Koran Jakarta | December 15 2017
No Comments
Strategi Pembangunan - Cegah Perburuan Rente yang Picu Ekonomi Biaya Tinggi

Likuiditas Global Bakal Ketat, Jangan Boros Devisa untuk Impor

Likuiditas Global Bakal Ketat, Jangan Boros Devisa untuk Impor

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font
Jangan membuat kebijakan yang merusak sektor riil dengan dalih barang impor murah. Jika terjadi BLBI jilid 2, IMF kesulitan diminta bantuan akibat kebijakan America First.

 

 

JAKARTA - Likuiditas global diperkirakan bakal seret seiring dengan kebijakan pengetatan Amerika Serikat (AS) melalui kenaikan suku bunga The Fed dan pemangkasan neraca bank sentral AS, Federal Reserve (The Fed).

Untuk itu, Indonesia diharapkan mengantisipasinya, terutama untuk mengurangi tekanan arus modal keluar (capital outflow), dengan memperkuat fondasi ekonomi serta mewujudkan kemandirian. Pemerintah juga diminta tidak rajin memboroskan devisa untuk impor pangan dan barang konsumsi yang seharusnya bisa diproduksi oleh petani dan industri Indonesia.

Para pejabat negara semestinya tidak membuat kebijakan yang merusak dan mematikan pembangunan sektor riil dengan alasan barang impor murah.

Menanggapi kebijakan AS itu, ekonom Indef, Bhima Yudhistira, menilai kenaikan suku bunga The Fed relatif lebih kecil dampaknya dibandingkan kebijakan normalisasi neraca. “Pemangkasan atau normalisasi neraca dampaknya lebih besar dibandingkan suku bunga Fed,” kata Bhima, saat dihubungi, Kamis (21/9).

Seperti dikabarkan, Bank sentral AS akan mulai mengurangi portofolio obligasi yang saat ini bernilai 4,5 triliun dollar AS secara bertahap. Rencananya, mulai Oktober nanti akan dilepas 10 miliar dollar AS per bulan, dan pada tahun depan meningkat menjadi 50 miliar dollar AS per bulan.

Selain itu, sekalipun dalam jangka pendek bunga acuan The Fed tidak berubah, namun Kepala The Fed, Janet Yellen, mengisyaratkan kenaikan sekali lagi tahun ini jika inflasi rendah terus berlanjut.

Namun, pada tahun depan, tiga kali kenaikan suku bunga kemungkinan terjadi. Menurut Bhima, ketika terjadi normalisasi neraca The Fed maka akan berdampak pada pengetatan likuiditas di pasar keuangan, utang, dan perbankan. “Ini akan ada short liquidity, terutama di saham dan surat utang, akan terjadi tekanan sehingga uang keluar dari negara berkembang,” ungkap dia.

Guna mencegah capital outflow, lanjut dia, biasanya bank sentral akan menaikkan suku bunga acuan. Akibatnya, bunga utang dan yield obligasi bakal naik. Dampak lain, akan menguras cadangan devisa. Hal itu, kata Bhima, disebabkan profil cadangan devisa RI yang sangat rapuh karena sebagian terbentuk dari penerbitan obligasi global, bukan dari kinerja ekspor.

Akibat selanjutnya adalah tekanan pada nilai tukar rupiah. “Jadi itu implikasinya, capital outflow, depresiasi rupiah, cadangan devisa melemah, dan bursa saham juga akan susah menyentuh level 6.000,” kata dia.

Bhima menambahkan bila dikaitkan dengan utang Indonesia yang saat ini hampir mencapai 4.000 triliun rupiah maka likuiditas global yang seret akan mengakibatkan biaya utang makin mahal.

Antisipasi Krisis

Menurut Bhima, antisipasi yang bisa dilakukan pemerintah saat ini adalah memperkuat fundamental ekonomi, terutama dengan memacu pembangunan sektor riil, dan mengurangi kebergantungan impor pangan dan barang konsumsi yang sebenarnya bisa diproduksi di dalam negeri.

“Makanya jangan ada kebijakan yang aneh-aneh. Dalam kondisi ekonomi sangat lemah, tarif impor pangan malah diturunkan untuk kepentingan segelintir importir pedagang. Sejumlah kebijakan baru pejabat justru menaikkan ekonomi biaya tinggi melalui rente-rente baru,” tukas dia.

Akibatnya, imbuh dia, semua rencana Presiden pada pembangunan ekonomi kerakyatan justru dimatikan oleh kebijakan baru para pembantu Presiden sendiri. Padahal, untuk merusak fondasi ekonomi dengan kebijakan yang mematikan hanya membutuhkan waktu singkat, sedangkan untuk membangun dan memperbaiki kembali membutuhkan belasan tahun.

Bhima juga mengingatkan pemerintah untuk memperketat pengelolaan utang dan mencegah kebijakan yang berpotensi memicu krisis seperti pada 1998.

Sebab, jika terjadi kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) jilid 2 maka kali ini Dana Moneter Internasional (IMF) pun kesulitan untuk diminta bantuan akibat kebijakan Presiden AS, Donald Trump, yang cenderung mengutamakan kepentingan Amerika atau America First.

Apalagi juga disebutkan bahwa resep IMF sering kali membuat negara pasien semakin sakit parah, seperti solusi obligasi rekapitalisasi perbankan eks BLBI yang justru menaikkan utang negara hingga mencapai 330 miliar dollar AS saat ini, dari 60 miliar dollar AS pada 1998.

Selain itu, Kesepakatan Chiang Mai atau Chiang Mai Initiative Multilateralization (CMIM) untuk bantuan krisis moneter ASEAN+3 juga akan tumpul tanpa persetujuan Tiongkok yang sedang konsolidasi melindungi cadangan devisanya yang belakangan ini tergerus akibat perlambatan ekonomi dunia. ahm/SB/WP

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment