Koran Jakarta | December 16 2018
No Comments

Mencegah Laba PMA Lari

Mencegah Laba PMA Lari

Foto : Koran Jakarta/Ones
A   A   A   Pengaturan Font

OLEH DR NUGROHO SBM, MSI

Ekonom Faisal Basri menyatakan, selama ini pemerintah, BI, dan pengamat telah keliru dengan menyatakan, penyebab utama defisit neraca transaksi berjalan karena nilai dan laju impor barang jasa lebih besar dari ekspor barang jasa. Katanya, yang benar karena perusahaan-perusahaan penanaman modal asing (PMA) membawa lari keuntungan ke negara asal. Tahun lalu, keuntungan yang dibawa pulang mencapai 20 miliar dollar AS. Tahun ini, menurun menjadi 11 miliar dollar AS.

Untuk tahun 2018 sampai September defisit barang 2,2 miliar dollar AS dan jasa 2,7 miliar dollar AS. Dengan demikian, kebijakan pemerintah menaikkan PPh Pasal 21 untuk impor barang dan jasa dari 2,5 persen menjadi 5 persen dan dibayar di muka bertujuan membatasi impor dan mengatasi defisit neraca transaksi berjalan, tidak efektif. Kebijakan itu, menurut Faisal, hanya mengurangi defisit satu miliar dollar AS. Lebih efektif untuk mencegah PMA melarikan labanya ke nagara asal.

Sangat mustahil mengimbau perusahaan asing untuk menanamkan devisa hasil keuntungan beroperasi di Indonesia secara sukarela. Motif utama perusahaan asing mencari laba sebesar-besarnya. Kalau perlu, demi mencapai tujuan itu, mereka mempengaruhi politik atau kebijakan pemerintah setempat.

Tentang pengaruh perusahaan PMA terhadap kebijakan dan politik dalam negeri di negara yang ditempatinya, ada disertasi Arief Budiman bidang sosiologi di Harvard University tahun 1986. Judulnya, Jalan Demokratis ke Sosialisme: Perjalanan Chile di Bawah Allende. Di situ dikatakan, dugaan keterlibatan perusahaan multinasional Coca-Cola dalam kudeta Presiden Chile Simon Allende oleh militer karena Allende akan menasionalisasi semua perusahaan asing.

Sekali lagi perlu ditekankan, tidak bisa memaksa PMA kembali menanamkan laba di sini. Bisa-bisa mereka malah memilih hengkang. Sudah banyak contoh perusahaan asing pergi dari Indonesia. Kita harus berkaca pada kasus tergulingnya Simon Allende di Chile dan refleksi mudah pindahnya perusahaan asing.

Untuk menarik PMA kembali menanamkan labanya di sini seperti perluasan produksi atau membuka usaha baru, pemerintah harus memberi insentif yang. Misalnya, mengurangi ekonomi biaya tinggi investasi karena adanya pungutan resmi maupun tidak. Pungutan resmi berupa pajak dan retribusi daerah tampaknya sudah berusaha ditekan oleh pemerintah. Di antaranya, dengan meninjau dan membatalkan perda tentang pajak dan retribusi daerah yang tidak sesuai dengan keketentuan UU tentang Pajak dan Retribusi Daerah Nomer 28 Tahun 2009.

Standardisasi

Dalam UU tersebut sudah ditentukan secara eksplisit pajak dan retribusi daerah yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota. Selain itu, daerah tidak boleh menciptakan pajak sendiri. Masalah yang lain soal perizinan. Perlu standardisasi perizinan agar PMA yang akan menanamkan kembali labanya punya kepastian dan berbiaya murah.

Untuk standardisasi perizinan di beberapa daerah sudah ada kantor satu atap. Tetapi pelaksanaannya di lapangan masih berbeda-beda. Maka perlu terus diimbau agar pemerintah daerah membuat pelayanan satu atap berjalan baik. Masalah prosedur perizinan ini juga bisa berbeda untuk bidang usaha yang sama seperti bidang usaha pembangunan perumahan tiap daerah bisa berbeda-beda dengan tarif pungutan berbeda pula.

Pemerintah pusat bisa menerbitkan semacam standar prosedur dan pembiayaan perizinan berbagai bidang usaha. Untuk pungutan tidak resmi berupa suap dan korupsi sebenarnya juga sudah dicoba ditanggulangi dengan operasi tangkap tangan oleh KPK. Sebenarnya KPK sudah bekerja lumayan keras. Selama 2017 KPK berhasil menyelamatkan keuangan negara 2,9 triliun rupiah. Ini terdiri dari 2,67 triliun hasil pencegahan dan 276,6 miliar dari penindakan.

Namun yang lebih penting, tidak hanya pengembalian uang negara yang dikorupsi, tetapi tanpa biaya oportunitas lantaran sukses mencegah korupsi. Biaya oportunitas bisa untuk membangun banyak rumah dan menyelamatkan orang miskin. Tampaknya sampai saat ini, penindakan yang dilakukan KPK tidak banyak membuat jera para koruptor.

Maka usulannya supaya penindakan korupsi berefek jera, kerugian negara harus bersama biaya oportunitasnya. Hukumannya juga tidak hanya mengembalikan uang negara yang dikorupsi, tetapi ditambah biaya oportunitasnya. Perlu juga disita seluruh harta kekayaannya atau memiskinkan koruptor.

Langkah berikutnya, terus membenahi infrastruktur pendukung investasi. Kebijakan infrastruktur sudah benar. Ada yang sudah selesai dan belum. Ada 30 proyek infrastruktur strategis yang sudah selesai dibangun dengan nilai sekitar 94,8 triliun rupiah. Di antaranya, tingkat elektrifikasi sudah mencapai 98 persen, melebihi target tahun 2018 sebesar 97,1 persen.

Kemudian, kenaikan indeks kinerja logistik (IKL) yang 17 tingkat menjadi peringkat 46. Padahal dua tahun lalu, Indonesia hanya bertengger di posisi 63 dunia dari 160 negara yang disurvei. IKL didasarkan pada aspek efisiensi customs & border management clearance (bea cukai), kualitas infrastruktur perdagangan dan transportasi.

Lalu, kemudahan pengaturan pengiriman internasional, kompetensi dan kualitas jasa logistik. Kemampuan tracking & tracing dan frekuensi pengiriman tepat waktu. Tahun ini Indonesia mencatat skor 3,15. Dari semua aspek penilaian IKL 2018, kepabeanan meraih skor terendah 2,67. Sementara itu, penilaian tertinggi adalah ketepatan waktu dengan skor 3,67, tracing dan tracking (3,3), pengiriman barang internasional (3,23), kualitas dan kompetensi logistik (3,1), infrastruktur (2,89), dan kepabeanan 2,67.

Namun kenaikan IKL ternyata masih menyisakan pekerjaan rumah karena kalah peringkat dari India, Malaysia, Thailand, bahkan Vietnam. Thailand, Vietnam, dan Malaysia berturut-turut ada di posisi 32,39, dan 41. Sedangkan Indonesia di posisi ke-46. Dari aspek IKL pekerjaan rumah pemerintah antara lain bidang kepabeanan agar menarik investor.

Pemerintah pernah menjanjikan membenahi bea cukai dengan memperpendek waktu tunggu (dwelling time) pengeluaran barang impor dari pelabuhan. Janji ini tampaknya belum dilaksanakan. Kebijakan lain lagi dengan menawarkan keringanan pajak bagi perusahaan PMA yang mau menanamkan kembali labanya di Indonesia. 

Penulis Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Undip Semarang

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment