Koran Jakarta | May 19 2019
No Comments
Pemilu Luar Negeri

KPU Selidiki Dugaan Kecurangan di Sydney

KPU Selidiki Dugaan Kecurangan di Sydney

Foto : ANTARA/NOVA WAHYUDI
RAPAT KOORDINASI - Ketua KPU Arief Budiman (kanan) dan Menkominfo Rudiantara saat rapat koordinasi kesiapan akhir pengamanan tahapan pemungutan dan perhitungan suara Pileg dan Pilpres Tahun 2019 di Jakarta, Senin (15/4).
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman, menjelaskan bahwa pihaknya akan menyelidiki tentang dugaan kecurangan pemilihan umum yang terjadi di Sydney, Australia.

“Saya sudah minta kepada Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) agar berkoordinasi dengan Bawaslu, kemudian meneliti apakah ada ketentuanketentuan yang dijalankannya tidak sesuai,” kata Arief dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Akhir Pengamanan Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara Pileg dan Pilpres Tahun 2019, di Jakarta, Senin (15/4).

Proses pemungutan suara di Sydney menjadi sorotan sejumlah pihak karena banyak pemilih tidak dapat memberikan suara mereka di Town Hall dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) pada Sabtu (13/4). Sekitar 400 orang tidak dapat memberikan suara karena tempat pemungutan suara yang disewa panitia harus tutup pada pukul 18.00 waktu setempat.

Membeludaknya Daftar Pemilih Khusus Luar Negeri (DPKLN) pada satu jam terakhir membuat ratusan WNI tidak mendapatkan kesempatan menggunakan hak pilih. Menurut dia, jika ada ketidaksesuaian terhadap penyelenggaraan pemilu di Sydney maka akan ada pasal yang mengatur terhadap dugaan pelanggaran tersebut.

“Itu juga ada pasal-pasal yang mengatur apakah pemilunya bisa dilanjutkan atau ada pemilu susulan,” jelas Arief. Sedangkan Komisioner KPU, Pramono Ubaid Thantowi, mengatakan berdasarkan laporan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) di 130 negara, hampir semuanya berjalan baik.

“Hanya memang di beberapa tempat misalnya, seperti di Sydney, di Osaka atau di Hong Kong, satu lagi di Malaysia ada sedikit masalah,” katanya. Dijelaskan, masalah terjadi karena jumlah warga yang datang banyak.

Bahkan, jumlah pemilih yang terdaftar di DPK, yang hanya membawa paspor dan e-KTP tidak terantisipasi. “Padahal, jumlah surat suara di setiap TPS, termasuk di luar negeri, hanya sesuai DPT ditambah dua persen cadangan. Begitu DPK-nya membludak pastilah tidak tertangani,” jelasnya.

 

Pemilu di Hong Kong

 

Sementara itu, PPLN dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Hong Kong membantah meluasnya berita, foto, dan video tentang larangan calon pemilih mencoblos pada Minggu (14/4). “Pelaksanaan pemungutan suara di luar negeri sesuai peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 berlangsung selama 10 jam,” demikian pernyataan bersama PPLN dan Panwaslu Hong Kong di Beijing, Senin malam.

Pernyataan yang ditandatangani Ketua PPLN Hong Kong, Suganda Supranto, dan Ketua Panwaslu Hong Kong, Fajar Kurniawan, menjelaskan pelaksanaan pemilu di Hong Kong dan Makau berlangsung pukul 09.00–19.00 waktu setempat. Setengah jam sebelum menutup antrean dilakukan penyisiran, setelah itu menutup pintu masuk gedung.

Selanjutnya seluruh calon pemilih yang sudah mengantre melaksanakan hak pilihnya hingga usai pukul 19.40. Namun, sekitar pukul 20.30 sekelompok massa berjumlah sekitar 20 orang memaksa masuk TPS 10 di gedung itu untuk melakukan pencoblosan. 

 

Ant/rag/AR-2

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment