Koran Jakarta | July 17 2019
No Comments
GAGASAN

Mitigasi Buruh Migran

Mitigasi Buruh Migran

Foto : KORAN JAKARTA/ONES
A   A   A   Pengaturan Font

Para buruh khususnya migran (BMI) merasa lega dan berterima kasih kepada pemerintahan Jokowi terkait dengan pembebasan Siti Aisyah seperti yang dipaparkan dalam kolom perspektif Koran Jakarta (13/3/2019). BMI yang terjerat kasus hukum di luar negeri cukup banyak. Masalahnya sangat kompleks dan solusinya tidak bisa hanya dilakukan pemerintah sendiri.

Butuh langkah bersama antara pemerintah, perkumpulan BMI, dan LSM untuk mitigasi buruh migran agar tidak terjerat berbagai kasus di negara asing. Mitigasi atau langkah-langkah antisipasi dan sosialisasi terhadap kemungkinan terjadilah masalah hukum harus menjangkau seluruh BMI. Kementerial Luar Negeri perlu terus proaktif menyelesaikan berbagai masalah hukum yang menjerat buruh migran.

Sebaiknya atase ketenagakerjaan atau perburuhan di kedutaan besar diisi para buruh yang berkompeten agar bisa efektif mitigasi. Mitigasi perlu dirancang dengan berbasis kemajuan teknologi informasi dan big data. Data BMI mesti dikompilasi secara digital dan terkoneksi secara online yang bisa diakses publik dalam aplikasi berbasis internet.

Dengan demikian, memudahkan komunikasi para BMI dalam lewat sosial media. Mitigasi buruh migran harus menjadi prioritas Kementerian Luar Negeri karena data Direktur Perlindungan WNI Kemenlu dalam enam bulan saja terjadi sekitar 29 ribu kasus yang menjerat TKI di luar negeri. Bahkan hingga 2018 tercatat sebanyak 229 buruh migran Indonesia terancam hukuman mati.

Selama ini, Kemlu mengakui banyak kesulitan menangani kasus yang melibatkan buruh migran seperti pembunuhan, perzinahan, pelacuran, pencurian, atau pengedaran narkoba. Beberapa kendala di antaranya terbatasnya staf atase kantor kedubes. Selain itu, peraturan negara asing mempersulit akses perwakilan kedubes menangani.

Sebagian besar negara asing memperlakukan kasus hukum BMI sebagai permasalahan domestik, sehingga pemerintah tak bisa menyentuh secara langsung. Maka, pemerintahan terpaksa melibatkan jaksa agung untuk terjun langsung mencari solusi. Jaksa Agung Prasetyo secara khusus melakukan terobosan dan bertemu khusus dengan Jaksa Agung Malaysia, Tommy Thomas, hingga Ketua Pengadilan Umum Malaysia.

Prasetyo juga sempat berbicara secara khusus dengan Ketua Civil Court Malaysia ketika bertemu di Singapura. Semua usaha berbuah manis karena akhirnya Jaksa Penuntut Umum Malaysia memutuskan menghentikan penuntutan terhadap Siti yang dituduh membunuh Kim Jong-nam, kakak tiri pemimpin Korea Utara Kim Jong-un.

Siti telah lolos dari ancaman hukuman mati dan dibebaskan dari segala tuntutan. Begitu bebas, Presiden Joko Widodo langsung mengundang Siti Aisyah. Jokowi juga pernah membahas pembebasan Siti Aisyah dalam pertemuan terakhir dengan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohammad, di Istana Bogor, 29 Juni 2018.

Presiden Jokowi menyatakan, proses pembebasan Siti sangat panjang, antara lain dengan menyewa pengacara sejak Siti ditangkap di Malaysia, kira-kira dua tahun lalu. Pemerintah tidak mau lagi terjadi kasus eksekusi mati WNI sesperti dialami M Zaini Misrin di Arab Saudi tanpa terlebih dulu diberikan mandatory consultation notification (MCN). Itu jelas merupakan pelajaran pahit bangsa.

Kasus BMI semakin berat andai mereka pekerja migran ilegal. Kondisi demikian sangat rentan dijerumuskan sebagai pelaku tindak kejahatan. Sangat banyak pekerja ilegal di LN karena tidak memiliki visa kerja. Namun begitu, lembaga terkait TKI tidak boleh menutup mata, apalagi lepas tangan. Penelitian sosial LSM buruh migran menyatakan, sebagian dalam kondisi tersandera sindikat.

Bahkan mereka tidak memiliki kekuasaan untuk menentukan langkah dan penggunaan uang yang menjadi haknya. Para sindikat yang menjadi penentu atas pilihan jenis pekerjaan dan cara memanfaatkan upah. Saatnya menjalankan mitigasi dan mencari upaya keras terkait banyaknya kasus BMI yang terancam hukuman mati atau tersangkut kasus lainnya.

Persoalan hukum, utamanya kasus hukuman mati terhadap TKI di luar negeri sebaiknya segera diatasi secara sistemik. Sebenarnya akar persoalan adalah perekrutan TKI di Tanah Air yang masih amburadul dan kualitas yang minim kompetensi atau rendahnya tingkat pendidikan. Maka, Program Desa Migran Produktif (Desmigratif) yang tengah dilakukan pemerintah harus mengait dengan usaha mitigasi tadi.

Program Desmigratif diluncurkan tahun 2017 lintas kementerian bersama Bank Indonesia sseperti Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Badan Ekonomi Kreatif. Sasaran program Desmigratif adalah kampung halaman TKI untuk solusi praktis sosial ekononi seperti menjaga keutuhan keluarga TKI.

Dalam pelaksanaannya, terdapat kegiatan utama: layanan migrasi, usaha produktif, community parenting, dan pembentukan koperasi. Seringnya buruh migran terjerat kasus hukum harusnya menyadarkan masyarakat luas untuk mempersiapkan sebaik-baiknya program nasional Zero Domestic Worker yang sebenarnya harus dituntaskan pada 2017.

 

Banyak Kendala

 

Sayangnya, hingga kini program itu belum selesai karena banyak kendala. Program tersebut bermaksud menghentikan pengiriman pembantu rumah tangga dan membendung jumlah tenaga kerja ilegal yang terus meningkat. Pemerintah harus perlu segera menyempurnakan peta jalan tiada pekerja rumah tangga (Roadmap Zero Domestic Worker) bagi TKI.

Hal itu juga memerlukan strategi dan skema pembiayaan. Program untuk mentransformasikan pembantu rumah tangga berubah menjadi TKI formal juga membutuhkan kajian dan data akurat serta hubungan kelembagaan profesi sebaik-baiknya. Para pembantu rumah tangga bisa ditransformasikan dengan cara diberi berbagai pelatihan atau keterampilan.

Untuk itu sistem perlindungan BMI dengan tahapan mitigasi hendaknya jangan ditunda-tunda. Selain itu, perlu perbaikan prosedur kontrak mandiri BMI yang sangat dibutuhkan agar agar tidak lagi terkena overcharging sebagai imbas langsung penempatan oleh PJTKI dan agensi.

Kontrak mandiri juga bisa membuat buruh migran lebih tangguh karena tertantang untuk terus banyak belajar tentang hak dan hukum ketenagakerjaan. Kita perlu mencontoh Filipina yang telah memberi kebebasan warganya melakukan kontrak mandiri di luar negeri. 

 

 

Endah Sulistyowati, pekerja sosial dan kemasyarakatan

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment