Koran Jakarta | October 20 2019
No Comments

Menakar Efektivitas Cukai Rokok

Menakar Efektivitas Cukai Rokok

Foto : KORAN JAKARTA/ONES
A   A   A   Pengaturan Font

oleh DR Haryo Kuncoro, SE, MSI
Setelah dua tahun terakhir agak vakum, perbincangan soal cukai rokok kembali menghangat menyusul keputusan pemerintah yang menaikkan tarif cukainya rata-rata 23 persen mulai 1 Januari 2020. Dengan kenaikan ini, harga jual eceran rokok akan naik rata-rata 35 persen. Kenaikan cukai rokok yang sangat tinggi itu seakan menjadi titik kulminasi.

Belum pernah ada kenaikan cukai melebihi 20 persen selama 10 tahun terakhir. Pada 2018 saja, misalnya, pemerintah menaikkan cukai rokok hanya 10,04 persen dan tetap dipertahankan hingga 2019. Kenaikan cukai 23 persen dianggap wajar sejalan laju inflasi.


Kenaikan tampaknya juga dinilai selaras dengan tren di banyak negara. Bahkan, peningkatan cukai dan harga jual rokok lebih pesat di semua negara anggota Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). Beban cukai rokok di negara anggota OECD telah mencapai 50 persen dari harga jual.


Maka, menekan konsumsi rokok menjadi argumen utama atas kenaikan tarif cukai rokok. Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar 2018, prevalensi perokok pada anak dan remaja usia 18 meningkat dari 7,2 persen menjadi 9,1 persen. Demikian pula perokok perempuan melejit dari 1,3 persen menjadi 4,8 persen.


Tingginya kenaikan tarif cukai rokok ditempuh untuk membasmi peredaran ilegal atau tanpa cukai yang dijual sangat murah, selain tentu saja untuk meningkatkan pendapatan negara. Beban target cukai rokok dalam APBN 2020 sebesar 179,2 triliun rupiah (naik 10 persen dari outlook 2019).


Secara teoritis, pengenaan cukai pada suatu produk sejatinya merupakan pengakuan pemerintah atas produk tersebut sebagai barang konsumsi. Maka, rokok dianggap sebagai barang privat yang boleh dikonsumsi. Rokok menjadi pilihan konsumen. Demikian pula, memproduksi rokok atau tidak juga pilihan produsen. Artinya, secara yuridis tidak ada larangan bagi produsen untuk memproduksi rokok. Interaksi pasar antara permintaan konsumen dan pasokan produsen akan menentukan harga ekuilibrium serta kuantitas keseimbangan.


Dengan alur logika ini pula, konsumsi rokok yang membawa efek negatif bagi orang lain semestinya bisa diselesaikan lewat mekanisme pasar. Pada kenyataannya, tidak ada seorang perokok pun di dunia ini yang secara sukarela memberi kompensasi kepada pihak lain yang dirugikan atas efek samping asap.


Kegagalan mekanisme pasar untuk menyediakan kompensasi antarpelaku ekonomi mendorong kehadiran intervensi negara. Eksternalitas negatif yang ditimbulkan dari konsumsi barang privat, baik bagi dirinya maupun orang lain, kini beralih status menjadi ‘barang publik’ yang menjadi ranah pemerintah untuk mengaturnya.


Pertanyaan yang paling mendasar, apakah kenaikan harga rokok yang tinggi akan efektif menurunkan konsumsi? Hasil penelitian FEB Universitas Indonesia menunjukkan, kenaikan tarif cukai setiap tahun, tidak efektif menurunkan minat masyarakat untuk merokok.


Bukti empiris itu masuk akal karena kenaikan cukai hanya membuat harga rokok di pasaran naik kurang dari 1 persen. Sifat inelastis demand terhadap harga rokok mengindikasikan konsumen tidak responsif terhadap kenaikan harga. Konkretnya, penikmat rokok tetap akan membeli, berapa pun harganya.


Tak Berpengaruh
Kenaikan konsumsi rokok terkait pula dengan peningkatan pendapatan sebagian anggota masyarakat. Rokok tampaknya masih dianggap barang mewah. Data tadi dengan sendirinya menunjukkan persentase kenaikan konsumsi rokok lebih tinggi dibanding daripada persentase kenaikan pendapatan.


Pada titik ini, kenaikan cukai tembakau dan harga rokok kemungkinan hanya berpengaruh pada konsumen pemula atau remaja. Sementara itu, zat addictive yang terkandung dalam rokok menyebabkan kenaikan cukai tembakau dan harga rokok tidak berefek apa pun pada konsumen.


Jika kenaikan cukai tembakau dan harga rokok dianggap sudah memberatkan, konsumen lama, niscaya akan mencari substitusi. Alternatif yang sepadan adalah rokok ilegal apalagi jauh lebih murah. Dengan demikian, kenaikan cukai tembakau dan harga rokok seolah menjadi ‘prakondisi’ peredaran rokok ilegal, tanpa cukai.


Sekarang ada yang menggunakan’ rokok elektrik. Perlakuan pemerintah pada cukai dan harga rokok elektrik berbeda dengan cukai dan harga rokok konvensional. Dengan substitusi, efek bumerang pun terjadi. Kenaikan perolehan cukai rokok elektrik tidak sepadan dengan penurunan penerimaan cukai dari rokok konvensional, sehingga penerimaan negara bisa menyusut. Dengan begitu, tujuan penerimaan negara tidak bisa berjalan seiring dengan aspek kesehatan dan eksistensi industri tembakau sebagai basis cukai.


Dalam skala lebih luas, kemarakan konsumsi rokok ‘didukung’ pula perkembangan industri terkait beserta subsektor turunannya. Jadi, ketersediaan barang/jasa komplementernya, disadari atau tidak, ikut menyuburkan prevalensi konsumsi rokok.


Dengan konfigurasi problematika tadi, kenaikan cukai tembakau dan harga rokok hanyalah salah satu cara mengendalikan konsumsi rokok. Faktor jumlah penduduk, selera, budaya, dan persepsi menjadi determinan penting yang tidak bisa dijangkau dengan kebijakan.


Maka, diperlukan revitalisasi grand design kebijakan cukai rokok. Rujukannya, aspek perilaku (bottom up) konsumen alih-alih dikondisikan dari kebijakan yang tipikal berkarakter top down. Tanpa berorientasi pada pendekatan perilaku, kenaikan cukai tembakau tidak efektif.


Akhirnya, kenaikan cukai tembakau malah bisa berbelok arah menjadi hanya semacam justifikasi terselubung untuk menggenjot penerimaan pemerintah, tatkala setoran pajak ke kas negara tengah seret. Jika demikian halnya, cukai rokok bakal salah kaprah dimaknai sebagai target fiskal, alih-alih instrumen pengendalian konsumsi. Penulis Dosen Fakultas Ekonomi UNJ

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment