Koran Jakarta | November 18 2018
No Comments
Pencalonan Pilkada - Diskriminasi yang Diklaim para Legislator Tak Diakui

Legislator Harus Tetap Mundur

Legislator Harus Tetap Mundur

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Undang-undang Pilkada yang mengharuskan mundur bagi anggota DPR, DPRD maupun DPD untuk maju pilkada, dikuatkan Mahkamah Konstitusi dengan menolak gugatan pasal tersebut.

Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Pasal 7 ayat (2) huruf s dalam UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah (UU Pilkada), yang diajukan oleh enam legislator dari DPD RI dan seorang anggota DPRD RI. “Amar putusan mengadili, menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya,” ucap Ketua Majelis Hakim Konstitusi Arief Hidayat di Gedung MK Jakarta, Kamis (14/12).

Ketujuh legislator itu menggugat ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada, yang mengatur tentang pengunduran diri anggota DPR, DPRD, dan DPD sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Kepala Daerah. Adapun tujuh legislator tersebut adalah H. Akhmad Muqowan, H. Muhammad Mawardi, H. Abd. Rahman Lahabato, M. Syukur, Intsiawati Ayus, H. Ahmad Kanedi dan Taufik Nugraha.

Para Pemohon merasa ketentuan a quo menimbulkan kerugian konstitusional mereka karena para Pemohon harus mengundurkan diri dari jabatan mereka sebagai anggota legislatif apabila mencalonkan diri sebagai Kepada Daerah, sekalipun yang bersangkutan mencalonkan diri di daerah di mana dia sedang menjabat.

Menurut para Pemohon hal ini merupakan diskriminasi karena hal serupa tidak berlaku bagi petahana. Para Pemohon dalam petitumnya juga meminta supaya Mahkamah dapat mengubah dan atau memberikan penafsiran baru terkait ketentuan a quo menjadi, “anggota legislatif yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah tidak perlu mengundurkan diri, apabila pencalonan dilakukan di luar daerah pemilihannya.” Kewajiban mengundurkan diri bagi para senator yang mengajukan diri sebagai calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah telah menjadi substansi putusan-putusan Mahkamah sebelumnya.

“Mahkamah tidak menemukan adanya perubahan keadaaan berkenaan dengan keberlakuan UU Pilkada yang menyebabkan Mahkamah harus mengubah pendiriannya, apalagi untuk memberikan penafsiran konstitusional baru,” ucap Hakim Konstitusi membacakan pertimbangan hukum Mahkamah. Mahkamah kemudian menilai bahwa persoalan yang dialami oleh para Pemohon bukanlah persoalan konstitusionallitas norma.

Para Pemohon merasa ketentuan a quo menimbulkan kerugian konstitusional mereka karena para Pemohon harus mengundurkan diri dari jabatan mereka sebagai anggota legislatif apabila mencalonkan diri sebagai Kepada Daerah, sekalipun yang bersangkutan mencalonkan diri di daerah di mana dia sedang menjabat. Menurut para Pemohon, hal itu merupakan diskriminasi karena hal serupa tidak berlaku bagi petahana.

Jabatan Politik dan Karir

Uji materi yang dilakukan tujuh Senator diajukan pada 25 Agustus 2017. Ketika itu salah satu anggota DPD RI, Achmad Muqowam menjelaskan materi gugatan sesuai dengan pedoman baku dan substansi dari perundangan, Moqowam juga menjelaskan hal yang berkaitan dengan lembaga politik, lembaga legislatif, lembaga eksekutif, jabatan publik, jabatan politik, dan jabatan karir.

“Lembaga politik adalah terkait dengan pengelolaan negara dan berurusan dengan kebijakan publik. Secara teoritik dikenal jabatan publik politik dan jabatan publik eksekutif. Jabatan Publik Politik, adalah jabatan publik yang ditetapka melalui mekanisme pemilihan oleh rakyat (election) mulai dari DPRD, DPR, DPD, bupati, wali kota, dan gubernur,” papar Moqowam. sur/Ant/AR-3

Tags
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment