Koran Jakarta | September 15 2019
No Comments
Permasalahan Sosial

Maraknya “Gepeng” Tak Hanya Disebabkan Faktor Ekonomi

Maraknya “Gepeng” Tak Hanya Disebabkan Faktor Ekonomi

Foto : ISTIMEWA
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA - Maraknya ge­landangan dan pengemis (gepeng) bukan hanya dise­babkan faktor ekonomi, tetapi juga karena adanya faktor ke­jahatan kolektif yang terorga­nisir oleh pihak-pihak yang disebutnya mafia.

“Mereka dikoordinir atau terorganisir oleh semacam mafia atau kartel, bahkan ada pembagian wilayah,” kata Menteri Sosial, Agus Gu­miwang Kartasasmita, usai membuka Workshop Nasional Penanganan Gepeng dalam Implementasi Permensos No 9 Tahun 2018, di Jakarta, Kamis (22/8).

Agus mengatakan terkait kasus ini sering juga ditemu­kan keterlibatan atau adanya obat-obat terlarang yang se­ngaja dari awal diberikan ke­pada calon gepeng agar mere­ka mengalami ketergantungan dan mudah dieksploitasi. “Ini suatu kejahatan di mana me­reka menjadikan manusia se­bagai komoditas. Melibatkan sewa menyewa anak, menye­wa orang, dan modus lain­nya,” katanya.

Menurut Mensos, selain karena dorongan ekonomi dan adanya faktor kejahatan, faktor mentalitas juga men­jadi salah satu pemicu mun­culnya masalah gepeng.

Agus mengatakan orang yang menjadikan mengemis sebagai profesi karena me­reka ingin jalan pintas untuk mendapatkan uang dengan mudah. “Ada juga yang jadi gelandangan dan pengemis karena faktor mentalitas. Me­reka ingin jalan pintas, ting­gal duduk, minta-minta, dan dapat uang. Kebanyakan dari mereka itu justru mendapat­kan pendapatan dari gepeng itu cukup tinggi,” tambah dia.

Kemensos memprediksi populasi gepeng di seluruh Indonesia mencapai 77.500 orang yang tersebar di kota-kota besar. Jumlah tersebut fluktuatif karena sulit dilaku­kan pendataan bahkan cen­derung naik pada hari-hari besar seperti hari raya.

Menurut Agus, masih ba­nyak faktor lain yang mela­tarbelakangi menjadi gepeng. Karena itu sifatnya sistemik maka penanganan menuntut kolaborasi antarlembaga, pe­merintah, Lembaga Kesejah­teraan Sosial dan peran serta masyarakat.

Pembinaan gepeng di dae­rah perkotaan harus sejalan dengan kegiatan pember­dayaan di pedesaan agar me­reka tidak terdorong lagi un­tuk datang ke kota.

“Kemensos selama ini te­lah mengembangkan program intervensi antara lain Pro­gram Desaku Menanti untuk menumbuhkan kemandirian dan juga pemberian bantuan Usaha Ekonomi Produktif, kata Agus.

Pemberian Bansos

Terkait dengan pemberian bantuan sosial (bansos), Agus mengatakan agar semua pe­nyaluran bansos di Kemen­terian Sosial tepat sasaran dan efektif maka harus berba­sis nomer induk kependukan (NIK). “Intinya adalah semua program bantuan sosial bisa efektif tepat sasaran maka memang data terpadu basis­nya harus NIK,” ujar dia.

Dalam kesempatan itu, Mensos juga mengatakan bahwa penggunaan NIK ini juga diapresiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ia pun menyatakan KPK juga mengapresiasi soal ke­sepakatan pemberian bansos tersebut berbasis NIK. “Saya ingat setahun lalu ketika saya baru dilantik jadi menteri, saya datang ke KPK dan KPK beri satu saran bahwa bansos Kemensos harus basis NIK,” tuturnya. eko/E-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment