Koran Jakarta | June 20 2019
No Comments
Pinjaman Online

Mewaspadai Jeratan Hutang melalui Aplikasi

Mewaspadai Jeratan Hutang melalui Aplikasi

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Di era digital, agaknya tak ada sesuatu yang tak mungkin, termasuk melakukan pinjaman uang tanpa saling bertemu. Inilah yang dikenal dengan peer to peer lending.

Pinjaman uang melalui online memang sangat mudah. Satu sisi, kemudahan mengakses akan menguntungkan pihak yang memang sangat membutuhkan proses cepat. Sisi lain, kemudahan ini dapat membuat Anda bisa lebih mudah terbelit utang tak berujung apabila kurang berhati-hati dalam mencari sumber pinjaman. Salah satu hal yang perlu Anda waspadai adalah kehadiran rentenir online berkedok aplikasi pinja­man melalui smartphone yang malah menjerumuskan.

Istilah rentenir online terlontar dari pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengingatkan masyarakat terha­dap tawaran pinjaman online berbunga sangat tinggi, jauh di atas bunga pinja­man perbankan. Pinjaman semacam ini biasanya disebut juga dengan Shark Loan.

Oleh karena itu, Anda patut tahu lebih banyak ciri rentenir online dan cara kerjanya. Berikut beberapa dian­taranya.

1.Bunga pinjaman supermahal

Bunga pinjaman yang teramat mahal merupakan ciri utama shark loan. Mereka biasanya mematok biaya pinjaman atau bunga di luar batas kewajaran, misalnya 1 persen per hari bahkan ada juga yang mematok bunga 1 persen tiap 12 jam. Mereka berani memasang bunga tinggi, karena iming-iming persyaratan mudah dan pencai­ran dana pinja­man super­cepat. Tingkat bunga yang dibanderol rentenir online ilegal ini juga berbeda-beda, tergan­tung keinginannya karena mereka tidak dibatasi oleh regulator seperti, BI atau OJK.

  1. Syarat mudah dan pencairan supercepat

Bila bank konvensional atau penyedia pinjaman pada umumnya menerapkan syarat cukup ketat, mulai dari kejela­san identitas, syarat agunan, hingga his­tori kredit dari BI Check­ing, maka syarat dari rentenir online ini terbilang cukup mudah. Mereka hanya mewajibkan Anda mem­beri fotokopi identitas dan foto diri melalui aplikasi yang telah diunggah, tanpa syarat BI Checking ataupun informasi kartu kredit.

  1. Aturan bunga pinjaman sesukanya

Ketika Anda gagal membayar pinjaman, katakanlah hingga 2 bulan, maka si pemberi pinjaman bisa saja mewajibkan Anda membayar bunga hingga tiga kali lipat. Semakin lama Anda menunda pembayaran, maka peminjam dipaksa menanggung bunga yang luar biasa besar. Bunga yang terus menerus menjerat ini akan terus menghisap Anda sebagai peminjam sampai nilai utang mem­bengkak.

  1. Penawaran utang baru, jika kredit macet

Ciri berikutnya yang tak kalah seram adalah, ketika pinjaman Anda macet, biasanya pemberi pinjaman tak segan menawarkan utang baru untuk menu­tup utang lama Anda. Gali lubang tutup lubang pun tak bisa dihindari lagi, tanpa ada keinginan untuk menolong Anda sebagai peminjam supaya ma­salah utang tersebut menemukan jalan keluarnya. Yang terjadi justru seba­liknya, Anda semakin sulit keluar dari jeratan utang, sementara si pemberi pinjaman bergelimang bunga yang tiada henti.

  1. Tak segan menggunakan cara kasar

Ketika pembayaran utang ter­hambat, rentenir online ini tak segan melakukan tindakan kekerasan saat menagih pembayaran utang. Biasanya, mereka menyewa jasa debt collector agar Anda takut, sehingga mau tak mau akan membayar utang sesuai hitungan si rentenir tanpa membuka ruang kom­promi. Bahkan, ada pula kasus di mana pihak rentenir meretas data kontak di smartphone peminjam, kemudian menyebarkan informasi utangnya melalui SMS maupun Whatsapp, untuk menekan si peminjam. tgh/R-1

Reputasi Menjadi Pertimbangan

Pada kesempatan berbeda, dua bulan menjelang RUPS tahunan Bank BJB, akan diputuskan penetapan calon dirut dan direksi baru. Kendati pendaftaran calon direksi baru dibuat secara terbuka namun ada tiga nama yang disinyalir menjadi calon kuat.

Mereka adalah, Plt Dirut Agus Mulyana, Zaenal Arifin tercatat sebagai direktur kepatu­han (2014), dan Dirut Bank Banten Fahmi Bagus. Namun, proses pergantian kursi Dirut Bank BJB diduga bermasalah. Isunya ada permainan kepentingan proyek yang meng­gerogoti manajemen Bank BJB.

Permainan tersebut diduga dilakukan untuk memuluskan salah satu langkah memperebutkan posisi sebagai Dirut Bank BJB. Salah satu cara yang digunakan melalui aliran dana fee dari para broker asuransi yang selama ini memang menjadi salah satu komoditas seksi yang banyak diincar para pengusaha.

Aliran fee broker tersebut diduga digunak­an salah satu calon dirut tersebut dan kemu­dian diberikan kepada yang mengaku-ngaku sebagai orang dekat Gubernur Ridwan Kamil. Lalu terjadinya mutasi setelah 3 hari RUPS pada Desember lalu untuk memuluskan fee dari broker dan dari divisi umum.

Menanggapi hal tersebut, Corporate Secre­tary Perseroan As’adi Budiman mengaku tidak tahu menahu soal adanya dugaan permainan yang dimaksudkan.

“Saya kurang paham kalau itu,” singkat dia, di Jakarta, Senin (11/2).

Dia melanjutkan pihaknya tidak menge­tahui perkembangan soal penetapan dirut baru Bank BJB lantaran itu menjadi kendali komisaris dan pemegang saham.

“Itu ranahnya komisaris dan pemegang saham,” kata dia.

Sementara itu, Anggota Komisi Keuangan dan Perbankan DPR RI, Hendrawan Supra­tikno saat memberikan pandangan jelang RUPS dan penentuan Direktur Utama serta Direksi BJB, mengatakan integritas, kom­petensi dan rekam jejak reputasi, menjadi pertimbangan penting dalam pemilihan direksi.

“Terlebih lagi untuk sebuah bank yang sedang berusaha masuk kategori papan atas. Nanti kami tanyakan kepada OJK. Yang jelas, perilaku dan kesalahan manajemen seperti itu tidak dapat ditolerir dan harus ditindak tegas,” ujar Hendrawan di Jakarta.

Hal senada disampaikan Pengamat Hukum Korporasi Indonesia, Dewi Djalal, yang berharap pemilihan Dirut BJB bersifat profesional.

“Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) wajib dilakukan pemberi­tahuan kepada yang bersangkutan (direksi yang mau dihentikan) minimal 14 hari se­belum RUPS, bukan dilakukan saat RUPS. Tetapi ini yang terjadi justru berbeda,” kata Dewi.

Dewi mengaku heran mengapa Dirut BJB diberhentikan belum lama ini, mengingat perusahaan perbankan tersebut sudah meng­hasilkan profit cukup besar.

“Melihat prospek dari luar perusahaan tersebut memiliki progres yang cukup pesat dibanding sebelumnya,” tukasnya.

Dirinya menambahkan dalam perusahaan milik pemerintah pusat atau daerah biasanya pemegang saham tidak dapat provide kepas­tian nama calon direksi atau komisaris, hingga last minute masih bisa berubah. tgh/R-1

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment