan Kacaribu. 

Ia mengatakan, penduduk yang sudah jatuh miskin tidak mudah selama ekonomi belum pulih. Penyelamatan ekonomi berupa perlindungan sosial sifatnya hanya sementara dan tidak bisa berlangsung lama. 

Stimulus dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) senilai 695,2 triliun rupiah hanya sebagai bantalan sementara. Stimulus belum tentu menyelamatkan masyarakat rentan. Pemerintah berupaya menghambat penambahan jumlah penduduk miskin dengan cara menekan angka pengangguran. 

Febrio mengakui, masih banyak warga terdampak pandemi belum mendapat bantuan sembako. Mereka perlu program yang lebih mencapai target, berupa bantuan langsung tunai (BLT) atau cash transfer. 

Dari PEN akan dianggarkan untuk program yang lebih efektif. “Bansos akan dialihkan ke cash transfer, namun tidak 100 persen,” ujar Febrio. 

Menurutnya, pengangguran turut menjadi masalah penting dalam perekonomian. Maka dari itu, saat ini, pemerintah juga gencar memberi bantuan melalui beberapa program. 

 

Menjaga Konsumsi

Untuk korban pemutusan hubungan kerja (PHK) pemerintah menggelontorkan anggaran sebesar 20 triliun rupiah, naik 100 persen dari anggaran awal Kartu Prakerja, 10 triliun rupiah. Anggaran ini untuk biaya pelatihan sebesar 5,6 triliun rupiah, dana insentif 13,45 triliun rupiah, dana survei 840 miliar rupiah, dan dana manajemen pelaksanaan (PMO) 100 juta rupiah. 

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani, menyebut, setidaknya 5,6 juta pekerja korban PHK dan pekerja informal yang akan dijaring dan diberi bantuan lewat program tersebut.  

Korban PHK akan menerima bantuan berupa dana pelatihan sebesar 1 juta rupiah per periode pelatihan. Peserta juga nantinya akan diberikan bantuan tambahan senilai 600 ribu rupiah per bulan selama 4 bulan, dan insentif mengisi survei sebesar 50 ribu rupiah per bulan selama tiga bulan. 

Pemerintah menyiapkan dana 16,9 triliun rupiah untuk program padat karya tunai. Program ini bisa bermacam-macam, seperti memproduksi masker, disinfektan, dan kebutuhan penanganan Covid-19 lainnya. Juga untuk pembangunan saluran irigasi dan lainnya di bawah menteri terkait. 

Bagi karyawan swasta terkena dampak, pemerintah akan memberi subsidi yang bergaji di bawah 5 juta rupiah sebesar 600 ribu rupiah per bulan yang diberikan selama empat bulan yang dibayarkan dalam periode dua bulan sekali. 

“Pemerintah akan membayarkan dua kali karena ingin memastikan daya beli dan konsumsi tetap terjaga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga dan keempat,” ujar Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah.  

Syarat ketentuan penerima subsidi yang rencananya akan cair pada akhir Agustus 2020 adalah karyawan swasta peserta BPJS Ketenagakerjaan yang masih aktif, dengan gaji di bawah 5 juta rupiah. Ini berdasarkan data upah yang dilaporkan dan tercatat pada BPJS Ketenagakerjaan.

Sayang pemerintah belum mengevaluasi program-program bantuan sosial tersebut, apakah sungguh dapat mencapai sasaran atau target. Di sini yang amat menentukan adalah data penerima dari berbagai bansos. Masalahnya, akuratkah data yang dimiliki pemerintah?  hay/G-1 

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment