Koran Jakarta | August 21 2019
No Comments

Menjalin Rekonsiliasi Nasional

Menjalin Rekonsiliasi Nasional

Foto : koran jakarta/ones
Menjalin rekonsiliasi nasional menjadi ke¬butuhan mendesak saat ini, terutama setelah MK nanti mengumumkan hasil sengketa Pilpres 2019. Keputusan tersebut harus dihormati oleh semua pihak.
A   A   A   Pengaturan Font
OLEH M SAMSUL ARIFIN

 

Pilpres 2019 te­lah memasuki babak baru. Tim kuasa hukum Badan Peme­nangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi telah mendaf­tarkan permohonan sengketa Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Bola panas itu kini berada di tangan MK.

Jika sengketa dimenangkan kubu Prabowo-Sandi, apakah kubu Jokowi-Amin dapat lega­wa? Sebaliknya, jika kubu Jokowi-Amin yang menang, apakah kubu Prabowo-Sandi akan legawa? Apa pun hasilnya, jangan ada lagi kerusuhan dan kekerasan seperti pada 21-22 Mei 2019?.

Memang benar masalah itu harus dipertimbangkan ka­rena menyangkut ke­amanan, kedamaian dan ketenangan ma­syarakat. Gubernur DKI Jakarta Anies Bas­wedan mengatakan, ada 8 korban mening­gal pasca-aksi 21-22 Mei 2019. Sebanyak 737 orang mendapat penanganan kesehat­an.

Menjalin rekonsili­asi nasional menjadi kebutuhan mende­sak saat ini, terutama setelah MK nanti mengumumkan hasil sengketa Pilpres 2019. Keputusan tersebut harus dihormati oleh semua pihak.

Di media sosial, misalnya, masyarakat banyak membicara­kan rekonsiliasi. Hasil penelusuran tentang rekonsiliasi untuk pe­riode 21-27 Mei 2019 di media sosial, uta­manya Facebook, In­stagram, Twitter dan Youtube, didominasi sentimen positif 53,2 persen. Sedangkan sentimen negatif 15,6 persen dan 31,2 persen netral.

Dengan demikian, rekon­siliasi nasional mendapat sambutan positif dari masya­rakat di media sosial. Mereka sudah bosan dengan per­pecahan dan keributan mengenai Pilpres 2019. Konflik akibat perbedaan pandangan dan pilihan politik harus diakhiri. Rekonsiliasi kedua pa­sangan capres cawapres sangat penting untuk mencip­takan persatuan dan kesatuan Indonesia. Namun demikian, rekonsiliasi dapat dilakukan setelah MK mengumumkan hasil sengketa Pilpres 2019.

Ibu kandung rekonsiliasi adalah keadilan. Jangan harap rekonsiliasi lahir jika tak ada ibu kandungnya. Rekonsili­asi nasional juga dilakukan di tingkat grass root seperti para pendukung dan buzzer-nya. Media sosial pada Pilpres 2019 lebih riuh dari Pilpres 2014 lalu. Perang opini di media sosial juga lebih ramai, meski hoaks semakin meningkat.

Selama April 2019, misal­nya, Kementerian Kominfo menemukan 486 hoaks. Seba­nyak 209 hoaks termasuk kate­gori politik. Hoaks politik yang dimaksud seperti kabar bo­hong yang menyerang parpol peserta pemilu, KPU, Bawaslu serta pasangan capres cawa­pres. Hoaks antara lain menye­bar lewat WhatsApp, Facebook, dan Instagram.

Sementara itu, hasil pene­lusuran di Google Trends peri­ode 21-27 Mei 2019, pencarian tentang rekonsiliasi memun­cak pada tanggal 24 Mei 2019. Sebelumnya, ada pertemuan Prabowo Subianto dan Wa­kil Presiden Jusuf Kalla Kamis (23/5) sore. Masyarakat ingin tahu materi yang dibahas dua tokoh nasio­nal itu. Terlebih, mereka merupakan elite pada kedua kubu yang ber­kompetisi dalam Pilpres 2019.

Malam harinya, ada pertemuan Jusuf Kalla dengan sejumlah tokoh di kediaman dinas wapres. Tokoh yang hadir an­tara lain mantan Wapres Try Sutrisno, Ketua ICMI Jimly Asshiddiqie, Sekre­taris Umum PP Muham­madiyah Abdul Mukti, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Bas­wedan. Kemudian, Din Syamsuddin, mantan Ketua MK Mahfud MD serta Hamdan Zoelva. Tentu masyarakat ingin mengetahui yang me­reka bahas. Optimisme tercapainya rekonsiliasi nasional menjadi fokus pemberitaan media mas­sa pada hari itu.

Pencarian tentang rekonsiliasi berikutnya yang paling banyak di Google Indonesia selama periode itu pada tanggal 22 Mei 2019. Masyarakat melakukan demonstrasi di Jakarta, sebagai ben­tuk protes terhadap ha­sil Pilpres 2019. Gedung KPU dan Bawaslu men­jadi tujuan.

Pada hari itu juga, petinggi PAN dan Partai Demokrat yang merupakan pendukung paslon 02 bertemu Presiden yang juga Capres 01, Jokowi. Ini per­temuan pertama para elite se­telah penetapan hasil Pemilu 2019 oleh KPU. Dari PAN, ha­dir Ketua Umumnya, Zulkifli Hasan dan beberapa pengurus DPP. Sementara itu, dari Par­tai Demokrat, hadir Agus Ha­rimurti Yudhoyono.

Dialog

Upaya rekonsiliasi nasio­nal akan berhasil jika semua pihak dapat menurunkan ego pribadi. Aparat kemanan ha­rus menjamin dan memastikan keselamatan masyarakat. Ak­tor politik, termasuk kontestan Pilpres 2019 harus meredakan tensi dalam posisi masing-ma­sing.

Dialog dapat ditempuh oleh aktor politik, kedua paslon, serta pihak terkait untuk men­jalin rekonsiliasi nasional. Me­nurut Paulo Freire, dialog yang dialogis membutuhkan sejum­lah persyaratan. Di antaranya, dialog tak dapat disederha­nakan sebagai tindakan sese­orang untuk menghubungkan gagasannya dengan orang lain, atau sekadar sebagai sebu­ah pertukaran gagasan untuk dikonsumsi peserta.

Dialog tak boleh menjadi alat dominasi seseorang atas orang lain yang kemudian oleh Freire disebut dengan istilah dehumanisasi. Kemudian, dia­log tak dapat berlangsung, tan­pa adanya rasa cinta terhadap sesama manusia. Cinta men­jadi dasar dialog serta dialog itu sendiri. Karena itu, dialog yang dialogis tak dapat berlangsung dalam hubungan yang bersifat dominasi.

Dialog juga menyaratkan adanya kerendahan hati. Dia­log sebagai bentuk perjumpaan antara sesama manusia akan rusak jika pelakunya (atau sa­lah satu di antara mereka) tak memiliki sikap kerendahan hati. Dengan mendasarkan diri pada cinta, kerendahan hati dan keyakinan, dialog akan menjadi sebuah bentuk hu­bungan horizontal yang baik.

Dennis F Thompson (1987) mengatakan, tanggung jawab moral sebagai bagian tak ter­pisahkan dari politik. Artinya, aktor politik, termasuk paslon pada Pilpres 2019 juga memi­liki tanggung jawab moral un­tuk meredam polarisasi dan ketegangan yang dapat meng­ancam kohesi sosial bangsa.

Penulis meminati isu politik

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment