Koran Jakarta | September 24 2019
No Comments

Menata Restorasi Ekosistem Gambut

Menata Restorasi Ekosistem Gambut

Foto : koran jakarta/ones
A   A   A   Pengaturan Font

oleh ibnu budiman

Dari ta­hun 2000 hingga 2016, kebakaran hutan ekosistem gambut telah me­ningkatkan emisi kar­bon hampir dua kali lipat dari 1.25 metrik ton menjadi 2.43 metrik ton. Selain itu, asapnya menyebabkan 26.536 kasus in­feksi saluran pernapasan akut. Tahun ini, risiko kebakaran beserta dampaknya kembali meningkat karena didukung El Nino sejak Februari. Ada 1.135 titik api per 5 September 2019. Ini termasuk kebakaran lahan gambut di area yang telah dir­estorasi Badan Restorasi Gam­but (BRG) di Riau dan Kali­mantan Barat.

Namun, kebakaran tersebut hanya merusak permukaan la­han, tidak sampai menjalar ke lapisan gambut dalam sseperti tahun 2015. Mengapa kawas­an gambut yang direstorasi te­tap terbakar? Ssalah satunya, implementasi restorasi belum komprehensif melibatkan pen­dekatan ekosistem yang mem­butuhkan sinergi peran aktif berbagai pihak.

Dalam konsep awalnya, BRG mengintegrasikan ke­giatan-kegiatan pembasahan kembali melalui pembangunan sekat kanal, revegetasi mela­lui penanaman kembali jenis tanaman ramah gambut, dan revitasilitasi mata pencaharian masyarakat. Kegiatan-kegiatan tersebut diselaraskan dalam forum Desa Peduli Gambut (DPG) yang juga mengedukasi masyarakat mengenai penge­lolaan gambut ramah ling­kungan.

Kegiatan restorasi ini juga seharusnya terintegrasi se­cara spasial dalam ekosistem kawasan kesatuan hidrologis gambut (KHG) yang mencakup lintas administratif desa dan kecamatan, serta lintas fungsi kawasan, sehingga upaya pe­mulihan menjadi komprehen­sif. Persoalannya, dalam pe­rencanaan dan implementasi, pendekatan ekosistem ini be­lum terlaksana dengan baik.

Rangkaian kegiatan tadi ti­dak terintegrasi dengan mak­simal di dalam dan lintas desa dalam satu KHG. Hal ini dipicu rencana tata kelola yang belum berhasil mendorong kerja sama dan sinergi antarpe­mangku kepentingan dalam implementasi restorasi. PP 57/2016 tentang Perlindungan Ekosistem Gambut mem­bagi tugas restorasi gambut kepada KLHK (untuk area konsesi perusahaan) dan BRG (area non-konsesi).

BRG mengacu pada Per­aturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 61 Tahun 2017 yang mengatur tentang penugasan sebagian urusan restorasi gambut ke­pada gubernur wilayah sasaran restorasi. Peraturan ini membagi peran an­tara pemerintah pu­sat, provinsi, dan ka­bupaten/kota dalam penyelenggaraan, perencanaan, dan pembiayaan ke­giatan restorasi di tiap-tiap wilayah sa­saran.

Peraturan ini di­turunkan dalam dokumen Rencana Strategis BRG yang mendo­rong pembagian peran dan bah­kan arahan kerja sama dengan lem­baga nonpemer­intah serta swasta. Persoalan dari ran­cangan tadi tidak adanya panduan atau fasilitator yang men­goordinasikan lem­baga pemangku kepen­tingan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, hingga tingkat desa, untuk bekerja se­suai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-ma­sing, dengan berbasis unit kelola KHG.

Selain itu, perbedaan ke­pentingan antara pemegang mandat restorasi (pemerintah) dan pengelola lahan (masyara­kat serta konsesi perusahaan) menyulitkan kerja sama untuk merestorasi gambut. Maka, rangkaian kegiatan restorasi seringkali tidak terintegrasi maksimal dalam satu KHG.

Transformasi

Restorasi ekosistem gambut memerlukan transformasi tata kelola yang bersinergi antar­lintas batas administratif dan tupoksi. Ini bisa dimulai dari sinergi antara BRG dan KLHK, lintas deputi di BRG, hingga lintas dinas dan kelompok ma­syarakat desa. Pemangku ke­pentingan lintas deputi BRG perlu berkoordinasi dengan intensif untuk sinkronisasi perencanaan dan implemen­tasi ragam kegiatan restorasi. Hasilnya, dikomunikasikan ke­pada gubernur, Bappeda pro­vinsi, dan Tim Restorasi Gam­but Daerah (TRGD), LSM, dan pemegang izin konsesi.

Pemerintah daerah juga perlu mengintegrasikan agen­da restorasi gambut ke dalam kebijakan program pemba­ngunan untuk memperkuat payung hukum, acuan, dan pendanaan kegiatan di ting­kat kabupaten hingga desa. Maka, provinsi-provinsi prio­ritas restorasi lain dapat bela­jar dari Sumatera Selatan yang telah memiliki peraturan per­lindungan terhadap ekosistem gambut. Antara lain melalui Perda No 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, dan Per­gub No.68 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pengelolaan Gambut.

Untuk mendorong integrasi di daerah, TRGD membutuhkan kepemimpinan yang mampu mengikat dan memfasilita­si sinergi antarsejumlah pemangku kepenting­an agar bekerja sama dalam implementasi restorasi. Pe­mangku kepen­tingan tersebut antara lain Dinas Peker­jaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Di­nas Kehutanan (Dishut), Dinas Lingkungan Hi­dup (DLH), Di­nas Perkebunan (Disbun), Dinas Pemberdayaan Ma s y a r a k a t Desa (PMD), Kesatuan Penge­lolaan Hutan (KPH), perusa­haan, komuni­tas setempat, dan LSM.

Dinas PUTR ber­tugas memfasilitasi ke­giatan pembasahan kem­bali dan pengaturan tata air di ekosistem gambut. Dishut dan DLH bekerja sama dalam mendukung kegiatan reveg­etasi melalui distribusi bibit jenis-jenis tanaman bernilai ekonomi dan adaptif terhadap gambut. Untuk mendorong re­vitalisasi mata pencarian ma­syarakat, Dinas PMD bekerja sama dengan dinas yang ber­gerak di bidang perkebunan, pertanian, ketahanan, dan perikanan. Mereka mendam­pingi paludikultur (wanatani di lahan gambut), memberi pela­tihan pengolahan lahan tanpa bakar, dan meningkatkan ka­pasitas institusi setempat.

Sinergi lintas dinas dan ad­ministratif (provinsi ke kabu­paten) perlu berlanjut ke desa-desa dan konsesi yang berada dalam satu KHG. Hal ini untuk menyesuaikan perencanaan restorasi BRG dengan konteks lokal. Langkahnya bisa difasili­tasi DLH kabupaten melalui integrasi kegiatan DPG lintas desa dengan melibatkan se­cara aktif sejumlah kelompok masyarakat (Pokmas).

Kolaborasi ini menjadi pen­dekatan kultural dalam mem­beri pemahaman kepada ma­syarakat bahwa pengelolaan ekosistem gambut yang ramah lingkungan lebih menguntung­kan daripada menanggung kerugian akibat kebakaran. Untuk implementasi, beberapa kelompok seperti Perkumpul­an Petani Pemakai Air (P3A), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan Kelompok Tani (Poktan) dapat bergabung menjadi Pokmas Restorasi guna membantu restorasi eko­sistem secara aktif.

Untuk monitor agar areal restorasi terhindar dari keba­karan, Kelompok Masyarakat Peduli Api binaan konsesi da­pat mencegah kebakaran hutan dan lahan kawasan restorasi. Untuk itu, koordinasi dari ta­hap perencanaan, implemen­tasi, hingga monitoring berba­sis KHG. Hal ini membutuhkan pendampingan intensif dari ahli tata kelola ekosistem.

Kerja sama ini akan mem­bantu KLHK, BRG, dan TRGD menguatkan kapasitas kelem­bagaan setiap dinas dan pok­mas, termasuk dalam berne­gosiasi lintas institusi. Hal ini mentransformasikan strategi tata kelola ekosistem yang le­bih inklusif dan partisipatif dalam mengoptimalkan peran institusi untuk merestorasi ekosistem gambut mencegah kebakaran. Penulis Peneliti Wahana Riset Indonesia

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment