Masalah Utamanya Arogansi Birokrasi dan Tumpang Tindih Aturan di Daerah | Koran Jakarta
Koran Jakarta | September 19 2020
No Comments
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia, tentang Peluang Investasi di tengah Wabah Pandemi

Masalah Utamanya Arogansi Birokrasi dan Tumpang Tindih Aturan di Daerah

Masalah Utamanya Arogansi Birokrasi dan Tumpang Tindih Aturan di Daerah

Foto : Foto: Istimewa
A   A   A   Pengaturan Font
Pemerintah terus mendorong masuknya investasi baru. Dengan adanya investasi baru diharapkan dapat membuka lapangan kerja baru.

 

Pasalnya, saat ini ada sekitar tujuh juta orang (eksisting) yang tengah mencari kerja. Badan Koordinasi Penana­man Modal ( BKPM) merupakan pintu masuk semua investasi di Indonesia.

Untuk mengetahui tentang peluang investasi baru dan kondisi Tanah Air saat ini, Koran Jakarta mewawancarai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia. Berikut petikannya.

Seperti apa kondisi investasi di tengah pandemi Covid-19 saat ini?

Kita tahu semua bahwa kondisi ekonomi global semuanya tidak memberi kesan positif. Semuanya terkait Covid-19. Beberapa negara sudah mengalami resesi, bah­kan Singapura terakhir. Tiongkok kuartal dua mampu naik positif. Kemudian, beberapa negara di Eropa juga alami konstraksi yang sangat dalam.

Di Indonesia sendiri, kuartal pertama masih tumbuh 2,7 persen, tetapi saya punya keyakinan bahwa data investasi kuartal II pasti turun. Nah, kemudian bagaimana strategi pemerintah dalam menghadapi kondisi pandemi khususnya di investasi.

Realisasi investasi pada kuartal II yang kemarin dirilis itu kurang lebih 191 triliun rupiah atau 23,5 persen dari target tahun 2020. Memang menurun 8,9 persen dibanding kuartal pertama sebesar 210,7 trilliun rupiah. Ini terjadi karena hampir semua negara menurut data bank dunia foreign direct investment (FDI) turun 30–40 persen.

Nah, di Indonesia sendiri kalau melihat realisasi semester pertama itu kurang lebih 402,6 trilliun rupiah (49,3 persen dari target tahun 2020). Itu gabungan dari antara kuartal per­tama dan kuartal dua. Itu tidak termasuk sektor hulu migas dan jasa keuangan.

Awalnya target investasi tahun 2020 sebesar 886 triliun rupiah. Itu sebelum covid. Lalu, kita koreksi menjadi 817,2 trilliun rupiah. Lalu, dari realisasi semester 1 sebesar 402,6 triliun rupiah itu, untuk PMDN-nya sebesar 207,0 trilliun rupiah (51,4 persen), sementara PMA 195,6 trilliun rupiah (48,6 persen). Memang saya lihat realisasinya hampir sama.

Realisasi semester I ini sudah mencapai 49,3 persen dari target 817 triliun rupiah. Sepanjang semester I tahun 2020 menyerap tenaga kerja sebanyak 566.194 orang.

Kenapa FDI negara lain turun, meski kita juga turun, tetapi tidak terlalu dalam?

Benar, tentu banyak yang bertanya kenapa di negara lain FDI-nya turun, tetapi kita meski turun tetapi melandai-landai. Tidak terlalu besar. Kita punya strategi, setidaknya ada tiga, kita meng-cover investasi mangkrak kurang lebih nilainya 708 trilliun rupiah di mana investasi ini semua sudah masuk 3–4 tahun lalu, tetapi tak terselesaikan.

Makanya kami fokus, ibarat main bola menyerang dan bertah­an. Jadi kita bertahan, kita sele­saikan dulu yang ada. Masalahnya kan ada tiga, pertama arogansi sektoral (birokrasi), tumpang tindih aturan di daerah (kabupaten/ kota dan provinsi), masalah lahan.

Dari 708 trilliun rupiah yang kami fasilitasi, sudah terselesaikan kurang lebih 410 triliun rupiah atau 58 persen dari total investasi mangkrak. Pertanyaannya apakah sejak awal tahun (Januari–Juli) ini tidak ada FDI yang masuk? Ada tetapi tidak maksimal, saya harus jujur sampaikan, yang kami maksi­malkan ini. Bahkan, sekarang ada tujuh perusahaan yang relokasi dari Tiongkok yang melakukan ekspan di Indonesia.

Apa ada cara lain?

Di aspek yang lain ialah kita mendorong PMDN. Kita tahu ketika FDI kita kurang masuk maka potensi dalam negeri kita harus maksimalkan. Caranya bagaimana, kita mencoba mendatangi setiap perusahaan yang berpotensi untuk melakukan ekspansi atau tetapi terhalangi proses-proses konstruksi atau realisasinya.

Kemudian, BKPM mendorong mereka untuk melakukan percepa­tan karena kondisi Covid ini kita tidak bisa lagi memakai rujukan dengan cara-cara yang lazim, harus di luar kelaziman semuanya. Jika ada masalah harus langsung disele­saikan. Ini yang bisa kita lakukan.

Di sisi lain BKPM sekarang men­dorong investasi kecil, tidak hanya investasi besar, termasuk UMKM karena mereka merupakan bagian dari investor. n erik sabini/P-4

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment