Koran Jakarta | December 19 2018
No Comments
Hak Pilih | Penyelenggara Pemilu Wajib Inklusif

KPU Mesti Kedepankan HAM

KPU Mesti Kedepankan HAM

Foto : ISTIMEWA
Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini.
A   A   A   Pengaturan Font
Demokrasi menempatkan setiap pemilih memiliki hak yang sama dalam pemilu. Karena itu KPU harus menghormati hak-hak pemilih.

 

JAKARTA – Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini meminta KPU mengedepankan pendekatan berbasis hak asasi, guna mengakomodir hak pilih bagi orang yang mengalami gangguan disabilitas/jiwa dalam Pemilu 2019. Titi menganggap, penyandang disabilitas memiliki hak yang sama termasuk hak berpolitik melalui pemilihan umum 2019.

Menurut Titi, seluruh pemangku kepentingan pemilu harus meluruskan lagi perspektif dan paradigma soal pemilih disabilitas mental ini. Karena, ungkap Titi, disabilitas mental adalah sebuah kondisi episodik, atau bukan serta merta permanen. Oleh karena itu kata Titi, penyelenggara pemilu wajib inklusif dan mengedepankan aksesibilitas terhadap pemilih disabilitas.

“Jangan stigma mereka dengan cemoohan orang gila dan lain sebagainya. Mereka harus dijamin juga haknya sebagai pemilih,” ujar Titi Anggraini, Selasa (20/11).

Apalagi tambah Titi, Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 menyatakan bahwa Pasal 57 ayat (3) huruf a UU No. 8 Tahun 2015 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa ‘terganggu jiwa/ ingatannya’ tidak dimaknai sebagai ‘mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan permanen yang menurut profesional bidang kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk memilih dalam pemilihan umum’.

Sehingga sudah sewajarnya bagi penderita gangguan jiwa sepanjang tidak ada surat keterangan profesional bidang kesehatan jiwa yang mengatakan bahwa ia tidak mampu memilih di pemilu, maka ia wajib didata dan diberikan hak pilihnya tanpa kecuali.

“Ada yang ketawa kok orang gangguan jiwa didata sebagai pemilih dan diberi hak pilih (sambil ngeyek ketawanya). Itu sesungguhnya memperlihatkan dangkal dan ketidaktahuan mereka soal gangguan jiwa/penyandang disabilitas yang juga bisa hidup normal asal didukung proses pemulihan optimal,” keluh Titi dengan kesalnya.

Sekedar informasi, disabilitas adalah terganggunya fungsi pikir, emosi & perilaku yang meliputi psikososial, di antaranya schizophrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian. Selain itu, disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial, seperti autis dan hiperaktif.

Menurut salah satu pakar psikiatri, dr. Irmansyah: Meskipun penderita psikosis mengalami disabilitas dalam sebagian fungsi mentalnya, mereka tetap bisa hidup normal dan mampu menentukan yang terbaik menurut dirinya. Sebagai bagian dari proses pemulihan, penderita sebetulnya perlu didorong, bukan dihambat untuk berpartisipasi.

Tingkatkan Partisipasi

Pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam interaksi dengan disabilitas dalam pemilu sangat penting sebab pemilu memberikan kesempatan untuk meningkatkan partisipasi dan mengubah persepsi publik atas kemampuan penyandang disabilitas. Dimana hasilnya, penyandang disabilitas dapat memiliki suara politik yang lebih kuat dan semakin diakui sebagai warga negara setara. Partisipasi politik merupakan upaya untuk mendorong perubahan yang fundamental, khususnya penyandang disabilitas.

Sebelumnya, Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi mengaku, bahwa pihaknya mengalami kendala dalam proses pendataan pemilih disabilitas mental. Menurut Pramono, saat pencocokan dan penelitian (coklit), banyak keluarga yang tidak mengizinkan anggota keluarganya yang penyandang disabilitas mental didata ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Saat proses coklit, tegas Pramono, seharusnya keluarga tidak menghalang-halangi informasi mengenai adanya pemilih disabilitas mental dalam keluarga tersebut. rag/AR-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment