Koran Jakarta | May 22 2019
No Comments
Polemik Pencalegan

KPU Segera Umumkan Tanggapan Putusan OSO

KPU Segera Umumkan Tanggapan Putusan OSO

Foto : ISTIMEWA
Pramono Ubaid Tanthowi, Komisioner KPU.
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA - KPU sudah menggelar rapat pleno menanggapi putusan Bawaslu yang menyatakan KPU terbukti melanggar administrasi. Serta memerintahkan KPU memasukan nama Ketua Umum Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO) ke daftar calon tetap (DCT) anggota DPD dalam Pemilu 2019.

Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, pihaknya sudah memiliki keputusan menyikapi putusan Bawaslu tersebut. Namun Pramono mengungkapkan, untuk teknis detil menyikapi putusan tersebut, KPU masih menunggu salinan putusan yang hingga kini Bawaslu belum mengirim salinan putusan itu. ”Sudah selesai kita pleno. Tapi nanti biar Pak Ketua KPU yang sampaikan,” katanya di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (10/1).

Atas dasar rapat pleno itulah, Pramono menegaskan, KPU akan menyimpulkan keputusannya dalam pleno tidak lebih dari tiga hari pasca putusan dugaan pelanggaran aministrasi pemilu dibacakan pada Rabu (9/1). “Intinya nanti kami sampaikan pada waktunya. Tidak lebih dari tiga hari batas waktu Bawaslu,” pungkasnya.

Menanggapi itu, peneliti Formappi Lucius Karus soal putusan Bawaslu menganggap, putusan Bawaslu itu lebih nampak seperti permainan administratif ketimbang sebuah solusi baru atas masalah sesungguhnya terkait dengan pencoretan OSO dari DCT DPD 2019.

Disebut permainan ungkap Lucius, karena sesungguhnya inti keputusan Bawaslu sama dengan keinginan KPU yang bermaksud menga komodasi OSO dalam DCT dengan syarat menyerahkan surat pengunduran diri dari kepengurusan Parpol terlebih dahulu.

Hal yang membedakan hanya soal waktu. Pengunduran diri tersebut dalam kebijakan KPU merupakan syarat bagi pencantuman nama OSO dalam DCT, sedangkan Bawaslu menjadikannya sebagai syarat untuk penentuan calon terpilih DPD.

“Bagi saya pilihan waktu Bawaslu itu aneh dan patut dicuriga. Bagaimana bisa untuk memutuskan OSO masuk DPT, syaratnya justru baru dituntut setelah proses pencalonan sudah berlalu,” ucapnya.

Hal senada disampaikan peneliti Perludem, Fadli Rhamdanil berpendapat, putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 yang eksplisit menyebutkan sejak Pemilu 2019 dan pemilupemilu setelahnya, pengurus partai politik tidak dibolehkan lagi menjadi calon anggot DPD diputarbalikkan oleh Bawaslu.

Tetapi Bawaslu justru memberi norma baru, bahwa boleh saja OSO yang notabene tidak mau mundur sebagai pengurus partai politik tetap menjadi calon anggota DPD, sepanjang nanti ketika terpilih mengundurkan diri menjadi anggota partai politik. Norma yang sama sekali tidak ada rujukan dan cantelan hukumnya dalam UU ataupun Putusan MK manapun. “Ini jelas sesuatu yang keliru. Putusan ini tidak ada alas hukumnya. Apalagi, pondasi Putusan MK berbicara terkait dengan syarat pecalonan, bukan syarat calon terpilih,” tegasnya.

Meski begitu, Fadli mengapresiasi salah satu sikap dari Anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar, yang telah menyampaikan pendapat berbeda (dissenting opinion) atas perkara ini. Sudah sepantasnya konsistensi Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar untuk berpemilu secara konstitusional juga menjadi panduan dalam Pengawasan dan penegakan hukum pemilu oleh Anggota Bawaslu lainnya. rag/AR-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment