Menyoal Udara Jakarta | Koran Jakarta
Koran Jakarta | December 9 2019
No Comments

Menyoal Udara Jakarta

Menyoal Udara Jakarta
A   A   A   Pengaturan Font

Jakarta yang terus membangun menjadi kota metropol­itan terbaik di dunia tidak bisa lepas dengan masalah udara. Jakarta bahkan dinyatakan sebagai kota dengan tingkat polisi terburuk di dunia. Selain itu, ibu kota Indo­nesia ini dianggap hanya memiliki 34 hari udara bersih da­lam satu tahun.

Runyamnya lagi, kualitas udara Jakarta selama Lebaran terpantau berbahaya. Berkurangnya kendaraan karena ak­tivitas mudik dan libur perkantoran selama sepekan tidak memberikan dampak signifikan pada perbaikan kualitas udara Jakarta.

Pada H-1 sebelum Lebaran atau 4 Juni 2019, partikel po­lusi yang sangat berbahaya yakni PM 2,5, tingkat hariannya mencapai 70,8 ug per m3. Angka itu berada di atas baku mutu udara nasional sebesar 65 ug per m3.

Ini menunjukkan bahwa polusi udara Jakarta sangat parah dan sumbernya tidak hanya berasal dari kendaraan bermotor, tapi dari berbagai sumber pencemar di sekeliling Jakarta. Sumber pencemaran yang dimaksud di an­taranya 8 buah PLTU (22 unit) ditambah dengan rencana penambahan 4 buah PLTU Batubara baru (7 unit) yang berada dalam radius 100 kilometer dari Jakarta.

Dampak kesehatan atas pencemaran udara, khusus­nya PM 2,5 mengakibatkan sejumlah penyakit pernapasan serius, mulai dari infeksi saluran pernafasan (ISPA), jantung, paru-paru, risiko kematian dini, hingga kanker paru. Berdasar­kan kondisi itu, pemerintah baik pusat maupun daerah di­nilai secara pelan-pelan sedang membunuh warganya sendiri apabila tidak juga serius dalam menangani masalah pencema­ran udara dan mengambil lang­kah nyata untuk menutup sum­ber pencemar udara.

Tak cukup itu, sejumlah individu yang tergabung da­lam Gerakan Inisiatif Bersi­hkan Udara Koalisi Semesta melayangkan gugatan warga negara ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan terse­but dilakukan agar pemerintah mengeluarkan kebijakan yang merujuk sumber permasalahan yang menyebabkan udara tidak bersih.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentu tak bisa ting­gal diam dengan adanya gu­gatan tersebut. Selain ha­rus melakukan pembenahan sistem peralatan pemantau udara, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, juga harus te­rus konsisten membuat sistem transportasi massal yang terintegrasi. Saat ini, 17 juta kendaraan bermotor dinilai sudah terlalu banyak. Jadi, agar polusi udara dari kenda­raan berkurang, jumlah kendaraan bermotor harus di­kurangi.

Lebih dari itu, program prioritas Anies Baswedan mem­bangun pedestrian untuk pejalan kaki mesti masif. Artin­ya, pembenahan jalur pejalan kaki dan jalur sepeda harus segera tertata agar dapat mengubah sikap kebiasaan warga DKI untuk mengurangi pemakaian kendaraan. Seperti kata Anies berulang kali, akan membuat fasilitas untuk pejalan kaki sebagai prioritas pertama. Kemudian kedua membuat fasilitas jalur sepeda. Ketiga membuat jalur untuk kenda­raan umum, pribadi dan ambulans.

Kita mendukung Anies Baswedan untuk konsisten membangun Jakarta menjadi kota yang bersih. Kita pun mendukung langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta me­ningkatkan kawasan terbuka dan hijau.

Menciptakan lingkungan udara yang bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Namun, jika pemerintah provinsi lebih dulu memberikan panduan dan kebijakan terkait dengan lingkungan, mau tak mau warga akan patuh. Jadi, dibutuhkan pendekatan untuk mengubah se­cara radikal dan fundamental mengenai cara pandang ma­syarakat terhadap alam lingkungan.

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment