Mensesneg Buka Koordinasi Politik Terkait Amendemen UUD | Koran Jakarta
Koran Jakarta | August 15 2020
No Comments
JEDA

Mensesneg Buka Koordinasi Politik Terkait Amendemen UUD

Mensesneg Buka Koordinasi Politik Terkait Amendemen UUD

Foto : Koran Jakarta /M Fachri
BAHAS REKOMENDASI MPR - Dari kiri: Wakil Ketua MPR dari Fraksi Demokrat, Syarifuddin Hasan, Wakil Ketua MPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Ahmad Basarah, dan Wakil Ketua DPD, Nono Sampono menjadi pembicara dalam Diskusi Empat Pilar MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/12). Diskusi tersebut membahas tema ‘Pelaksanaan Rekomendasi MPR 2014-2019.’ Rekomendasi tersebut diantaranya Amendemen Konstitusi.
A   A   A   Pengaturan Font

Jakarta – Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Ahmad Basarah menilai Menteri Sekretaris Negara seharusnya membuka komunikasi dan koordinasi politik yang baik dengan fraksi-fraksi di MPR terkait dengan agenda menghadirkan haluan negara melalui amendemen UUD 1945.

“Bahan-bahan masukan dari fraksi-fraksi di MPR RI itu kemudian dilaporkan kepada Presiden sehingga mengerti urgensi kehadiran haluan negara melalui amendemen terbatas UUD 1945,” kata Basarah di Gedung MPR RI, Jakarta, Jumat (6/12).

Basarah menilai seharusnya Presiden Jokowi tidak perlu menyampaikan pernyataan yang cenderung emosional menyikapi dinamika wacana dan rencana amendemen terbatas UUD 1945 untuk menghadirkan kembali haluan negara.

Menurut dia, Presiden seharusnya mendapatkan masukan yang lengkap, komprehensif, dan menyeluruh, terutama dari pandangan fraksi-fraksi di MPR RI yang setuju menghadirkan kembali haluan negara melalui amendemen terbatas.

“Wacana amendemen terbatas bukan lagi menjadi wilayah aspirasi partai-partai politik karena selain dari menyerap aspirasi yang ditampung MPR dalam kegiatan Badan Pengkajian MPR sejak periode 2009-2014 lalu dilanjutkan 2014-2024,” ujarnya. 

 

yag/AR-3

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment