Koran Jakarta | June 17 2019
No Comments
Peneliti Utama LIPI, Lili Romli, soal Pembentukan Kabinet Jokowi Periode Kedua

Menteri Harus Memiliki Keahlian dan Mau Bekerja

Menteri Harus Memiliki Keahlian dan Mau Bekerja

Foto : ISTIMEWA
Lili Romli
A   A   A   Pengaturan Font
Setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan secara resmi hasil perolehan suara Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, Presiden Joko Widodo hampir dipastikan akan kembali memimpin Indonesia untuk kedua kalinya.

Pembentukan Kabinet Kerja jilid II tentu menjadi sorotan publik, apalagi pada periode kedua ini, Jokowi bisa dibilang tanpa beban politik karena tidak dimungkinkan lagi maju pada Pemilihan Presiden 2024.

Permasalahan bangsa yang belum selesai pada kepemimpinan periode pertama, dianggap oleh sejumlah pihak akan menjadi pertaruhan dari Presiden untuk menentukan nama-nama menteri yang akan membantunya selama 5 tahun ke depan, apakah akan mengedepankan kepentingan partai politik, ataukah akan menggaet kalangan profesional.

Untuk membahas hal tersebut lebih lanjut, Koran Jakarta mewawancarai Peneliti Utama pada Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Lili Romli, di Jakarta, Kamis (30/5). Berikut hasil pembahasannya.

Bagaimana pandangan anda soal pembentukan Kabinet Jokowi periode kedua?

Pak Jokowi dalam menyusun kabinet sekarang ya harus tanpa beban. Nah, ekspektasi masyarakat kan tinggi. Dalam menyusun kabinet jangan sampai menimbulkan kontroversi, menimbulkan pembelahan, menimbulkan kritik tajam. Artinya, bahwa kabinet itu jangan diisi oleh orang-orang yang tidak berkompeten, tidak punya kapasitas. Jadi, pekerjaan rumah pada kabinet sebelumnya itu jangan sampai muncul lagi ketika menyusun kabinet yang baru in. Harapanharapan masyarakat itu harus diakomodir. Bahwa kemudian menyusun kabinet itu memperhatikan pendapat wakil presiden dan partai-partai koalisi memang harus didengar tetapi tanpa mengabaikan hak prerogatif tadi.

Tentang usulan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila soal Zaken Kabinet, bagaimana?

Iya saya sependapat. Dalam arti bukan kabinet ahli yang tidak berasal dari partai. Boleh berasal dari partai tapi mereka betul-betul memiliki profesionalisme, keahlian, kapasitas yang bisa bekerja di sana. Ini kan tantangannya besar, persaingan dengan negara-negara kan semakin ketat. Oleh karena itu, memang sesuai dengan harapan presiden sendiri, menteri bisa menggerakkan, bisa melakukan eksekusi.

Jadi, tidak masalah jika dari kalangan partai politik?

Artinya, bisa bahwa menterimenteri itu berasal dari partai tapi ya ukurannya persoalan kemampuan dan kapasitas, serta integritas. Jadi, keinginan-keinginan presiden yang disampaikan itu harus jadi komitmen. Jangan sampai ketika menyusun kabinet terjadi deal-deal gitu loh, kayak sandra. Harapan tanpa beban itu jangan sampai nanti tersandera.

Kemudian, ada usulan menteri dari kalangan pemuda?

Ada harapan juga anak-anak muda agar masuk ke dalam kabinet, itu juga perlu diakomodir. Tapi kalangan muda yang masuk harus memiliki kapasitas juga. Jadi menteri itu harus yang bisa bekerja, sesuai namanya kan Kabinet Kerja.

Lalu, terkait gejolak partai politik koalisi soal perebutan jatah menteri?

Partai politik itu meminta jatah segini-segitu, hal yang wajar saja, karena memang partai menginginkan kekuasaan. Tetapi kemudian, mereka juga harus berbagi dengan partai lain. Nanti yang menentukan hak prerogratif presiden. Bagi saya, bukan seberapa banyak partai mengajukan nama, tetapi kualitas calon menteri dari partai tersebut.

Bagaimana dengan potensi PAN dan Partai Demokrat bergabung koalisi pemerintah?

Mungkin, dalam konteks presiden sebetulnya koalisi akan semakin gemuk. Tetapi saya melihatnya dalam konteks untuk merangkul supaya persaingan yang tajam saat ini bisa cair dan kemudian tidak menjadi hambatan di parlemen nanti. Kan presiden juga berharap agar pemerintahan berjalan efektif. Tetapi kemungkinan jatahnya tidak banyak, cukup masing-masing satu,karena presiden lebih mementingkan partai yang sudah berkeringat ketika pilpres.

Melihat tantangan ke depan, seharusnya presiden fokus kepada kementerian mana?

Yang jelas ini kan persaingan ekonomi, perdagangan global, pembentukan Sumber Daya Manusia (SDM), ya mungkin fokusnya ke sana. Tetapi terkait postur kementerian, serahkan saja ke Presiden. Yang penting menteri-menterinya nanti memiliki keahlian sesuai nama Kabinet Kerja dan mampu menghadapi persaingan global. Dan tak kalah penting bagi saya, kementerian yang strategis itu jangan diduduki oleh partai karena berpotensi conflict of interest, Jadi harus diutamakan profesional non partai.

 

trisno juliantoro/P-4

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment