Mencegah Perkawinan Usia Dini | Koran Jakarta
Koran Jakarta | August 11 2020
No Comments
PERSPEKTIF

Mencegah Perkawinan Usia Dini

Mencegah Perkawinan Usia Dini

Foto : ISTIMEWA
A   A   A   Pengaturan Font

Perkawinan usia anak-anak, yaitu di bawah 18 tahun ternyata marak. Data terbaru tentang jumlah perempuan umur 20–24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun pada tahun 2018 mencapai 1.220.900 orang. Jumlah ini sama dengan 11,21 persen dari total jumlah anak Indonesia.

Artinya, sekitar 1 dari 9 perempuan usia 20–24 tahun menikah saat usia anak. Kondisi ini tentu memprihatinkan sebab perkawinan usai anak berdampak masif, di antaranya meningkatnya risiko putus sekolah, pendapatan rendah, kesehatan fisik akibat anak perempuan belum siap hamil dan melahirkan, ketidaksiapan mental membangun rumah tangga yang memicu kekerasan, pola asuh tidak benar hingga perceraian.

Selain itu, perkawinan usia anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Sebab, hak anak untuk tumbuh kembang menjadi hilang, di samping hak untuk sekolah dan hidup juga berkurang. Secara umum, pernikahan dini dipengaruhi oleh beberapa faktor.

Faktor yang sering dikaitkan dengan kondisi ini adalah faktor ekonomi, tingkat pendidikan yang kurang, faktor adat, pengaruh media massa, dan kondisi-kondisi tertentu seperti kehamilan di luar nikah. Faktor ekonomi biasanya terjadi karena keluarga mengalami kesulitan ekonomi sehingga terpaksa menikahkan anaknya pada usia dini.

Dengan begitu, diharapkan sang anak dapat mengurangi beban ekonomi keluarga dan memperoleh kehidupan yang lebih layak. Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan orang tua cenderung pasrah dan tidak terlalu memikirkan dampak yang akan dialami sang anak. Hal tersebut mengakibatkan faktor pendidikan juga dapat menjadi penentu usia pernikahan.

Faktor adat atau tradisi juga dapat berpengaruh karena adanya kebiasaan pada suatu kelompok, contohnya keyakinan untuk tidak menolak pinangan dari pria walaupun sang wanita belum berusia 16 tahun karena hal tersebut dianggap menghina. Faktor ini diyakini menyumbang persentase angka kejadian pernikahan dini di Indonesia.

Pemerintah melalui Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA) akan melakukan perlindungan terhadap hak anak untuk bertumbuh dan berkembang secara optimal. Kebijakan ini nantinya menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan baik di tingkat pusat maupun daerah untuk bekerja bersama dalam menyelesaikan isu kompleks perkawinan anak.

Disebutkan, terdapat lima strategi mencapai penurunan prevalensi perkawinan anak. Pertama, optimalisasi kapasitas anak untuk memastikan anak memiliki resiliensi dan mampu menjadi agen perubahan. Kedua, lingkungan yang mendukung pencegahan perkawinan anak untuk membangun nilai, norma dan cara pandang yang mencegah perkawinan anak.

Ketiga, aksesibilitas dan perluasan layanan untuk menjamin anak mendapat layanan dasar komprehensif untuk kesejahteraan anak terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak. Keempat, penguatan regulasi dan kelembagaan untuk menjamin pelaksanaan dan penegakan regulasi terkait pencegahan perkawinan anak dan meningkatkan kapasitas dan optimalisasi tata kelola kelembagaan.

Dan terakhir, penguatan koordinasi pemangku kepentingan untuk meningkatkan sinergi dan konvergensi upaya pencegahan perkawinan anak. Dengan diterbitkannya dokumen Stranas PPA, semua pemangku kepentingan di berbagai sektor dapat meningkatkan komitmen masing-masing dalam mendukung upaya pencegahan perkawinan anak.

Untuk itu, semua pihak mesti bergerak cepat, utamanya pimpinan daerah yang masuk dalam 20 provinsi dengan angka perkawinan anak di atas angka nasional, melakukan gerakan pencegahan. Lebih dari itu, kita juga berharap pada masyarakat untuk terlibat aktif mencegah perkawinan usia anak. Sebab, tanpa partisipasi masyarakat, apa pun namanya strategi tak akan bisa berjalan dengan baik.

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment