Koran Jakarta | December 14 2018
No Comments
Ketua Komisi Pemilihan Umum, Arief Budiman, tentang Penetapan DCT, Capres, dan Masa Kampanye

KPU Membiayai Kampanye di Media Massa

KPU Membiayai Kampanye di Media Massa

Foto : ANTARA/Hafidz Mubarak A
A   A   A   Pengaturan Font
Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan daftar calon tetap (DCT) dan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden untuk mengikuti Pemilu Serentak 2019.

 

Berbagai kendala pun dihadapi, mulai munculnya polemik eks napi korupsi dilarang nyaleg dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Legislatif yang pada akhirnya Mahkamah Agung pun mengabulkan agar eks napi Korupsi boleh ikut nyaleg.


Kemudian, soal pemilih ganda dalam penyusunan daftar pemilih tetap pada 5 September 2018 lalu. Untuk mengulas hal itu, Koran Jakarta mewawancarai Ketua KPU, Arief Budiman, di Jakarta. Berikut isi wawancaranya:


Terkait penetapan DCT seperti apa mekanismenya?


Pertama, penetapan DCT itu dilakukan oleh KPU dalam rapat tertutup. Jadi stratifikasinya, seluruh berkas sudah masuk, tinggal nanti KPU memeriksa seluruh berkas sampai bagian akhirnya, kalau capres dan cawapres sudah selesai semua.

Kemudian kalau pencalonan DPD itu masih harus kita tunggu sampai dengan 1 hari sebelum tanggal 20, karena ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan pengurus parpol tidak boleh nyalon di DPD.

Kemudian untuk DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota itu masih ada tindaklanjut atas putusan MA yang mengatakan pasal tentang larangan mantan terpidana korupsi narkoba bandar narkoba dan kejahatan seksual itu dibatalkan.


Berkas caleg yang sudah memenuhi syarat yang telah diterima KPU apakah masih diteliti lagi?


Jadi, sekarang proses yang sudah selesai itu harus kita teliti lagi karena ada putusan-putusan tersebut, baik putusan MK untuk DPD maupun putusan MA untuk DPD dan DPR, DPRD provinsi dan kabupaten kota, jadi itu hanya rapat tertutup saja.

Setelah itu, kami memublikasikan penetapan tersebut. Kemudian karena DPD dan DPR RI DPRD provinsi dan kabupaten kota itu nomor urutnya sudah diatur langsung maka tidak perlu pengundian nomor urut, tetapi untuk capres-cawapres karena nomor urut pasangan calonnya itu belum ditetapkan maka KPU melakukan pengundian nomor urut untuk capres dan cawapres.


Masa kampenye akan dimulai 23 September lusa, bisa dijelaskan?


Ada waktu sekitar kurang lebih enam bulan setengah untuk masa kampanye di mana di dalamnya juga ada 21 hari masa kampanye melalui media massa cetak dan elektronik.

Jadi, saya ingin ingatkan juga kepada peserta pemilu undang-undang sudah mengatur untuk kampanye melalui media massa cetak dan elektronik itu nanti dibiayai oleh negara.


Soal DPT ganda sampai saat ini bagaimana?


Kemarin, sebetulnya kegandaan itu masih berpotensi ganda, jadi sampai dengan tanggal 16 September kemarin itu tercatat masih tersisa berdasarkan pemeriksaan bersama ada sekitar 1,2 juta pemilih.

Tapi menurut catatan KPU, sebetulnya sudah tersisa sekitar 700 ribu sekian. Tetapi, apakah benar atau tidak itu sebetulnya yang perlu dilakukan verifikasi faktual. Nah, 60 hari ini selain menyelesaikan sisanya yang ganda itu juga akan menyelesaikan catatan-catatan yang lain termasuk tentang pemilih yang belum punya KTP elektronik.


Lalu, Sekjen Partai Berkarya, Priyo Budi Santoso, bilang masih ada 8,1 juta DPT ganda, apakah benar?


Enggak apa-apa silakan saja diserahkan kami kalau memang ada. Kan kemarin sudah melakukan rapat yang melibatkan banyak pihak, mulai penyelenggara pemilu, peserta pemilu, pemerintah dan LSM yang semuanya hadir dan semuanya memberi catatan. rama agusta/AR-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment