Koran Jakarta | July 21 2019
No Comments
Ketua LPSK, Abdul Haris Semendawai, tentang Sengketa Pemilu

LPSK Siap Lindungi Saksi Kecurangan Pemilu 2019

LPSK Siap Lindungi Saksi Kecurangan Pemilu 2019

Foto : ANTARA
A   A   A   Pengaturan Font
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) merilis laporan akhir tahun 2018 yang menyatakan terjadi peningkatan drastis permintaan permohonan perlindungan saksi dan korban terhadap tiga kasus, korupsi, kekerasan seksual terhadap anak dan terorisme.

 

Total permohonan perlindungan yang diterima LPSK hingga November 2018 mencapai 1.290 permohonan. Dari jumlah itu, sekitar 90 persen permohonan dikabul­kan dan layak mendapat perlindungan. Yang terbaru, LPSK berencana memberi perlindungan kepada pihak-pihak terkait kepemiluan yang akan bersengketa pada Pemilu 2019.

Untuk mengulas hal itu, Koran Jakarta mewawancarai Ketua LPSK, Abdul Haris Semendawai, di Jakarta. Berikut isi wawan­caranya.

Apa alasan LPSK mau melindungi pihak-pihak terkait kepemiluan dalam sengketa Pemilu 2019?

Dalam penanganan kasus pemilu, LPSK perlu melakukan tindakan dan respons lebih teliti. LPSK bersedia membantu penyelenggara pemilu khususnya KPU jika memerlukan bantuan untuk melindungi saksi kecurangan Pemilu. Sebab dalam pelaksanaan pemilu, kerap terjadi kecurangan, namun sering belum ada yang terungkap. Hal ini bisa saja terjadi karena tidak adanya saksi yang berani mengungkap.

Nantinya LPSK bekerjanya seperti apa?

Prinsipnya LPSK, jangan sampai jadi bagian dari suatu skenario yang bermuara kepada permainan politik. Misal, beberapa waktu lalu ada laporan permo­honan korban penculikan yang terkait persoalan pemilu, tapi kita mendorong pelaporan kasusnya ke penegak hukum. Belakangan, LPSK mengetahui itu cerita bohong dan terkait berbagai kepentingan termasuk politik.

Memangnya LPSK sudah menerima berapa laporan?

Ya, kami mengakui sampai saat ini LPSK belum menerima laporan ancaman terhadap penyelenggara pemilu ke LPSK. Tapi, LPSK sudah ada MoU dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berlaku lima tahun ke depan.

Dalam MoU itu isinya apa saja?

MoU itu melindungi para saksi, pelapor dan korban. Karena dalam pemilu ini bukan saja tindak pidana pemilu, tapi ada aspek kekerasan, penyuapan, korupsi, ancaman dan sebagainya.

Apa dasar hukum LPSK dapat berkoor­dinasi dengan lembaga lain untuk melindungi saksi, semisal saksi kepemiluan?

Kami (LPSK) dapat bekerja sama dengan instansi lain dalam melaksanakan pembe­rian perlindungan dan bantuan seperti ter­cantum dalam Pasal 36 Ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

LPSK akan melindungi saksi untuk membantu mengungkap ke­curangan pemilu. KPU dan Bawaslu dapat berkoor­dinasi dengan LPSK untuk mewujudkan hal tersebut. Bila memung­kinkan, ke depan bisa dibuka kerja sama un­tuk mengatasi masalah kecurangan pemilu dengan pihak-pihak di luar itu. rama agusta/ AR-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment