Koran Jakarta | August 24 2019
No Comments
Perselisihan Pilpres di MK | Saksi Pemohon Lemah

MK Diprediksi Tolak Kabulkan Gugatan Prabowo-Sandi

MK Diprediksi Tolak Kabulkan Gugatan Prabowo-Sandi

Foto : ISTIMEWA
A   A   A   Pengaturan Font
Mahkamah Konstitusi pekan ini akan memutuskan gugatan perselisihan hasil Pilpres 2019. Banyak yang memperkirakan MK akan menolak.

 

JAKARTA – Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti, memprediksi bahwa gugatan Calon Presiden Prabowo Subianto tidak dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK). Seperti yang dikatahui, Pasangan Calon (Paslon) Prabowo-Sandi tengah mengajukan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di MK dan akan diketahui hasilnya pada 28 Juni 2019.

“Terus terang saja kalau saya lihat sangat kurang (dalil dan bukti). Jadi, memang kalau waktu disampaikan dari awal kesannya iya (kalah),” ujar Bivitri usai diskusi media di Cikini, Jakarta, Minggu (23/6).

Kendati demikian, Bivitri juga akan melihat lagi pemeriksaan silang oleh termohon (KPU) dan pihak terkait (TKN Jokowi-Ma’ruf), serta keterangan dari Bawaslu. Sejauh ini, sudah ada klarifikasi yang dibantahkan, seperti dugaan surat suara yang dicobloskan KPPS, ternyata sudah terbukti dan terverifikasi KPU telah dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Kemudian permasalahan pelanggaran Pemilu yang sudah terjawab oleh Bawaslu.

“Kalau dilihat dari keutuhan proses tidak hanya saat saksi memberikan keterangan tapi sampai proses verifikasi kalau saya sendiri melihatnya belum (bisa memenangkan),” ucapnya.

Kemudian, Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Jentara tersebut menerangkan, ada beberapa saksi dari pihak pemohon yang kurang strategis. Ia mencontohkan, banyak di antara saksi yang fokus di Situng, dengan berusaha membuktikan Situng penuh kecurangan dan sebagainya. Padahal, Hakim MK sendiri sudah mengklarifikasi bahwa Situng bukan merupakan penetapan hasil Pemilu.

“Dengan itu saya lihat pemilihan saksinya belum maksimal, dan kemudian ternyata ada yang terdakwa juga berbohong kepada hakim dengan izinnya,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif, Very Junaidi, juga sepakat dengan Bivitri, bahwa alat bukti yang disiapkan pemohon serta keterangan saksi belum cukup kuat untuk memenangkan gugatan.

“Makanya saya sampaikan kemungkinan permohonan akan ditolak. Kalau MK sendiri progresif di banyak kasus, tapi itu pun bergantung pada alat bukti,” katanya.

Kurang Relevan

Very menjelaskan, kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang didalilkan pihak pemohon memang peluang yang bisa diambil. Namun, ia menyayangkan pembuktian yang kurang kuat. Apalagi, dalil-dalil yang dilayangkan kurang relevan terhadap hasil Pemilu.

“Mungkin mereka masih optimis berdasarkan data yang disampaikan atau bukti tertulis yang disampaikan ke MK, yang kita tidak tahu itu kan. Tapi, sementara ini kalau dari keterangan saksi kemarin belum cukup kuat mengabulkan permohonan itu,” imbuhnya.

Kemudian, Very menuturkan, kalau dari pengalaman di Pilkada, belum ada perbedaan pendapat soal putusan. Memang, nantinya semua keterangan dan bukti yang masuk akan dianalisis dan didiskusikan di antara hakim tersebut. Namun, akan tetap melihat keabsahan dan relevansi dari bukti dan keterangan yang dibutuhkan.

“Jadi kalau pertimbangan keterangan saksi, kalau DPT, itu pasti akan ditolak, kalau soal Situng ditolak, itu tidak terkait dengan hasil. Kalau jumlah TPS sudah ada bantahan dari KPU. Soal Ganjar dan kepala daerah itu sudah ada bantahan dari Bawaslu,” katanya. tri/AR-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment