Koran Jakarta | September 15 2019
No Comments
GAGASAN

Membenahi Atap Mahkamah

Membenahi Atap Mahkamah

Foto : KORAN JAKARTA/ONES
A   A   A   Pengaturan Font

OLEH DR IDUL RISHAN

Bak peris­tiwa yang tak berujung, “rompi oranye” kembali membawa catatan merah bagi institusi peradil­an Indonesia. Kali ini, OTT KPK melibatkan oknum hakim Pengadilan Negeri Balikpapan atas dugaan kasus suap. Rent­etan perilaku korup terus tum­buh menjadi penyakit yang ter­jadi secara menahun di bawah atap mahkamah.

Berdasarkan data tahun 2004–2018, ada 20 hakim yang telah ditangkap KPK. Mereka diproses secara hukum (KPK: 2018). Data ini semakin me­nguatkan bahwa praktik jual beli perkara oleh oknum hakim dalam dunia peradilan me­mang tidak saja benar adanya, tapi masih saja terjadi.

Maraknya praktik jual beli perkara di institusi MA, hen­dak kembali mempertanyakan pencapaian kebijakan refor­masi peradilan melalui sistem satu atap (one roof system). Sekiranya dihitung berdasar­kan waktu, kebijakan satu atap telah memasuki usia hampir 20 tahun sejak amendemen UUD (meskipun mulai efektif sejak 2004).

Ini usia yang bisa dibilang cukup tua. Trayektori ini seha­rusnya telah membawa penga­ruh yang cukup signifikan ter­hadap tegaknya independensi dan integritas hakim. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Ada jarak antara harapan dan kenyataan, jika anasir itu dili­hat dari laju kuantitas korupsi peradilan.

Ketika transisi politik ber­gulir, resultante politik dalam perubahan UUD menghasil­kan pola kebijakan reformasi peradilan: kebijakan satu atap dan pelembagaan Komisi Yu­disial (KY). Pada pola satu atap, kebijakan lahir melalui teknik adendum. Melalui legislasi Undang-Undang Nomor 35 Ta­hun 1999, kebijakan satu atap ditarik menjadi perdebatan po­litik hukum terhadap jaminan kemerdekaan kekuasaan keha­kiman dalam Pasal 24 ayat (1) UUD.

Sementara itu, pada pola pelembagaan KY sebagai organ negara independen, lahir melalui perubahan ketiga UUD tahun 2001. Lahirnya pola kebijakan tersebut, di­tengarai keinginan untuk mengadopsi perjuangan lama IKAHI untuk me­nyatuatapkan organisasi, administrasi, dan finansial di bawah MA (Sebastiaan Pompe, Runtuhnya Isntitusi MA:2012).

Kemudian, akibat desakan globalisasi yang kerap mela­hirkan KY di fase transisi poli­tik. KY dibentuk untuk meminimalisasi kepentingan po­litik peme­rintah ter­hadap institusi peradilan, me­negakkan kehormatan, serta profesionalisme jabatan ha­kim (David Kosar, The Least Accountable Branch :2013). Semua pola itu lahir dengan desain yang sangat minimalis. Tidak banyak pembahasan se­cara clear crystal dalam menata hubungan tiap-tiap kebijakan. Tetapi secara garis besar, se­mua konsep bersandar pada keinginan mewujudkan per­adilan independen dan ber­integritas.

Monopoli MA

Dalam level implemen­tasi, ternyata penggabungan konsep-konsep tadi tidak ber­jalan mulus. Justru pada level ini, pertarungan-pertarungan politik mulai terjadi antara KY dan MA. Hubungan minus kemitraan menjadi tabu sela­ma hampir dua dekade. Sikap saling klaim terkait otorisasi pengelolaan jabatan hakim an­tara KY dan MA terus menjadi wacana yang tidak mendapat titik temu.

Akibat perbedaan cara pandang, ajudikasi peradil­an kerap menjadi dasar untuk menyelesaikan konflik kepen­tingan antara KY dan MA. Menariknya, dalam fase ajudikasi peradilan, putusan peradilan jauh lebih menge­depankan tegaknya sistem satu atap dibanding menguatkan peran KY.

Melihat kecenderungan ini, sistem satu atap menjadi senyawa yang sangat superior dan berkembang menjadi ins­trumen kekuasaan bergaya hak milik. Dengan sistem atap yang kuat, organisasi MA menjadi sangat eksklusif. Dia tak boleh disentuh, diawasi, dan tak bo­leh dicampuri oleh siapa pun.

Semua didalihkan atas nama kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Melihat sejumlah bentangan empirik tadi, kaji ulang kebijakan satu atap di bawah MA menjadi kebutuhan mendesak guna meminimal­kan resonansi korupsi per­adilan. Selama ini, sistem satu atap masih me­nempatkan penge­lolaan jabatan hakim di bawah otorisasi MA.

Tidak heran jika pemerintah mulai menggagas konsep pem­bagian tugas manajemen ja­batan hakim antara KY dan MA (shared model principle) mela­lui RUU Jabatan Hakim. Fungsi pengangkatan, pengawasan, dilakukan secara inheren de­ngan fungsi pembinaan yang meliputi promosi dan mutasi.

Pengelolaan jabatan hakim dilakukan dengan sistem yang lebih merit. Ini termasuk di da­lamnya melibatkan partisipasi masyarakat untuk mengawal rekam jejak para hakim. Meli­hat kecenderungan itu, tentu tidak mudah bagi pembentuk hukum nasional untuk mereali­sasikan konsep shared model.

Ada sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan dalam mengusung konsep tersebut. Jika hendak memahami arah politik hukum RUU Jabatan Ha­kim, satu titik simpul yang da­pat ditarik, yakni kemauan un­tuk melakukan upaya purifikasi terhadap peranan (KY). Namun melalui langkah ini, resistensi bisa datang dari kubu MA.

Akseptabilitas MA menjadi sangat penting karena model­nya bisa berjalan dengan baik, jika tiap-tiap lembaga memiliki pakem yang sama dalam penge­lolaan jabatan hakim. Perlu di­pahami bahwa cetak biru UU Kekuasaan Kehakiman dan UU MA pascatransisi politik, meng­gunakan paradigma sistem satu atap sebagai interpretasi tung­gal atas jaminan kemerdekaan kekuasaan kehakiman.

Sampai kini, belum ada upaya kebijakan hukum nasio­nal untuk memetakan kembali arah kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Keterlibatan KY dalam dalam pengelolaan ja­batan hakim berbasis shared model akan kembali menjadi ancaman dan dianggap me­nyegregasi jaminan kemer­dekaan institusi MA.

Artinya, upaya ini akan kembali gagal jika tidak diikuti dengan langkah strategis lain­nya. Jika pembenahan sistem atap di bawah MA menjadi agenda mendesak untuk di­evaluasi, ada baiknya peme­rintah juga memperhatikan sejumlah kebutuhan harmon­isasi UU di sektor kekuasaan kehakiman. Jangan sampai RUU Jabatan Hakim hanya menjadi solusi jangka pendek guna membenahi sengkarut problem koruptif di bawah atap mahkamah. 

Penulis Pengajar Fakultas Hukum UII

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment