Koran Jakarta | August 24 2019
No Comments
Pendidikan Vokasi - Jawa Barat Akan Evaluasi Keberadaan SMK

Kurikulum SMK Belum Sesuai Kebutuhan Industri

Kurikulum SMK Belum Sesuai Kebutuhan Industri

Foto : istimewa
Tingkatkan Pendidikan Vokasi - Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, M Nasir (kedua dari kanan), dan Duta Besar Indonesia untuk Swiss, Muliaman Darmansyah Hadad (kanan) usai penandatangan MoU antara Kemenristekdikti dan Perwakilan dari pemerintah Swiss, di Jakarta, Rabu (17/7). Indonesia dan Swiss bekerja sama dalam meningkatkan pendidikan vokasi.
A   A   A   Pengaturan Font

Pemerintah pusat maupun daerah tidak punya visi yang jelas mengenai orientasi SMK atau pendidikan vokasi.

JAKARTA – Keberadaan Seko­lah Menengah Kejuruan (SMK) masih berkutat dengan problem klasik, seperti terbatasnya guru produktif, laboratorium, dan fasilitas pembelajaran. Hal ini karena pembelajaran di sekolah kejuruan itu belum sesuai de­ngan kebutuhan kerja sehingga lulusannya banyak yang meng­anggur.

“Dunia kerja selalu berlari kencang meninggalkan du­nia pendidikan. Keterampilan yang diajarkan di sekolah sa­ngat berbeda dengan kebutuh­an di dunia kerja, sehingga gapnya begitu jauh,” kata Pe­neliti Pendidikan Pusat Pene­litian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Anggi Afriansyah, di Ja­karta, Rabu (17/7).

Pernyataan Anggi tersebut terkait dengan tingginya angka pengangguran lulusan SMK ka­rena kualitasnya rendah.

Ia menyebutkan, pemerin­tah, baik pusat maupun dae­rah, tidak punya visi yang jelas mengenai orientasi SMK atau pendidikan vokasi, mereka berfokus pada persaingan pe­rubahan global atau nasional. Padahal, kebutuhan tenaga kerja lokal harus diakomodir juga oleh SMK.

Sebelumnya, ekonom Raden Pardede mengatakan peme­rintah harus mengontrol dan membangun pendidikan voka­si yang berkualitas seperti SMK. Sebab, angka pengangguran tertinggi saat ini adalah lulusan SMK. Banyaknya penganggur lulusan SMK tersebut, menurut Pardede, membuktikan bahwa kualitas SMK masih rendah.

Secara terpisah, anggota Komisi X DPR, Djoko Udji­anto, berpendapat sebenarnya pemerintah sudah betul me­ngembangkan SMK. Karena itu, sinkronisasi kurikulum pendidikan di SMK dengan du­nia kerja sangat penting.

Ke depan, kata dia, untuk melakukan pengayaan sarana prasarana SMK, seperti labo­ratirium dan peralatan harus sesuai dengan kebutuhan industri. “Pemerintah sudah betul dengan mengadakan SMK ini. Hanya tingkat ke­siapan mereka belum sesuai dengan industri,” jelasnya.

Direktur Pembinaan SMK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), M Bakrun, mengakui bahwa tiung­gi pengangguran lulusan SMK karena masih banyak industri yang tidak percaya dengan ke­mampuan lulusan SMK.

Selain itu, lanjutnya, banyak lulusan SMK yang usianya di bawah 18 tahun, sehingga ba­nyak perusahaan tidak mau menampung karena alasan itu. “Memang ada pengaruhnya usia itu, tapi secara kualitas me­reka sudah siap,” tandasnya.

Karena itu, kata Bakrun, Kemendikbud terus berupaya melahirkan lulusan SMK yang selain cakap secara keilmuan, juga berkarakter. Menurutnya, pembentukan karakter men­jadi penting karena harus se­suai juga dengan karakter yang dibutuhkan industri.

Selain itu, sinkronisasi kuri­kulum terus dilakukan setiap tahunnya untuk menyesuaikan kebutuhan dunia usaha dan industri. “Dulu industri A dan B menyediakan banyak lapangan kerja, tapi seiring perkembang­an sudah bergeser. Ini yang perlu disesuaikan karena ba­nyak SMK yang jurusan-juru­sannya tidak sesuai kebutuhan industri dan harus merespons perubahan industri,” jelasnya.

Akan Dievaluasi

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil atau Emil, akan mengevaluasi ke­beradaan sekolah menengah kejuruan (SMK) di Provinsi Jawa Barat. Ini dilakukan ka­rena secara statistik SMK men­jadi penyumbang penganggur­an terbesar di provinsi ini.

“SMK sedang kita evaluasi di 2019, nanti kita terapkan di 2020 apakah ada sebagian (SMK) yang dibubarkan, seba­gian direposisi dan sebagian didirikan baru,” kata Emil se­usai mengukuhkan Pengurus Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Barat periode 2019–2024.

Menurut dia, keberadaan SMK harus sesuai dengan ke­bijakan arah ekonomi baru se­perti jika arahnya ke ekonomi digital maka harus diarahkan ke arah tersebut. “Dan kalau arah ekonominya, misalnya ke kanan maka kita harus arahkan juga ke kanan supaya keterserapan lulusan SMK semakin tinggi,” kata dia.

ruf/tgh/E-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment