Koran Jakarta | September 15 2019
No Comments

Lokasi Binaan Pedagang di Trotoar Terancam Tutup

Lokasi Binaan Pedagang di Trotoar Terancam Tutup

Foto : ISTIMEWA
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA – Nasib para pedagang yang berjualan di lokasi binaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal terancam de­ngan adanya putusan Mahkamah Agung yang tidak mem­bolehkan trotoar dipakai sebagai tempat berjualan.

Wakil Ketua Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD DKI Jakarta, William Yani, mengatakan, bagian trotoar tidak boleh lagi dijadikan tempat berjualan pedagang kaki lima (PKL) setelah Mahkamah Agung (MA) membatalkan Pasal 25 Ayat 1 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007.

Padahal, selama ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di­ketahui mendirikan sejumlah lokasi binaan (lokbin) dan lo­kasi sementara (loksem) di bagian dari trotoar sebagai tem­pat berjualan PKL. “Implikasi dari hasil MA itu, mau enggak mau, trotoar enggak boleh ada kaki lima, Lokbin Blok S, Lokbin Blok M,” ujar William.

William menyampaikan, ada sejumlah lokbin dan lok­sem yang selama ini dikelola dengan baik. Artinya, PKL di lokbin dan loksem itu tidak menghalangi akses pejalan kaki. Namun, William juga tidak memungkiri masih ada PKL di lokbin dan loksem yang tidak tertib dan harus ditertibkan.

William pun mempertanyakan jalan keluar yang dita­warkan anggota DPRD DKI terpilih periode 2019-2024 dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana yang menggugat pasal tersebut ke MA. “Pedagang-peda­gang yang selama ini sudah dibina Dinas UKM, tanya PSI jalan keluarnya gimana,” kata William.  Ant/P-6

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment