Koran Jakarta | March 25 2017
No Comments
GAGASAN

Melawan Pelemahan KPK

Melawan Pelemahan KPK

Foto : KORAN JAKARTA/ONES
A   A   A   Pengaturan Font

Terbongkarnya megaskandal korupsi KTP elektronik yang diduga melibatkan elite politik membuat geger karena merugikan negara 2,3 triliun. Salah satu dampak politik paling mungkin rencana pemandulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lewat revisi UU. Wacana tersebut gencar digaungkan Badan Keahlian DPR ke berbagai perguruan tinggi. Berbungkus kewenangan legislasi, siasat politik dimainkan untuk menghilangkan “taji” KPK. Inilah serangan balik terhadap KPK yang harus diwaspadai. KPK sendiri sudah bergerak kembang kempis. Kadang tampil digdaya karena dukungan civil society.

Saat lain dia sempoyongan dihantam kriminalisasi. Ada yang menghendaki KPK lumpuh dan tamat. Sisi lain mendukung KPK sebagai pemberantas korupsi. Pada awal 2016, misalnya, manuver kekuatan elite politik kalah telak melawan soliditas komponen civil society. Hasrat mengerdilkan taring KPK melalui revisi Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK ditunda karena mendapat reaksi keras.

Ada beberapa poin krusial yang menjadi peluru DPR menyerang KPK. Terkait usulan kewenangan penyadapan, misalnya, harus izin dewan pengawas. Persoalan ini krusial karena pengambil keputusan seolah berada di tangan dewan pengawas, sedangkan posisi komisioner KPK berada pada posisi subordinat. Jika demikian, nasib KPK akan seperti harimau tanpa taring.

Senjatanya dipreteli dewan pengawas. KPK akan banyak kehilangan target operasi yang notabene hampir 80 persen operasi tangkap tangan berkat dukungan teknologi informasi, penyadapan. Penyadapan memang menjadi polemik karena hingga kini belum ada pengaturan yang komprehensif dan khusus dalam bentuk UU. Pengaturan hak intersepsi masih tersebar di beberapa UU dengan mekanisme dan tata cara beragam.

Maka, sukar dipedomani. UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No 40 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, dan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki tata cara tersendiri mengenai penyadapan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 menyatakan penyadapan merupakan bentuk pelanggaran hak individu yang bertentangan UUD 1945 sehingga dapat dibatasi. Tidak adanya pengaturan baku penyadapan memungkinkan terjadi penyimpangan.

Namun, pembatasan atas hak individu ini hanya dapat dilakukan dengan UU sebagaimana diamanatkan Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945. Jika mengacu putusan MK tersebut, mestinya DPR memahami dan segera merespons dengan membuat UU yang mengatur mekanisme dan tata cara penyadapan. Bukan justru bersikap inkonstitusional dengan menyerahkan hak veto penyadapan kepada dewan pengawas KPK.

Usulan lain yang bakal menggerogoti KPK, pembentukan dewan pengawas yang pernah digulirkan DPR dengan nama berbeda: komite etik permanen. Tugasnya sama, mengawasi kinerja KPK. Inisiasi pembentukan dewan pengawas dari segi asas utilitas mubazir. Sebab KPK sudah lama menjalankan pengawasan internal. Tugasnya antara lain merespons laporan dari dalam maupun eksternal KPK.

Dewan pengawas juga tidak memiliki faedah untuk penguatan KPK. Dewan pengawas malah membuka ruang intervensi dan tarik-menarik kepentingan dalam menjalankan tugas kolegial pemberantasan korupsi . Kekhawatiran selanjutnya bila komposisi dewan pengawas dari politisi atau setidaknya pesanan parpol.

Hal ini semakin memperlemah KPK karena kewenangannya direcoki. Inisiasi agar KPK diberi wewenang menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) juga jadi peluru melumpuhkan. Gagasan ini rancu karena sangat rawan dicampuri. Atas dalih demi kepentingan umum, seseorang bisa dibebaskan dari jerat tuntutan. Jika sejak awal DPR konsisten mengusung kajian akademis untuk meningkatkan kinerja KPK, mestinya gagasan SP3 tidak muncul. Ini hanya akan membuka ruang permainan perkara. Lobi-lobi politik akan hilir mudik dan terjadi obral SP3.

 

Rekrut Sendiri

 

KPK sejatinya mendapat amunisi baru karena berwenang merekrut penyidik independen sebagaimana dikukuhkan Mahkamah Konstitusi dalam sidang uji materi Pasal 45 Ayat (1) UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK, yang dimohonkan Otto Cornelis Kaligis. Permohonan uji materi tersebut kandas. MK berpendapat permohonan tidak beralasan secara yuridis. Menurut MK Pasal 45 Ayat (1) UU KPK tidak dapat ditafsirkan, KPK hanya dapat merekrut penyidik dari kepolisian. Peneguhan kewenangan KPK merekrut sendiri sumber daya penyidik merupakan lompatan besar dalam lanskap pemberantasan korupsi.

Militansi dan kinerja KPK ke depan tidak akan terganggu lagi oleh gugatan praperadilan para tersangka korupsi, dengan menjadikan keabsahan penyidik independen KPK sebagai materi tuntutannya. Pola rekrutmen penyidik dan penyelidik KPK dari kepolisian dan kejaksaan an sich acap menimbulkan persoalan besar.

Dalam sejarahnya, KPK hampir lumpuh karena pertentangan dengan Polri. Tak hanya itu, tenaga penyidik KPK dari kepolisian kerap menghadapi banyak persoalan. Mereka dibidik kasus-kasus hukum usang sehingga waktunya tersita menghadapi kasus hukum dan mengganggu kinerja. Novel Baswedan contohnya. Penyidik ini bernasib sama dengan beberapa petinggi KPK yang harus menjadi korban kriminalisasi. Merekrut penyidik independen tentu memiliki banyak keuntungan.

Salah satunya memutus kebergantungan besar pada Polri. Mabes Polri pernah tidak bersedia memperpanjang penugasan 20 penyidik di KPK. Penyidikan KPK jadi terganggu. Kejadian tersebut menjadi preseden buruk dalam pemberantasan korupsi. Karena itu, sejak putusan MK dijatuhkan dengan penyidik independen yang memadai di KPK, maka dalam bertugas tidak akan mengalami problem struktural. Juga tidak ada benturan garis komando dan beban psikologis.

Pada saat bersamaan penyidik KPK akan diisi tenaga berpengalaman yang sudah terbiasa investigasi. Mereka memiliki pendidikan karakter independen, kejujuran, dan profesionalisme. Mereka dilatih secara khusus di Australia maupun Federal Bureau of Investigation (FBI), Amerika Serikat. Pengalaman di negara-negara berkembang seperti Independent Commission Against Corruption Hongkong maupun Corrupt Practices Investigation Bureau Singapura membuktikan, penyidik independen sangat membantu pemberantasan korupsi.

Ke depan, dengan melihat derasnya arus pelemahan dari kelompok politik, diharapkan KPK menggunakan kewenangannya dengan benar. Mereka memaksimalkan potensi sumber daya, bekerja tidak tebang pilih, fokus pada kasus besar, serta menuntaskan skandal mangkrak. KPK tak perlu gentar.

Sebesar apa pun intrik politik, ada komponen civil society yang mendukung. Kalaupun DPR tetap ngotot memandulkan KPK harus dilawan secara konstitusional dan beradab. Judicial review adalah jalan yang harus ditempuh. Sedangkan legislatornya dihukum secara sosial. Jangan memilih mereka dalam pemilu legislatif mendatang.

 

Achmad Fauzi,Penulis seorang hakim Tarakan, Kalimantan Utara

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment