Koran Jakarta | October 14 2019
No Comments

Menghormati Keputusan MK

Menghormati Keputusan MK

Foto : koran jakarta/ones
A   A   A   Pengaturan Font

oleh abdul wahid

Sengketa Pilpres 2019 sedang di­mohonkan pe­nyelesainnya ke Mahkamah Konsti­tusi (MK) oleh paslon presiden 02. Masyakarat sudah banyak menggelar debat publik mengenai kemungkinan putusan yang akan dijatuhkan MK. Diskursus ini berkenaan dengan realitas bukti-bukti yang diajukan pemohon.

Pemohon maupun termo­hon harus menghormati apa pun hasilnya. Mereka mesti tunduk pada putusan yang di­jatuhkan MK. Hanya masalah­nya benarkah mereka akan me­matuhi putusan MK? Khusus di internal peradilan MK sendiri, diniscayakan ”pertarungan atau pergulatan serius” bakal terjadi. Pemikiran, penafsiran, dan keyakinan antarhakim me­mungkinkan perbedaan pen­dapat seperti.

Kapabilitas, integritas, serta independensi hakim bisa saling ditunjukkan guna membangun konstruksi logis kebenaran. Terlepas apa pun putusan ha­kim MK terhadap permohon­an yang diajukan pemohon, semua harus menghargai pu­tusan hakim MK. Semoga pu­tusan MK benar, independen, dan bebas.

Sudah seharusnya hakim MK menunjukkan integritas dan kejernihan nalar dalam meng­adili sengketa pilpres. Hakim MK berasal dari politisi (DPR), Mahkamah Agung (MA), dan usulan Presiden. Meski dari pintu yang berbeda-beda, ke­tika sudah menjabat hakim dengan bendera ”pengawal konstitusi,” bukan kepentingan Presiden, DPR, atau MA atau yang pernah berdekatan secara politik yang harus dibela atau dikawal. Mereka harus mem­bela kepentingan konstitusi.

Mengawal konstitusi tidak boleh main-main karena hu­kum dasar negara sebagai pi­jakan setiap produk hukum di bawahnya. Selain keteguhan etis, pengawalnya juga harus berkadar intelektualitas tinggi. Sebab putusan hakim MK ber­beda dengan hakim-hakim pengadilan umumnya.

Dalam Pasal 24c Undang-Undang Dasar 1945 disebut­kan, MK berwenang mengadi­li pada tingkat pertama dan terakhir. Putusannya bersifat final untuk menguji un­dang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Dia memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenan­gannya diberikan UUD. MK juga memutus pem­bubaran partai politik dan perselisihan hasil pemilihan umum.

Philip Heck (1858–1943) pernah mengingat­kan, tugas-tugas hakim tidak hanya me­menuhi perintah-perintah khusus (aturan-aturan hukum), melain­kan melindungi totalitas kepen­tingan. Pendapat Heck menun­jukkan, hakim bukan hanya corong hukum, tetapi juga pe­lindung, se­hingga di da­lam dirinya harus ada komit­men untuk memberikan yang terbaik terhadap kepentingan bangsa. Putusannya mengan­dung substansi proteksi dan advokasi para pencari keadilan atau masa depan negara.

Konsep Heck dianut Indo­nesia dan diartikan dengan luas sebagai sarana pembaru­an. Masyarakat dibuat menjadi dinamis dan progresif berkat putusan hakim, sehingga ketika hakim menjatuh­kan vonis dipo­sisikan sebagai demi keadilan rakyat. Cita-cita hukum terletak pada aplikasi konsep dalam rangka perwujudan keadilan. Ini keinginan masyarakat yang dipengaruhi semboyan filsafat Skolastik ius quia iustum (hu­kum karena adil). Hukum di­bentuk untuk menciptakan dan menghadirkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Tidak Mudah

Memang tidak mudah me­realisasikan kausalitas antara vonis MK dan kemungkinan akibat atau implika­si yang akan terjadi. Na­mun demi­kian, vonis MK sangat di­harapkan oleh kalangan pencari keadilan, bukan hanya pemohon, tapi juga rak­yat pemilih dalam Pilpres 2019 supaya tidak keluar dari keadilan, objektivi­tas, dan rasionalitas.

Dalam persidangan, MK memang akan men­dengarkan beberapa terstimoni atau mem­baca alat bukti yang di­sampaikan saksi-saksi yang dari pemohon atau disampai­kan ter­mohon. Maka, tinggal meni­mang kebenaran, rasionalitas, dan objektivitas guna dikonk­lusikan menuju keputusan yang berkeadilan.

Vonis yang berkeadilan me­mang belum tentu diterima kedua kubu yang bersengketa. Akan tetapi dari vonis berkea­dilan ini, masyarakat di kemu­dian hari atau lambat laun akan sadar hukum. Semua sengketa diselesaikan secara hukum. Ti­dak ada produk peradilan yang bergaransi mampu memuas­kan semua puhak, meski ha­kim berupaya menegakkannya dengan prinsip keadilan untuk semua (justice for all)

Beda halnya jika putusan MK didasari oleh “pesanan” kelompok kekuatan politik dan ekonomi tertentu, maka bukan tidak mungkin akan mengaki­batkan kekecewaan, ketidak­puasan, serta ketidakpercayaan publik. Ketika sampai pada ke­tidakpercayaan itulah bahaya masa depan MK dan konstitusi kita. Sebab bangunan Indonesia sebagai negara hukum akhirnya keropos dan terdegradasi.

Konstitusi bisa tidak lagi di­jadikan sebagai sumber utama atau pedoman dalam penye­lenggaraan kehidupan ber­masyarakat dan bernegara. Dia sebatas diperlakukan se­bagai pajangan yang menghia­sai buku pelajaran, dinding bangunan, katalog perpusta­kaan, atau meja kerja setiap pe­jabat negara.

Sementara itu, MK dapat tergelincir dari jalan keadilan karena tidak teguh menjaga konstitusi. Kepercayaan yang diberikan negara secara istime­wa tidak dijalankan dengan be­nar, bermoral, dan menjunjung tinggi keadilan. Degradasi kred­ibilitas konstitusi dan MK tidak akan terjadi andai tidak ada praktik kotor seperti rekayasa kebohongan atau ketidakju­juran, ketidakadilan, dan pem­busukan nilai (values decay).

Ibarat pepatah evil causis evil vallacy, sesuatu yang buruk ter­jadi di masyarakat atau menjadi ancaman serius seperti degra­dasi kredibilitas konstitusi dan MK, berkorelasi dengan hal-hal buruk yang mempengaruhinya. Dalam ranah itulah, hakim-hakim MK berkewajiban se­cara terus menerus konsistensi menjaga kinerjanya selaras de­ngan kode etik profesinya. Di mana pun, ke mana pun, dan berhadapan dengan kepenting­an apa pun atau siapa pun, MK wajib menjaga independensi dan kemerdekaan profesi. Penulis Pengajar Program Pascasarjana Universitas Islam Malang

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment