Koran Jakarta | September 20 2018
No Comments
Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arief Fakrulloh, tentang Data Pemilih Pemilu Serentak 2019

KPU Tidak Optimal Gunakan DP4 dari Kementerian Dalam Negeri

KPU Tidak Optimal Gunakan DP4 dari Kementerian Dalam Negeri

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font
Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah disahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih menyisakan masalah. Bawaslu dan Partai Demokrat menyampaikan keberatan karena adanya dugaan pemilih ganda.

 

Komisioner KPU, Viryan Aziz, membantah jika jumlah pemilih ganda mencapai 25 juta orang. Dia mengatakan tidak sebanyak itu.

Untuk mengupas lebih lanjut, Koran Jakarta sempatmewawancarai Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil KKementerian Dalam Negeri, Zudan Arief Fakrulloh. Berikut petikan wawancaranya.


Mengapa persoalan pemilih ganda selalu terjadi?


Penyebab munculnya data ganda dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) salah satunya terjadi karena KPU tidak secara optimal menggunakan DP4 yang telah diberikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).


Peran Kemendagri sendiri dalam penyusunan DPT seperti apa?


Tugas utama Kemendagri dalam penyusunan daftar pemilih adalah menyediakan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dan membantu KPU melakukan pemutakhiran data.


Apakah data DP4 saat ini dapat diandalkan untuk jadi basis data penyusunan DPT?


Harusnya, kami berharap DP4 yang jadi acuan dalam pemutakhiran data. Saya punya contoh bagus kasus Pilkada Sampang, Madura, yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam kasus itu, hakim MK melihat DPT yang digunakan tidak logis, dan meminta KPU agar menggunakan DP4 Kemendagri dalam memutakhirkan DPT. Putusan MK harusnya dijadikan sebagai referensi.


MK berpendapat KPU harus benar-benar mengacu data penduduk dari Dukcapil KKemendagri dan untuk menyusun DPT harus menggunakan DP4 dari Kemendagri.


Sampai saat ini, berapa banyak penduduk yang belum merekam e-KTP?


Persentasenya penduduk yang sudah merekam sebanyak 96 sampai 97 persen atau lebih dari 182 juta penduduk.


Ada imbauan bagi calon pemilih yang belum merekam data e-KTP?


Kan mekanisme bagi calon pemilih yang memenuhi syarat, tetapi ternyata belum melakukan perekaman e-KT -KTP, pemilih tersebut harus segera merekam.

Mereka bisa langsung datang ke Dinas Dukcapil, kecamatan atau minta dijemput bola. Ya, kita harus menuju era kependudukan yang akurat by name by address dan tidak ada data ganda lagi. Dengan e-KT -KTP maka tidak ada lagi penduduk yang terdaftar dua kali untuk memilih.


Ada kendala dalam melakukan perekaman e-KTP?


Saya akui memang masih ada kendala dalam proses perekaman. Pertama, kendala dalam perekaman, misalnya ada warga di perkotaan yang sangat sibuk, atau berpindah-pindah rumah karena pekerjaannya, atau mereka yang tinggal di apartemen-apartemen. Salah satu solusinya ini kami lakukan jemput bola.


Kedua, banyak daerah-daerah yang geografisnya sulit dan jauh dari dinas Dukcapil dan kecamatan. Solusinya dibentuk UPT seperti yang dilakukan KKabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi. Unit Pelayanan Teknis ini sangat penting untuk mendekatkan layanan.


Bawaslu menemukan ada ratusan ribu penduduk yang belum merekam. Tanggapan Anda?


Terkait dengan data penduduk yang belum merekam, kiranya Bawaslu dapat secara resmi mengirimkan data tersebut by name, by address ke kami, ke Dukcapil untuk saya tindaklanjuti. Kalau hanya angka percuma saja. Mari Bawaslu kirim datanya ke Dukcapil, by name, by address. Saya akan tindaklanjuti

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment