Koran Jakarta | October 19 2017
No Comments
Sengketa Pemilihan | Masalah Pilkada di Kabupaten Tolikara, Papua, Sudah Selesai

KPU Minta Putusan MK Dihormati

KPU Minta Putusan MK Dihormati

Foto : ISTIMEWA
A   A   A   Pengaturan Font
Dalam setiap ajang Pilkada, jika ada sengketa sudah ada salurannya yakni Mahkamah Konstitusi yang keputusanya final dan mengikat. Jadi, jangan ada tindakan anarkistis sesudah putusan MK.

 

Jakarta – Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy’ari menilai kasus sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kabupaten Tolikara, Papua sudah selesai. KPU sudah menetapkan pasangan Usman G Wanimbo-Dinus Wanimbo sebagai pemenang.

Menurutnya, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan calon Bupati dan Wakil Bupati Tolikara, John Tabo-Barnabas Weya, harus dihargai. Sebab tak mungkin MK memutus perkara hanya mementingkan kepentingan salah satu pihak tanpa mementingkan pihak lain juga. ”Saya rasa putusan MK sudah jelas dan harus dihormati,” ujar Hasyim Asy’ari saat wawancara di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Kamis (12/10).

Dia menyayangkan, atas tindakan penyerangan yang dilakukan oleh oknum yang mengaku anggota Barisan Merah Putih Tolikara terhadap Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), di Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (11/10).

Dari kejadian ini, menurutnya ada pelajaran penting yang kedepannya harus dilakukan agar bisa mengantisipasi tidak terulangnya hal serupa, diantaranya, yang pertama, harus ada komitmen bersama, baik dari penyelenggara Pemilu dan peserta Pemilu agar sama-sama, bekerja mengikuti aturan main.

Dan kedua, para peserta pemilu harus memiliki komitmen kuat untuk mengikuti mekanisme Pemilu yang ada serta harus bersaing secara fair. ”Kita kan gak mau, ke depan tiap sengketa Pemilu selalu ricuh,” harap Hasyim.

Lebih jauh ia mengatakan, di setiap penyelenggaraan Pemilu pasti akan ada sengketa pemilu yang berpotensi menimbulkan konflik bila tidak ditangani dengam baik. Oleh karena itu, KPU terus mengevaluasi dan mengantisipasi serta berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk merumuskan formula jitu dalam menghadapi pemilukada serentak 2018 dan pemilu serentak 2019.

“Makanya, Padalah mekanisme manajemen konflik menuju kekuasaan yang dianggap sah secara legal. Jadi mau gak mau di semua titik yang ada pemilu haruçs diwaspadai,” tegasnya.

Pendaftaran Parpol

Sementara itu, 10 hari pasca dibukanya pendaftaran Pemilu 2019 oleh KPU, Partai Hanura menjadi partai keempat yang mendaftar setelah sebelumnya ada Perindo, PSI dan PDIP.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hanura, Sarifuddin Sudding mengatakan, sebagai parpol yang sudah pernah mengikuti pemilu 2014, Hanura tetap mengikuti mekanisme pendaftaran pemilu yang ditetapkan KPU. Apalagi pendaftaran sekarang menggunakan aplikasi SIPOL (sistim informasi partai politik) yang tentu masih awam bagi partai politik manapun dalam hal pengisian datanya.

“Walau kami (Hanura) awalnya kesulitan mengisi SIPOL, tapi gak apa-apa, kami tetap mengapresiasi KPU,” kata Sarifuddin Suding, saat wawancara di Gedung KPU, Menteng, Kamis (12/10).

Ia juga menegaskan, Hanura mengapresiasi mekanisme SIPOL sebagai suatu sistem yang baik dalam rangka untuk melihat kesiapan parpol untuk mengikuti pemilu 2019.

Lebih jauh ia mengatakan, KPU sudah cukup mensosialisasikan SIPOL dengan sangat baik, dan selama ini kami tidak mengalami kendala berarti. ”Kami yakin mekanisme yang dikeluarkan KPU demi memudahkan partai untuk melakukan pendataan,” pungkasnya.

Dia juga berharap, agar KPU menerima berkas yang diserahkan Hanura kepada KPU untuk dapat diverifikasi, agar Hanura dapat mengikuti kontestasi pemilu 2019. Apabila masih ada yang harus diperbaiki, maka Hanura tetap akan mengikuti mekanisme yang diberikan KPU. ”Saya harap berkas yang diberikan dapat diterima,” katanya.

Ia juga mengatakan, Ketua Umum (Ketum) Hanura Oesman Sapta Odang yang berhalangagan datang ke KPU karena berbenturan dengan tugas ke negaraan lainnya. n rag/AR-3

 

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment