Mengentaskan Defisit Listrik | Koran Jakarta
Koran Jakarta | September 20 2017
No Comments
GAGASAN

Mengentaskan Defisit Listrik

Mengentaskan Defisit Listrik

Foto : KORAN JAKARTA/ONES
A   A   A   Pengaturan Font

Indeks Kemudahan Berbisnis (Ease of Doing Bussiness/ EDB) 2017 yang dirilis oleh Bank Dunia belum lama ini memberikan gambaran seberapa sukar atau mudahnya peluang berbisnis di suatu negara. Dari 190 negara yang diteliti, Indonesia berada pada deretan ke-91 dalam kemudahan berbisnis. EDB yang dinilai oleh Bank Dunia tersebut mengacu pada 11 kategori. Salah satu kategori penilaian adalah kemudahan mengakses listrik (getting electricity). Tulisan ini akan lebih fokus pada akses listrik tersebut.

Tidak dapat dibantah, signifikansi pertumbuhan ekonomi masyarakat dapat ditarik dari cukup atau tidaknya akses terhadap listrik. Meskipun kausalitasnya sulit untuk diambil kesimpulan langsung, dapat lihat dengan jelas bahwa di negara-negara dengan akses listrik cukup, rata-rata PDB-nya enam kali lebih tinggi. Harapan hidup rata-rata 20 tahun lebih panjang. Lalu, rata-rata pengangguran 33 persen lebih rendah.

Kemudian, pendapatan bulanan rata-rata 10 kali lebih tinggi (APR Energy Singapore). Clive Turton dalam esai Economies Can’t Grow in the Dark (2016) memaparkan, kenyataannya, satu dari lima orang Asia Tenggara tidak memiliki akses listrik. Di Myanmar sendiri, hampir 36 juta (68 persen dari populasi) hidup tanpa listrik.

Tidak mengherankan, hanya empat negara Asia Tenggara yang memperoleh peringkat di atas rata-rata dunia pada Indeks Pembangunan Manusia PBB (The Human Development Index/HDI). Hal ini diukur dari perbandingan harapan hidup, melek huruf, pendidikan, standar hidup, dan kualitas hidup. Mereka adalah Brunei, Malaysia, Singapura, dan Thailand, sedangkan Vietnam, Kamboja, Indonesia, Laos, Myanmar, dan Filipina jauh di bawah rata- rata.

Pada negara peringkat atas rata-rata HDI tersebut, elektrifikasi tersebar luas. Sebaliknya terjadi di negara-negara HDI rendah. Lalu, bagaimana kesenjangan yang lebar negara-negara ASEAN bakal terjembatani, jika urusan listrik masih pelik? Kiranya agak terlalu jika langsung melompat ke persoalan kesenjangan dan eletrifikasi ASEAN. Mari lihat fakta ketenagalistrikan negeri ini. Data Kementerian ESDM (2016) mengungkapkan, terdapat 12.659 desa Indonesia belum menikmati listrik secara maksimal.

Kemudian, 2.519 desa masih gelap gulita atau belum terlistriki sama sekali. Terbengkalainya investasi ketenagalistrikan beberapa tahun terakhir kian membuat defisit ketenagalistrikan melebar, bahkan sampai tahap mengancam investasi dan menyandera pertumbuhan. Tak sedikit investor asing hengkang atau menunda menanam modal akibat tak adanya pasokan listrik.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) meny ebu t kan yang menghambat investasi karena infrastruktur dan keterbatasan jaringan listrik PT PLN. Investor yang akan membangun pembangkit listrik masih mengkhawatirkan kendala logistik. PLN belum menyediakan jaringan listrik sebagai sarana distribusi listrik dari pembangkit yang akan dibangun.

 

Energi Baru

 

Sebenarnya, banyak sumber tenaga listrik dalam skala besar maupun kecil yang bisa dikembangkan di desa. Ini baik pembangkit listrik tenaga air (PLTA), tenaga surya (PLTS), maupun energi terbarukan seperti panas bumi, angin, biomasa, sampah, dan kotoran ternak. Berdasarkan data Kementerian ESDM, besaran potensi sumber energi baru terbarukan (EBT) Indonesia seperti hydropower memiliki cadangan sebesar 845 juta BOE yang ekuivalen dengan 75,67 GW dan kapasitas terpasang baru 4,2 GW.

Demikian pula potensi geothermal (219 juta BOE atau 27 GW), micro hydro (0.45 MW), biomass (49.81 GW), tenaga surya 4,8 kWh/m2/day, serta tenaga angin 9,29 GW. Maka, diversifikasi penggunaan energi terbarukan menjadi penting untuk diprioritaskan agar rasio elektrifikasi dapat ditingkatkan dan krisis listrik di sejumlah daerah luar Pulau Jawa seperti Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi teratasi. Dengan kata lain, diversifikasi penggunaan sumber energi terbarukan merupakan jalan keluar mengatasi krisis listrik.

Patut mencontoh Belanda berhasil dalam memanfaatkan energi angin untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat. Uruguay, Amerika Selatan, juga mampu mengembangkan tenaga matahari dan kincir angin. Dengan begitu hampir 95 persen kebutuhan listrik mereka dipenuhi dari energi ramah lingkungan. Bahkan, Uni Emirat Arab (UEA) yang penghasil minyak terbesar ketiga dunia pun justru menghindari ketergantungan pada minyak.

UEA kini tengah gencar memanfaatkan energi matahari sebagai sumber listrik. Konsumsi minyak UEA hanya 4-persen. Memang penyediaan tenaga listrik bersifat padat modal dan teknologi. Pengadaan EBT pun masih terkendala biaya investasi. Undang-undang pada dasarnya mendelegasikan kepada pemerintah untuk menyediakan dana guna membangun sarana penyediaan tenaga listrik. Namun apabila ketaktersediaan dana menjadi kendala, tidak tertutup kemungkinan juga kesempatan swasta dilibatkan.

Batasannya asal tidak menerapkan praktik unbundling dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dalam mengikutsertakan swasta. Maksudnya, dalam penyediaan tenaga listrik, mulai dari pembangkitan, transmisi, distribusi, penjualan pada konsumen harus dilakukan secara terintegrasi. Sebab ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Dalam kelistrikan juga tidak dibenarkan ada penetapan harga melalui mekanisme pasar, berdasarkan hukum permintaan dan penawaran. 

 

Mohammad Hafiz, Penulis Lulusan Universiti Malaya

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment