Koran Jakarta | May 21 2019
No Comments
Stabilitas Politik

Menko Polhukam Bantah Ada Konspirasi Pemerintah dan KPU

Menko Polhukam Bantah Ada Konspirasi Pemerintah dan KPU

Foto : ANTARA/RENALD GHIFARI
BERI KETERANGAN I Menko Polhukam Wiranto (tengah) didampingi Mendagri Tjahjo Kumolo dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memberikan keterangan di Jakarta, Rabu (24/4).
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA – Menteri Koordi­nator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Pol­hukam) Wiranto menegaskan tidak ada konspirasi antara pe­merintah dan penyelenggara pemilu, yakni Komisi Pemi­lihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

“Tuduhan tersebut sangat tendensius, ngawur, bernuansa fitnah, dan tidak benar dan ti­dak berdasar,” kata Wiranto usai rapat koordinasi khusus (Rakor­sus) di Kantor Kemenko Polhu­kam, Jakarta, Rabu (24/4).

Wiranto meminta masyara­kat tidak memercayai segala tu­dingan yang menyebut adanya konspirasi antara pemerintah dengan penyelenggara pemilu.

Dia menegaskan tudingan tersebut adalah fitnah dan tidak berdasar, yang digulirkan ok­num untuk menciptakan kondi­si seolah ada kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu.

Wiranto menekankan KPU dan Bawaslu adalah lembaga independen yang bekerja se­cara mandiri tanpa boleh diin­tervensi siapa pun. “KPU dan Bawaslu bekerja secara inde­penden dan mandiri,” tegas dia.

Dia mengatakan sebagai bentuk transparansi, KPU se­jauh ini telah berinisiatif me­lakukan rekapitulasi penghi­tungan suara pemilu secara terbuka. Proses rekapitulasi itu dapat diakses oleh publik di mana pun dengan mengguna­kan telepon genggam, melalui aplikasi Situng KPU.

Dia mengatakan kondisi pascapemilu tetap aman dan damai, tidak terjadi hal yang mengganggu keamanan lay­aknya dikhawatirkan sejum­lah pihak. Namun, saat reka­pitulasi suara dilaksanakan, muncul berbagai hoaks dan tudingan adanya konspirasi mengarah kepada kecurangan pemilu.

Wiranto menekankan bahwa aparat kepolisian bersama TNI terus menjaga proses penghi­tungan suara pemilu oleh KPU agar terlepas dari segala inter­vensi yang dapat mengganggu aktivitas rekapitulasi suara.

Tak Perlu Khawatir

Di tempat yang sama, Kepa­la Staf Kepresidenan, Moeldo­ko, menambahkan kerawanan pascapemilu memang ada dan pemerintah terus mencermati itu. Tapi, ia menjamin stabilitas keamanan terkendali sehingga masyarakat tidak perlu khawa­tir. “Saya minta semua tak perlu terlalu khawatir,” katanya.

Menurut Moeldoko, yang sekarang ramai itu hanya di dunia maya, sementara fakta di lapangan tak seheboh itu. “Kalau kondisi di dunia maya kayak mau perang saja. Pada­hal di lapangan happy-happy saja. Ini yang terjadi seperti itu ya, paradoks,” ujarnya.

Menanggapi rencana per­temuan antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto, Moel­doko mengatakan bisa dilaku­kan sebelum Idul Fitri atau sesu­dahnya. Yang pasti, Jokowi ingin merajut kembali perbedaan yang terjadi selama masa kon­testasi politik, sehingga tensi po­litik bisa kembali adem-ayem.

“Nanti pasti ketemu keseim­bangannya. Nah, itu momen­tumnya nanti, dekat Hari Raya Idul Fitri,” kata Moeldoko.

Rapat koordinasi khusus dipimpin Menko Polhukam, Wiranto, dan dihadiri Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumo­lo, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan perwakilan Ke­menterian Hukum dan HAM (Kemenkumham) serta Kejak­saan Agung. ags/AR-2

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment