Koran Jakarta | November 19 2019
No Comments
Bela Negara

Menhan Nilai Wajib Militer Belum Perlu

Menhan Nilai Wajib Militer Belum Perlu

Foto : Koran Jakarta/M Fachri
menhan di komisi i - Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu (kiri) disaksikan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto (kedua dari kiri) berjabat tangan dengan Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyhari sebelum mengikuti rapat kerja di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rabu (19/6). Rapat membahas RKA dan RKP Kemhan/TNI 2020, Progres penyelesaian permasalahan perumahan dinas/tanah Kemhan/TNI, progres pencapaian MEF TNI tahun 2014-2019, dan evaluasi pengamanan pascapemilu tahun 2019.
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA – Menteri Pertahanan (Menhan), Ryamizard Ryacudu, menegaskan bahwa wajib militer belum diperlukan. Hal ini menyanggah usulan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyarankan Kementerian Pertahanan (Kemhan) untuk segera menyelenggarakan wajib militer seperti negara maju. “Kalau ada kemauan masing- masing orang silahkan saja ya, tapi dari Kementerian Pertahanan belum ada (wajib militer) karena ada bela negara. Bela negara itu penting karena ujung-ujungnya intinya adalah pancasila,” ujarnya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/6).

Daripada wajib militer, Menhan mengusulkan agar memperkuat bela negara untuk mempertahankan ideologi Pancasila agar tidak diubah menjadi khilafah atau negara Islam. Pemikiran mengenai pancasila harus diperkuat agar dasar negara Indonesia akan tetap bertahan di tengah gempuran ideologi luar yang mengancam keutuhan bangsa. “Kita kan belum mau perang. Mindsite kita dulu yang harus disiapkan. Kita siap perang, tapi mindsite kita berubah orang siap perang. Wah, ini siap perang dengan pancasila berarti. Jadi mindsite dulu dibenarkan,” terangnya.

Menurut Ryamizard, Pancasila merupakan simbol persatuan bangsa dan negara, sehingga kalau Pancasila sudah tidak dipercaya lagi sebagai ideologi bangsa, maka negara akan bubar. Ia pun mencontohkan di beberapa negara lain yang terjadi perang akibat ideologi. “Kalau kita pecah, lihat itu Islam di Timur Tengah, Lihat tidak ada habis-habisnya perang, mau? Kan gak boleh itu,” terangnya.

Sebelumnya, BPK mengusulkan pembentukan program wajib militer kepada Kemhan. Hal itu disampaikan Anggota BPK, Agung Firman Sampurna, usai menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan Kemhan tahun 2018 oleh BPK di Kantor Kemhan, Jakarta, Senin (17/6). “Jadi kami mengusulkan agar kita mulai menerapkan wajib militer sebagaimana semua negara maju yang ada di dunia,” katanya.

Menurut Agung, selain berperan dalam operasi militer perang, latihan, persiapan, dan pengadaan alutsista dan sebagainya, Kemhan perlu menerapkan program wajib militer. Ia menilai, program wajib militer adalah salah satu upaya untuk meningkatkan pendidikan bela negara dan menjadikan Indonesia menjadi negara yang kuat. “Sudah waktunya bagi kita meningkatkan program pendidikan bela negara kita menjadi lebih terstruktur yang lebih sistematis dan lebih masif yaitu dengan wajib militer,” pungkasnya.

tri/AR-3

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment