Libatkan Publik dalam Pembahasan RUU KUHP | Koran Jakarta
Koran Jakarta | August 13 2020
No Comments
Produk Legislasi - Pasal Karet Tidak Kondusif untuk Dunia Usaha

Libatkan Publik dalam Pembahasan RUU KUHP

Libatkan Publik dalam Pembahasan RUU KUHP

Foto : ISTIMEWA
A   A   A   Pengaturan Font
Ada tiga isu mendasar yang tak pernah jadi perhatian Menteri Hukum hingga akhir pembahasan RUU KUHP sampai ditundanya pengesahan RUU itu.

JAKARTA – DPR dan pemerintah diminta untuk melibatkan publik dalam pembahasan ulang pasal-pasal bermasalah di Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Pembahasan seharusnya dilakukan secara terbuka dan transparan.

“Pembahasan dengan melibatkan publik bisa dilakukan setelah RKUHP itu masuk ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas). Jadi, harus dengan mendorong RUU KUHP dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas,” kata Maidina Rahmawati, Peneliti dari Institute for Criminal Justice Reform (IJCR), di Jakarta, Minggu (17/11).

Meidina melanjutkan, setelah dimasukkan dalam Prolegnas, Komisi III sebaiknya membentuk Panitia Kerja (Panja). Pembahasan antara Panja dan Pemerintah serta DPR juga tidak boleh hanya 14 pasal yang disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM yang dianggap bermasalah.

“Karena Presiden berkali-kali menyatakan memiliki perhatian besar terhadap investasi dan pembangunan manusia, RUU KUHP banyak memuat masalah yang juga akan berdampak buruk pada investasi dan pembangunan manusia,” ujarnya.

 

Isu Mendasar

 

Menurutnya, ada tiga isu mendasar yang tak pernah jadi perhatian Menteri Hukum hingga akhir pembahasan RUU KUHP sampai ditundanya pengesahan RUU itu. Pertama, mengenai pertanggungjawaban korporasi, seperti yang tercantum dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 50.

“Misalnya Pasal 48 dan 50 dalam RUU KUHP tentang tindak pidana korporasi memasukkan rumusan yang tidak jelas dan sulit untuk diimplementasikan dalam tataran penegakan hukum,” katanya.

Pasal-pasal bersifat karet itu cenderung menyasar individu dan bukan menjerat korporasi. Seharusnya dalam pasal-pasal tersebut diatur dalam kondisi apa korporasi dapat dijerat dengan dakwaan pidana. Dan pada kondisi terbatas seperti apa individu atau organ korporasi, dapat dimintakan pertanggungjawaban. “Pasal-pasal karet tidak kondusif untuk dunia usaha karena menciptakan ketidakpastian hukum,” ujarnya.

Isu kedua, kata Maidina, terkait dengan rumusan tindak pidana lingkungan hidup yang tercantum dalam Pasal 346 sampai dengan 347. Rumusan pasal ini kembali pada rumusan UU Nomor 23 Tahun 1997. Padahal UU tersebut tidak efektif dalam penegakan hukum lingkungan hidup. “Isu ketiga, yang tak pernah masuk 14 pasal bermasalah, adalah Pasal 2 jo Pasal 597 RKUHP tentang Living Law atau hukum yang hidup di masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Marsya M Handayani dari Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) mengatakan untuk menjamin perbaikan RUU KUHP, seharusnya dilakukan beberapa langkah.

Pertama, Presiden membentuk Komite Ahli Pembaruan Hukum Pidana yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, mulai dari akademisi dan ahli dari seluruh bidang ilmu. “Yaitu ahli ekonomi, kesejahteraan sosial, psikologi, kriminologi, dan kesehatan masyarakat,” ujarnya.

Kedua, kata dia, Komite Ahli tersebut ditugaskan untuk membantu pemerintah dan DPR menguatkan pembahasan RUU KUHP dengan data dan evaluasi terhadap implementasi penggunaan hukum pidana di Indonesia.

Ketiga, pemerintah dan DPR harus membuka konsultasi lintas sektor yang lengkap dan didokumentasi dan hasilnya dianalisis, serta berdiskusi dengan publik melibatkan kelompok masyarakat sipil untuk memastikan keselarasannya dengan program pembangunan dan kepentingan masyarakat.

“Keempat, pemerintah dan DPR harus menjamin keterbukaan informasi publik terhadap proses pembahasan RUU KUHP, termasuk memastikan tersedianya dokumen pembahasan RUU KUHP terkini, minutasi pembahasan, dan dokumen-dokumen terkait publik lainnya,” ujarnya.

 

ags/P-4

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment