Koran Jakarta | March 30 2017
1 Comment
Pasca Pilkada - Peran Tokoh dan Pemimpin Agama Sangat Penting

Masyarakat Harus Rajut Persatuan

Masyarakat Harus Rajut Persatuan

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font
Pilkada serentak telah digelar dan semua perbedaan pandangan politik dan kandidat sudah saatnya dihapus dan kemudian menjalin kemnali persatuan untuk kepentingan bangsa dan negara.

 

JAKARTA – Mabes Polri menghimbau kepada segenap elemen masyarakat, yang sebelumnya berbeda politik dalam pilkada serentak, agar merajut kembali persatuan dan kesatuan di antara seluruh elemen masyarakat. Peran tokoh agama dan masyarakat penting dalam menyejukkan kembali suasana yang sempat memanas selama pilkada.

Menurut Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Boy Rafli Amar, saat ditemui di Gedung Mabes Polri, Jakarta Kamis (16/2) menyatakan, Presiden Joko Widodo telah mengingatkan untuk merajut kembali persatuan dan kesatuan paska pilkada serentak. “Bahwa Presiden Indonesia Bapak Joko Widodo, juga telah mengingatkan kepada kita, semuanya, bahwa sangat penting, apabila terjadi perbedaan politik, mari kita merajut kembali persatuan dan kesatuan di antara kita, yang mungkin sempat ada perbedaan perbedaan,” kata Boy.

Menurut Boy, peran dari tokoh masyarakat dan tokoh agama penting untuk menyejukkan kembali suasana yang ada di masyarakat. Peran dari tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama, untuk kembali menyejukkan suasana yang ada ini menjadi penting.

“Kami berharap tentunya kerjasama kepolisian termasuk jajaran polda dan polres bersama dengan unsurunsur alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, untuk merekatkan kembali rasa persatuan, yang sebelumnya tentu ada perbedaan. Dalam perbedaan politik ini penting agar bisa menyikapi secara baik, secara bijak secara sportif terhadap proses penghitungan suara, yang saat ini sedang berlangsung,” tukas Boy. Terkait dengan adanya beberapa daerah yang akan melaksanakan kembali pilkada putaran kedua, Polri akan melakukan koordinasi dengan penyelenggara pemilu.

“Contohnya diprediksi seperti di wilayah DKI akan dilakukan dua putaran, dalam hal ini, tentu akan melakukan upaya upaya koordinasi dengan penyelenggara pemilu dan tentunya dengan kepolisian dengan dibantu TNI, akan melaksanakan pengamanan secara maksimal, menjaga netralitas, objektifitas, di dalam pengamanan yang harus dilaksanakan,” ujar Boy.

Pihaknya juga menyoroti hasil perhitungan di Banten, yang hasilnya hanya berselisih angka sangat tipis. Menyikapi penghitungan yang tergambar saat ini, kemungkinan akan ada, perselisihan angka yang sangat tipis, yang perbedaan nya tidak terlalu tajam. Ini katakanlah seperti di Provinsi Banten terjadi perbedaan, yang tentunya, saat ini masih bisa dapat menimbulkan perubahan- perubahan angka.

“Tentu menjadi penting bagi kita semua unsur kepolisian dibantu dengan TNI, dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, membangun sebuah tekad agar kondisi tetap aman dan kondusif,” ujar Boy. Dijelaskannya, dari jadwal yang dipegang Polri, untuk pelaksanaan pilkada putaran kedua, akan berakhir pada Mei 2017.

“Kemudian di dalam menghadapi putaran kedua, kalau kita melihat jadwal yang disediakan sementara yang kita pegang adalah agenda oleh KPU, yaitu tanggal 6-15 itu merupakan sifatnya masa kampanye, kemudian 16-18 April masa tenang dan hari pemungutan suara itu jatuh pada tanggal 19. Kami masih berpatokan pada apa yang disampaikan oleh KPU, begitu juga hasil rekapitulasi suara di tanggal 20 April sampai dengan 1 Mei, tentu penetapan pemenang itu pada tanggal 5 dan 6 Mei,” ujar Boy.

Persiapan Pengamanan

Polri sendiri sudah mempersiapkan pengamanan di daerah-daerah yang akan melakukan pilkada putaran kedua. “Kepolisian dalam hal ini telah mempersiapkan rencana pengamanannya. Jadi sudah dipersiapkan di daerah daerah yang diprediksi akan dilakukan dua putaran, dengan personel pengaman berikut dengan rencana pengamanan dan anggaran yang telah dipersiapkan.

Jadi dalam hal ini tidak ada masalah, kita akan mengawal proses demokrasi 2017 ini hingga tuntas,” ujar Boy. Lebih lanjut, pihaknya juga menghimbau agar para kandidat lebih mengedepankan jalur hukum ketimbang menggunakan cara lain apalagi cara kekerasan. “Berkaitan jika terjadi sengketa, tentu harapan dari kepolisian untuk menempuh jalur hukum, yang telah ditentukan, jadi mekanisme sengketa pemilu kita tahu bahwa saluran hukum itu ada,” kata Boy. eko/AR-3

View Comments

Chassidy
Minggu 12/3/2017 | 12:16
Komentar dihapus

Submit a Comment