Koran Jakarta | April 18 2019
No Comments
Perselisihan Pemilu

KPU Prediksi Gugatan Pemilu ke MK Meningkat

KPU Prediksi Gugatan Pemilu ke MK Meningkat

Foto : KORAN JAKARTA/TRISNO JULIANTORO
SENGKETA PEMILU | Dari kiri: Pengamat Hukum Tata Negara Universitas Jember, Bayu Dwi Anggono, Komisioner KPU, Hasyim Asari, Pusako FH Universitas Andalas, Feri Amsari, Pukat UGM, Oce Madril, Peneliti Perludem, Fadli Ramadhanil, usai diskusi mengenai sengketa Pemilu, di STHI Jentera, Setiabudi, Jakarta, Senin (15/4).
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA – Menjelang hari pencoblosan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus melakukan segala persiapan, termasuk persiapan guna menghadapi gugatan sengketa hasil Pemilu 2019. Sebab, menurut Komisioner KPU, Hasyim Asyari, kemungkinan besar perkara sengketa hasil Pemilu akan meningkat dibandingkan Pemilu 2014 yang mencapai 914 permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) kepada Mahkamah Konstitusi (MK).

“Diprediksi bahwa Pemilu 2019 ini mungkin perkaranya naik, bisa jadi. Karena apa, urusannya adalah Pemilu serentak,” ujarnya saat diskusi mengenai sengketa Pemilu, di STHI Jentera, Setiabudi, Jakarta, Senin (15/4).

Kendati demikian, Hasyim mengimbau penggugat untuk mempersiapkan hal-hal yang akan dipergunakan dalam rangka mengajukan gugatan ke MK, salah satunya adalah mengetahui perkara yang dapat dimungkinkan terkabul dalam gugatan MK adalah surat suara yang potensial memengaruhi perolehan kursi, baik DPR, DPD, maupun presiden.

“Alasan untuk mengajukan gugatan ke MK sengketa hasil itu adalah perolehan suara yang potensial mempengaruhi perolehan kursi,” ujarnya.

Kemudian, Hasyim menjelaskan, MK merupakan salah satu pintu alternatif aspirasi politik warga negara. Sebagai contoh jika masyarakat mengajukan tuntutan tehadap undang-undang ke lembaga legiislatif tetapi tidak dikabulkan, maka bisa mengajukan judicial review ke MK. Begitupun mengenai sengketa pemilu, baik sistem, proses, maupun hasil, Hasyim menganjurkan untuk segera menggugat ke MK.

“Jika tuntutan warga negara tidak terpenuhi, maka masyarakat dapat mengajukan gugatan ke MK,” terangnya.

Sementara itu, Pengamat Hukum Tata Negara Universitas Jember, Bayu Dwi Anggono, menyayangkan isu yang mengemuka di masyarakat, bahwa ada sejumlah pihak, yang sebelum hasil Pemilu diketahui mengatakan apabila pihaknya kalah dan merasa ada kecurangan maka akan segera mengarahkan massa, alih-alih memilih jalur konstitusional dengan menempuh proses hukum yang berlaku.

Berkaitan dengan hal tersebut, Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhanil, mengatakan bahwa jika peserta Pemilu tidak mengajukan permohonan PHPU ke MK, maka dianggap menyetujui hasil yang dikeluarkan KPU. tri/AR-3

Tags
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment