Koran Jakarta | December 15 2017
No Comments
GAGASAN

Menanti Terobosan OJK

Menanti Terobosan OJK

Foto : ISTIMEWA
A   A   A   Pengaturan Font

Dewan Komisioner (Dekom) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2017–2022 telah dibentuk. Mereka harus langsung aktif karena banyak pekerjaan rumah. Harapan disematkan pada Wimboh Santoso dan jajaran dalam pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan bank dan nonbank.

Mereka juga harus meningkatkan akses terhadap jasa keuangan, menjaga stabilitas dan penguatan, serta melindungi konsumen industri jasa keuangan sesuai amanat UU No 21/2011. Dalam jangka pendek, selain mengawasi industri jasa keuangan, Dekom OJK berjanji efisiensi secara internal. Saat ini, anggaran OJK 4,7 triliun per tahun. Ini dari iuran anggota sebesar 0,45 persen dan aset total industri finansial (bank, pasar modal, dan lembaga keuangan).

Komposisi pengeluaran OJK 80 persen untuk remunerasi dan sewa gedung. Sisanya, untuk pengawasan. Alangkah baiknya, efisiensi dialokasikan untuk mendukung program inklusi keuangan nasional yang masih rendah. Bank Dunia menyebutkan, persentase penduduk Indonesia di atas 15 tahun yang memiliki rekening pada inklusi keuangan hanya 67 persen. Ini jauh di bawah Thailand (78), Malaysia (81), dan Singapura (96 persen).

Peran inklusi keuangan nasional akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional. Ini juga mengurangi kesenjangan dan rigiditas low income trap sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan peningkatan inklusi keuangan, akan tercipta pemerataan pembangunan yang lebih berkeadilan sosial.

Pembangunan ekonomi tidak lagi terpusat di kota-kota besar dan hanya menyasar individu/kelompok area tertentu saja, tapi menyebar lebih banyak kelompok yang mempunyai potensi atau prospek bisnis di seluruh pelosok Nusantara. Jika pemerataan pembangunan ekonomi tercapai, pertumbuhan ekonomi akan terdongkrak.

Dalam jangka panjang pemerataan pembangunan ekonomi menjadi daya ungkit nasional berkelanjutan. Dampaknya, angka kemiskinan di daerah tertinggal berkurang dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Inilah alasan pentingnya inklusi keuangan agar diprioritaskan, terutama di provinsi, kabupaten, daerah yang masih rendah akses industri keuangan.

Di samping itu, inklusi keuangan nasional juga berdampak pada stabilitas keuangan, mengurangi shadow banking atau irresponsible finance. Kemudian, meningkatkan efisiensi ekonomi, potensi pasar baru, serta meningkatkan indeks pembangunan manusia. Target pemerintah dalam inklusi keuangan tahun 2019 sebesar 75 persen.

Padahal, hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2016 OJK menunjukkan, pertumbuhan inklusi keuangan masih rendah. Tahun 2013 hanya sebesar 59,74 persen dan menjadi 67,82 persen tahun 2016. Meski terjadi kenaikan angka indeks, namun masih relatif kecil. Angka indeks inklusi keuangan Indonesia sebesar 67,82 persen menunjukkan bahwa dari 100 penduduk hanya 67 yang memanfaatkan jasa lembaga keuangan bank dan nonbank.

Dia didominasi peran perbankan yang sangat signifikan sebesar 63,63 persen. Kemudian, kontribusi lembaga keuangan nonbank seperti asuransi (12,08 persen), lembaga pembiayaan (11,85 persen), pegadaian (10,49 persen), dana pensiun (4,66 persen), serta pasar modal (1,25 persen). Pasar modal menjadi pekerjaan rumah yang harus diprioritaskan OJK, sebab masyarakat yang melek pasar modal masih sangat sedikit.

 

Nonbank

 

Di Papua dan Kalimantan masih sangat rendah. Urutan indeks inklusi keuangan nasional paling buncit. Papua Barat (58,55 persen), Kalimantan Selatan (59,27 persen) dan Kalimantan Tengah (60,39 persen). Perlu inovasi OJK untuk mengenalkan produk dan jasa keuangan lebih gencar.

Sebenarnya, jika masyarakat mampu mengenal lebih detil fitur produk, jasa, risiko, biaya, cara memperoleh, dan hak konsumen atas produk dan layanan jasa keuangan, transaksi fiktif dapat diminimalkan. Sayang , berdasar survei OJK 2016, pengetahuan masyarakat terhadap karakteristik produk dan jasa keuangan masih rendah.

Menariknya, hanya 36,02 persen masyarakat mampu menghitung bunga, asuransi, hasil investasi, biaya penggunaan produk, denda, dan inflasi. Tujuan keuangan masih jangka pendek untuk memenuhi kehidupan seharihari dan mempertahankan hidup. Sebagian besar masyarakat belum memahami dengan baik arti penting pengelolaan keuangan.

OJK dalam meningkatkan inklusi keuangan nasional secara cepat dan efisien perlu mendorong sinergi antara bank dan teknologi informasi (TI) secara lebih efektif. Apalagi ada POJK No 77/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Ini menjadi celah perbankan mengakselerasi bisnis. Kerja sama bisnis bank dan TI dapat berupa kemudahan fasilitas pembayaran digital sehingga meningkatkan fee based income.

Agar kolaborasi perbankan dan TI lebih efektif, OJK perlu mendorong melalui kelonggaran regulasi kolaborasi. OJK mengefektifkan program laku pandai sebagai bentuk layanan perbankan melalui kerja sama dengan pihak lain (agen bank) yang didukung TI. Program ini menyediakan produk-produk keuangan sederhana, mudah dipahami, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Untuk itu, tenaga OJK kabupaten atau kota agar lebih banyak turun memberi penyuluhan terkait pengertian dan pemahaman produk dan jasa keuangan. OJK memaksimalkan peran perbankan melalui agen-agen seluruh Nusantara. OJK perlu menstimulus bank agar mampu mendorong lebih maksimalkan inklusi keuangan terutama di pelosok yang sulit terjangkau melalui agenagennya.

Perlu memberi kesempatan lembaga keuangan nonbank sebagai penyalur bantuan sosial (bansos) nontunai. Selama ini, penyalur bansos nontunai bagi warga miskin adalah perbankan. Seyogianya OJK memikirkan mekanisme penyaluran melalui lembaga keuangan nonbank agar dikenal jasanya. 

 

 

Chandra Bagus Sulistyo, Penulis Manajer Riset Bisnis & Ekonomi PT BNI (Persero) Tbk

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment