Koran Jakarta | June 25 2017
No Comments

Mitigasi Regionalisasi Ekonomi

Mitigasi Regionalisasi Ekonomi

Foto : koran jakarta/ones
A   A   A   Pengaturan Font

Oleh Arifuddin Hamid

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menyajikan realitas surplus produksi, barang, dan jasa sebagai konsekuensi perdagangan lintas negara. Ini menjelaskan peningkatan sisi penawaran secara regional. Bagi Indonesia, surplus penawaran melahirkan ancaman ekonomi tertentu yang langsung berdampak pada masa depan industri nasional. 

Persis dalam konteks inilah, MEA melahirkan fenomena ekonomi deterministik, terkait daya saing produsen dan kesadaran konsumen domestik. Kedua sisi pelaku ekonomi seharusnya saling mendukung. Ini berarti peningkatan kualitas produksi sejalan dengan preferensi konsumen atas produk tersebut. 

Namun, dalam hal ini jugalah bangsa menghadapi keterbatasan eksistensial, daya saing produk yang rendah. Pada akhirnya, Indonesia tidak bisa berharap banyak dari sisi penawaran domestik. Namun, yang jauh lebih krusial pengondisian sistemik sisi permintaan. Dengan kata lain, ketahanan ekonomi nasional sangat bergantung pada preferensi konsumen Indonesia dalam memaknai MEA. 

Dalam setiap skema perdagangan bebas, postulatnya selalu sama: penurunan harga. Inilah jantung utama liberalisasi perdagangan sebagaimana tecermin dalam kesepakatan MEA. Bagi konsumen, ini perkembangan baik karena kapasitas dan daya belinya meningkat. 

Barang yang susah didapat di pasar domestik, atau yang harganya sangat mahal, kini mudah diperoleh. Maka, tidak ada lagi hambatan perdagangan (tarif dan kuota impor), harga barang dari pasar luar negeri menjadi jauh lebih murah. Pada akhirnya kesejahteraan konsumen meningkat dan ekonomi bergerak lebih dinamis. 

Namun, ekonomi selalu menyelip faktorial kunci: biaya peluang (opportunity cost). Tetapi rupanya terminologi biaya peluang ini lebih tepat dimaknai biaya pengorbanan karena pertaruhan ekonomi Indonesia terlalu besar ketimbang potensi manfaat yang diperoleh, setidaknya dalam jangka pendek. Maka, tanpa adanya penyiasatan afirmatif yang terarah dan sistemik, MEA hanya menjadikan Indonesia arena bancakan ekonomi regional.

Indonesia selalu saja mengidap paradoks endemik dalam menata kebijakan ekonomi. Bahkan lebih dari itu, MEA menjelaskan paradoks berganda ekonomi nasional. Di satu sisi, kerapuhan pelaku industri domestik yang sejatinya prasyarat objektif dalam keputusan strategis ekonomi tidak pernah secara serius dijadikan landasan penyusunan kebijakan. Faktanya memang demikian, sebab sektor produksi sangat rendah ketimbang beberapa negara kompetitor utama di kawasan. 

Studi oleh McKinsey Productivity Sciences Center (2014), misalnya, indeks daya saing produk yang terindikasi pada kategori biaya dan kualitas masih memberi skor rendah Indonesia. Studi yang membandingkan daya saing produk industri terhadap total investasi asing langsung selama kurun 2009-2013 menempatkan Indonesia pada posisi ke-2 daya saing industri kendaraan bermotor dan suku cadangnya (41 persen), kalah dari Thailand (44 persen). 

Untuk industri kimia, skor hanya mencapai 15 persen. Ini jauh lebih rendah dari Singapura (38 persen) dan Vietnam (31 persen). Indonesia hanya unggul pada industri makanan, minuman, dan rokok (30 persen). Ini lebih unggul ketimbang Vietnam (28 persen), atau Filipina (10 persen). Dari studi ini dapat disimpulkan, daya saing industri nasional masih sangat bertumpu pada sektor primer yang berciri kurang produktif dan inefisien. 

Terkait implikasi MEA pada sektor ketenagakerjaan, kajian skenario yang dilakukan International Labour Organization (2014) bertajuk “Mengaji Dampak Integrasi Ekonomi ASEAN terhadap Pasar Ketenagakerjaan” menyimpulkan, integrasi ekonomi ini potensial menimbulkan perubahan struktural yang berimplikasi pada meningkatnya pekerja informal. 

Untuk Indonesia, penambahan jumlah pekerja informal akan meningkat 75 persen dari pertumbuhan pekerja pada skenario integrasi ekonomi regional terpadu (RCEP). Karena RCEP ini implikasi logis MEA dan telah disepakati pada tahun 2012 oleh 16 negara peserta. Dengan sendirinya angkatan kerja Indonesia akan terkena dampak langsung MEA.

Rapuh

Berbagai studi akademis tersebut sebenarnya menyatakan, fundamental ekonomi nasional masih rapuh, terutama dari sisi mikro. Tren pertumbuhan ekonomi yang kerap dipuji sebenarnya belum menunjukkan kondisi ekonomi sesungguhnya. Ekonomi lebih banyak ditopang sisi permintaan. Dengan kata lain, ekonomi konsumtif, bukan produktif. 

Fakta inilah yang perlu disikapi secara matang yang sekaligus menempatkan konsumen Indonesia sebagai penjaga terakhir ketahanan ekonomi nasional. Meskipun dalam jangka panjang tren ekonomi konsumtif ini jauh dari kategori baik. Ketiadaan kebijakan mitigasi hanya akan menjerumuskan ke keadaaan lebih buruk dan memilukan. 

Hal ini sangat penting karena faktanya ekonomi konsumtif juga menghadapi paradoks internal, yakni rendahnya mutu produk asing yang masuk ke pasar domestik.

Terhadap fakta rendahnya daya saing produksi dan sengkarut pelaksanaan impor bisa diatasi dengan meningkatkan kesadaran konsumen. Dalam jangka pendek, ternyata Indonesia tidak dapat berharap banyak dari perkembangan sektor industri domestik.

Maka langkah rasional yang perlu dilakukan sosialisasi secara utuh, konsisten, dan berkelanjutan standardisasi produk guna meningkatkan pemahaman konsumen. Dengan upaya ini diharapkan konsumen Indonesia lebih cerdas dan cermat dalam menyikapi serbuan produk impor.

Cara lain perubahan struktural secara masif, sistemik, dan berkesinambungan. Temuan produk impor bermutu rendah dan palsu meniscayakan reformulasi dan perbaikan kelembagaan secara menyeluruh. Pemerintah perlu menyiapkan sistem proteksi konsumen melalui pembentukan regulasi yang lebih tanggap terhadap kualitas barang impor. 

Secara regulatif, peraturan hukum Indonesia masih menempatkan barang palsu sebagai delik aduan. Artinya penindakannya hanya dapat terjadi jika ada aduan dari pemilik merek atau pemegang lisensi (Pasal 76 dan 77 UU 15/2001). Dalam konteks inilah reformulasi atau revisi peraturan menjadi sangat penting. 

Selain revisi regulasi, langkah lain yang perlu dilakukan meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum atas penyelundupan produk impor melalui pelabuhan yang sepi, tidak terpantau, dan birokrasi lemah. Maka, reformasi kelembagaan dan revolusi mental aparatus sangat dibutuhkan untuk mencegah dan mengakhiri penyelundupan yang berdampak sangat merusak terhadap stabilitas pasar domestik. 

Dalam jangka panjang, transformasi struktural ekonomi yang sekarang mulai digalakkan akan lebih mengakar dan berkelanjutan karena ditopang birokrasi bersih dan berwibawa. 

Penulis Mahasiswa Pascasarjana Ekonomi dan Bisnis UI

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment