Menlu Retno: Waspadai Ancaman Terorisme di Tengah Pandemi | Koran Jakarta
Koran Jakarta | September 19 2020
No Comments
Sidang Dewan Keamanan PBB

Menlu Retno: Waspadai Ancaman Terorisme di Tengah Pandemi

Menlu Retno: Waspadai Ancaman Terorisme di Tengah Pandemi

Foto : ANTARA
BERI KETERANGAN I Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, menjelaskan tentang isu-isu yang dibahas saat memimpin sidang Dewan Keamanan PBB secara virtual, di Jakarta, Jumat (7/8).
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA – Sebagai Presiden Dewan Keamanan (DK) PBB, Indonesia memimpin sidang yang membahas keter­kaitan antara penanggulangan terorisme dan kejahatan ter­organisasi. Dalam sidang itu, Indonesia menekankan bahwa perang terhadap pandemi ti­dak boleh menyurutkan upaya bersama dalam mengatasi an­caman terorisme.

Pertemuan terbuka yang diselenggarakan secara vir­tual pada Kamis malam (6/8), dihadiri oleh perwakilan dari Kantor PBB urusan Narkoba dan Kejahatan (UNODC), Kantor PBB urusan Penanggulangan Terorisme (UNOTC), serta seluruh anggota DK.

“Keterkaitan antara ke­jahatan terorisme dan keja­hatan terorganisir merupakan sebuah fenomena baru dan sangat berbahaya dan menjadi ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional khu­susnya di masa pandemi,” kata Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, dalam pengarahan media mengenai pertemuan tersebut, Jumat.

Retno mengingatkan perang terhadap pandemi tidak boleh menyurutkan upaya ber­sama dalam mengatasi anca­man terorisme.

Hal ini sejalan dengan resolusi DK PBB Nomor 2532 ter­kait Covid-19 yang menyeru­kan gencatan senjata selama pandemi, kecuali untuk memerangi terorisme.

“Kita tidak ingin melihat bahwa pandemi justru mem­berikan kondisi kondusif bagi terorisme untuk memperkuat diri,” ujar Retno.

Tiga Upaya

Untuk mengantisipasi anca­man yang lebih besar dari keter­kaitan antara terorisme dan kejahatan terorganisir, Indone­sia menyampaikan tiga upaya, yaitu pertama, pentingnya me­nyesuaikan kebijakan dalam menangani keterkaitan antara terorisme dan kejahatan teror­ganisir yang selama ini diambil.

“Upaya yang selama ini berjalan sendiri-sendiri dalam mengatasi kejahatan terorisme dan kejahatan terorganisir harus diubah. Sinergi antara aparat penegak hukum harus dilakukan,” Retno menegaskan.

Kedua, yaitu memperkuat infrastruktur hukum dan in­stitusi dalam mengatasi keter­kaitan kedua kejahatan ini. In­strumen hukum internasional terkait dua kejahatan terorisme dan kejahatan terorganisir ha­rus dicerminkan dalam hukum nasional negara.

Upaya ini diharapkan mem­perkuat kapasitas hukum na­sional dalam mengatasi keter­kaitan tersebut.

Selain itu, kapasitas penegak hukum dalam mengatasi fenomena keterkaitan ini juga harus ditingkatkan. Selama ini, Jakarta Centre Law Enforce­ment Cooperation (JCLEC) telah aktif membangun kapasi­tas penegak hukum bagi lebih dari 100 negara di bidang penanggulangan terorisme dan kejahatan terorganisir.

“Ke depan, kita akan pas­tikan agar isu keterkaitan ter­orisme dengan kejahatan ter­organisir menjadi bagian dari program JCLEC,” tutur Retno.

Ketiga, yakni memperkuat mekanisme kawasan dalam merespons fenomena keterkai­tan antara terorisme dan keja­hatan terorganisasi.

Asean, misalnya, memiliki wadah untuk membahas dua kejahatan ini sekaligus, yang dapat menjadi contoh bagi or­ganisasi kawasan lainnya.

Selain itu, sinergi antara or­ganisasi kawasan dan organisasi internasional menjadi sebuah keniscayaan dalam mengatasi fenomena ini, melalui tukar-me­nukar informasi, praktik terbaik khususnya terkait kekhususan setiap kawasan. n Ant/P-4

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment