Mencari Konteks Perempuan dan Kepemilikan Tanah | Koran Jakarta
Koran Jakarta | August 11 2020
No Comments

Mencari Konteks Perempuan dan Kepemilikan Tanah

Mencari Konteks Perempuan dan Kepemilikan Tanah

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Keterikatan perempuan dengan tanah tidak bisa dipungkiri. Pada konteks pedesaan, perempuan banyak bergelut dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan ketahanan pangan melalui peran- peran ekonomi kemasyarakatan, seperti petani, nelayan, dan lain-lain.

Pada konteks sosio-kultur tertentu, perempuan sangat dekat pengelolaan tanah, terutama dalam masyarakat adat tertentu. Namun, potret tersebut seringkali dikaburkan atau bahkan tak diakui.

“Konstruksi yang melekat di masyarakat mengenai pembedaan peran laki-laki dan perempuan dalam dua teritori berbeda menjadikan proses pengambilan keputusan dan penguasaan tanah masih meminggirkan perempuan,” ungkap Teti Rohatiningsih, anggota Komisi II DPR RI, dalam seminar tentang “Tanah dan Perempuan” di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Teti mengatakan, persoalan keadilan gender seringkali tak tersentuh. Jika berkaca pada pengelolaan SDA, masalah yang terjadi, seperti krisis agraria, konflik agraria, praktik konversi lahan maupun kerusakan ekologis, tidak bisa dilepaskan bagaimana manifestasi keadilan gender mulai dari struktur terkecil dalam rumah tangga.

“Pemberian hak atas kepemilikan dan pengelolaan tanah kepada perempuan tentu beriringan dengan peningkatan mutu hidup perempuan, yaitu kesejahteraan, efisiensi, kesetaraan dan pemberdayaan,” tambahnya. Sementara itu, Ketua Umum Forum Anti Korupsi dan Advokasi Pertanahan, Anhar menuturkan pada konteks pogram sertifikasi tanah, keadilan gender masih menjadi term yang perlu digali lebih lanjut. “Inisiatif fasilitasi pengambilan keputusan dengan menegaskan bahwa perempuan sebagai subjek dari program telah diupayakan.

Pemerintah, melalui Kementerian ATR/BPN, menyatakan program tersebut telah memperbolehkan pendaftaran atas nama suami atau istri,” urainya pada kesempatan yang sama. Penuturan tersebut dikuatkan dengan aspek administrasi yang berusaha mengakomodasi kesejajaran peran tersebut dalam hal persetujuan pemindahan hak atas bidang tanah.

“Namun, ruang yang memberikan optimisme tersebut perlu ditingkatkan dengan melengkapi celah-celah kosong dengan berbagai data mengenai kepemilikan tanah atas nama perempuan yang ikut serta dalam program,” tukasnya. Dengan demikian, perempuan bukan hanya secara legal memiliki tanah.

Lebih jauh, perempuan dapat mengorganisir modal dan merasakan hasil dari kepemilikan tersebut untuk kemaslahatan yang lebih besar. Membuka Peluang Korupsi Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan, yang pengesahannya ditunda DPR, dianggap masih inkonsisten dan tak berpihak kepada masyarakat kecil.

RUU ini justru dinilai berpotensi mengabaikan hak bangsa dan membuka peluang korupsi. “RUU Pertanahan ini belum berpihak pada masyarakat yang lemah posisi tawarnya,” tutur Profesor Maria SW, Guru Besar Fakultas Hukum UGM Yogyakarta. Maria mengatakan RUU Pertanahan terkesan ingin mereduksi pasal-pasal yang ada di Undang Undang Pokok Agraria (UUPA). Ia mencontohkan dalam RUU Pertanahan tidak disebutkan hak bangsa.

“Di RUU ini tidak mengatur hak bangsa, meski negara punya hak mengatur dan mengolah, (tetap) bertanggung jawab untuk bangsa,” sebutnya. Bukan hanya itu, dalam RUU ini juga disebutkan bahwa menteri berhak mengolah dan memanfaatkan tanah negara lewat aturan yang dibuatnya. Maria menganggap aturan tersebut membuka peluang munculnya penyelewengan dan korupsi.

“RUU ini bisa membuka peluang korupsi, bahkan kewenangan pelaksanaan (pemanfaatan tanah negara) tidak menyebut siapa. Artinya, objek yang diatur ada, dan subjek yang mengatur nggak ada,” ungkapnya.

Sementara itu, Himawan Arif, Sekjen Kementerian Agraria dan Tata Ruang, menyebutkan kini hanya tinggal dua item yang akan didiskusikan sebelum RUU Pertanahan disahkan. “Keberadaan RUU Pertanahan ini akan memperkuat UUPA, dan RUU ini diyakini bisa mengatasi berbagai permasalahan pertanahan, seperti persoalan ketimpangan lahan, sengketa pertanahan, dan konflik perbatasan,” ujarnya.

Penyelesaian melalui Mediasi

Sengketa konflik dan perkara pengadilan terkait pertanahan sekitar 8.500 kasus di seluruh Indonesia. Ternyata kasus pertanahan tertinggi melibatkan badan usaha (perusahaan) sebagai salah satu pihak sebanyak 18 persen, instansi pemerintah 15,8 persen, dan orang perorangan 10 persen.

Sejumlah penyebab munculnya konflik tanah, antara lain kemiskinan, distribusi kepemilikan tanah yang tidak merata, dan baru 50 persen dari 126 juta bidang tanah yang harus didaftarkan di luar kawasan hutan. Demikian diungkapkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sofyan Djalil, dalam peluncuran Buku Panduan Penanganan Konflik Berbasis Lahan di Jakarta, pekan lalu.

“Pemerintah memiliki cara penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi yang prosesnya dapat lebih cepat. Yang penting tiap-tiap pihak mau menyelesaikan konflik tersebut. Susahnya kalau hal tersebut menjadi komoditas dagang,” ujar Sofyan. Jika di luar mediasi, penyelesaian sengketa melalui pengadilan tata usaha negara atau peradilan umum pada umumnya membutuhkan waktu lama.

Tidak sedikit salah satu pihak merasa tidak puas dengan putusan pengadilan dan melakukan banding sehingga penyelesaian sengketa menjadi berlarut-larut. Menurut Sofyan, penyelesaian sengketa tanah melalui jalur arbitrase sampai sekarang belum ada yang memanfaatkannya. Contoh kasus, misalnya sengketa soal tanah apartemen di Kelapa Gading, di mana pihak penggugat, ahli waris Makawi menuntut keadilan di PN Jakarta Utara untuk membuktikan keabsahan status hukum yang diklaim sudah menjadi milik tergugat.

Pihaknya memastikan keluarganya tidak pernah melakukan jual beli seperti yang disampaikan pihak Tergugat melalui akta jual beli yang dilakukan puluhan tahun lalu. “Keluarga kami tidak pernah melakukan jual beli. Oleh karena itu maksud dan tujuan kami menggugat di pengadilan adalah meminta Tergugat untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya.

Bilamana itu semua bodong tentunya tanah saya harus dikembalikan dan bayar ganti rugi karena telah mendudukinya,” tegasnya. Ditempat yang sama, perwakilan hukum dari pihak keluarga, Muhammad Fahmi Siddiq menuturkan dokumen yang dimilikinya masih sah dan terdata di beberapa lembaga negara.

“Di kelurahan dan Walikota status tanah tersebut masih terdaftar atas nama keluarga Makawi, oleh karena itu kami melakukan pemblokiran agar tidak dapat disalah gunakan,” tegas Fahmi. Bilamana Tergugat mengaku merasa sebagai pemilik hak tanah yang benar, Fahmi pun menantang agar dapat menunjukkan surat-surat legalitas yang berlaku sesuai aturan hukum di Indonesia.

“Coba apakah para penghuni apartemen tersebut memiliki sertifikat? Bilamana memang ada dasar-dasarnya seperti apa, karena sampai PBB tanah tersebut masih atas nama keluarga Pak Makawi. Jadi belum ada yang dibalik nama,” pungkas Fahmi. Berbagai upaya hukum telah ditempuh Makawi sejak lama, namun seluruhnya telah ditolak pihak pengadilan dan dihentikan penyidikannya oleh pihak kepolisian, karena yang bersangkutan tidak memiliki hak dan bukti kepemilikan yang sah. ima/R-1

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment