Koran Jakarta | September 22 2018
No Comments

Menanti Palu MA

Menanti Palu MA

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Friksi diantara dua penyelenggara Pemilu – Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang dipicu soal boleh tidaknya bakal caleg (Bacaleg) eks napi korupsi boleh mencalonkan diri dalam pemilu terus memantik polemik di masyarakat. sebagian besar pengamat dan pegiat pemilu mendukung sikap KPU yang kukuh mempertahakan aturan bahwa mereka tidak boleh mencalonkan diri, tetapi banyak politisi dan pimpinan partai menentangnya dengan alasan hak asasi warga negara untuk maju dalam pemilu legislatif.

Kunci penyelesaian friksi KPU-Bawaslu sebenarnya ada di tangan Mahkamah Agung atau MA, karena Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang larangan mantan koruptor menjadi calon anggota legislatif tengah dimintakan pendapat hukumnya di MA. Banyak kalangan mendesak agar MA segera memberi putusan hukumnya soal ini sehingga masalahnya tuntas, boleh atau tidak, partai dan penyelenggara pemilu akan mentaatinya. Artinya, dalam konteks polemik soal ini, bola kini ditangan MA.

Bagaimana pandangan atau sikap MA? Yang menarik, MA menurut juru bicaranya, Suhadi menjelaskan, MA masih mempelajari materi gugatan judicial review terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum ( PKPU) Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Legislatif yang memuat larangan mantan narapidana korupsi maju sebagai caleg.

Menurut Suhadi, saat ini majelis hakim untuk perkara gugatan uji materi itu telah ditetapkan. Akan tetapi, belum memutuskan kapan akan menggelar sidang. Sidang tersebut nantinya akan menentukan apakah uji materi terhadap PKPU akan dilanjutkan tanpa menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu atau sebaliknya.

Kita pun mendapatkan penjelasan dari Mahkamah Konstitusi (MK). Lewat juru bicaranya, Fajar Laksono, MK menegaskan bahwa MA bisa memutuskan uji materi peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan tersebut tanpa menunggu putusan uji materi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilhan Umum di MK. Pasalnya, norma yang diuji dalam UU Pemilu tidak terkait dengan norma dalam PKPU yang sedang diuji di MA.

Dari gambaran tersebut sesungguhnya dua lembaga, KPU dan Bawaslu dapat secara bersamaan menemui MA dan MK menanyatakan dengan jelas bagaimana nasib KPU yang memang secara moral didukung banyak kalangan. Dengan begitu, alur permasalahan bisa dipercepat, lembaga mana yang harus dipegang, apakah MK atau MA. Jika MK sudha mengatakan silakan MA mengambil putusan hukum tanpa menunggu sikap MK, maka MA sudah bisa mengambil putusan dan segera diumumkan. Dengan begitu, tahapan pemilu yang untuk kali pertama dilaksanakans erentak dengan pemilihan presiden, dapat berjalan sesuai jadwal.

Karena persoalannya kini di tangan MA maka kita pun mendorong agar MA segera melakukan sidang dan memutuskan soal boleh tidaknya PKPU dilaksanakan dalam pemilu 2019 nanti. Publi, khususnya peserta pemilu dan penyelenggara pemilu memang sedang menanti putusan yang sangat penting ini.

Asal diketahui saja, dalam proses pendaftaran bacaleg, terdapat 202 Caleg bekas narapidana korupsi yang tersebar di 12 provinsi, 37 kabupaten, dan 19 kota. Sedangkan caleg untuk DPR RI juga ditemukan data sekitar tujuh nama. Mereka pun pasti menunggu kepastian , boleh tidak melanjutkan proses pencalonan.

Dalam ruang yang berharga ini, kita ingin menyampaikan pendapat sekaligus sikap bahwa bacaleg, baik untuk tingkat DPRD II, DPRD I, dan DPR pusat maupun DPD RI, haruslah figur yang memiliki rekam jejak yang baik dan tidak terlibat dalam kasus-kasus yang mencoreng namanya dan juga partainya. Artinya bacaleg haruslah seorang yang memiliki komitmen yang tinggi dalam pemberantasan korupsi dan komitmen untuk memajukan daerah atau bangsa.

Jika para mantan napi eks korupsi mencalonkan lagi, meski itu hak asasi, bukan tidak mungkin jika terpilih, mereka sulit melepaskan diri dari kebiasaan dan mental korup. Dengan kewenangan yang mereka miliki sebagai anggota Dewan, bukan tidak mungkin mereka memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi dan kelompok.

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment