Koran Jakarta | September 15 2019
No Comments
Pemilu Legislatif - Soal Sengketa MK Akan Kabari KPU

KPU Keluarkan SE Penetapan Calon

KPU Keluarkan SE Penetapan Calon

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Penetapan calon terpilih Anggota DPRD dan DPRD Kabupaten/Kota bagi daerah yang tidak ada gugatan, 3 hari setelah MK mencatat perselisihan dalam Buku Registrasi Perkara.

Jakarta – Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan Surat Edaran bernomor 867/ PL.010 8-SD/06/QU/V/2019 perihal Penetapan Kursi dan Calon Terpilih tanpa Perselisihan Hasil Pemilu. Hal itu berkenaan dengan tahapan penetapan calon terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2019. Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, surat edaran yang ditujukan kepada Ketua KPU/ KIP Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia itu pada intinya menjelaskan, ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

PKPU tersebut mengatur bahwa, penetapan perolehan kursi dan calon terpilih Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota bagi daerah yang tidak terdapat perselisihan hasil Pemilu dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah Mahkamah Konstitusi mencantumkan permohonan perselisihan hasil Pemilu dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK). Arief menjelaskan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan bahwa pencatatan permohonan Pemohon dalam BRPK dalam Perselisihan Hasil Pemilu DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota dilakukan pada tanggal 1 Juli 2019.

“Selanjutnya, Mahkamah Konsitusi akan menyampaikan surat pemberitahuan kepada KPU mengenai daftar daerah yang terdapat Perselisihan Hasil Pemilu,” kata Arief Budiman dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Minggu (26/5). Berdasarkan surat tersebut ungkap Arief, KPU Provinsi/ KlP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/ Kota yang tidak terdapat Perselisihan Hasil Pemilu untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota agar melakukan penetapan perolehan kursi dan calon terpilih dengan memedomani tahapan.

341 Permohonan ke MK

Sementara Ketua Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif Veri Junaidi mengatakan, pihaknya melakukan pemantauan terhadap proses pendaftaran, membaca permohonan para pemohon dan menganalisa pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilu (PHPU) di MK oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan. Veri menjelaskan, sepanjang pengajuan permohonan, 21-25 Mei 2019, ditemukan beberapa permohonan yang diajukan ke MK, baik untuk pemilu legislatif maupun presiden. Berdasarkan jumlah permohonan yang tercantum dalam laman itu, MK telah menerima 341 permohonan hingga 25 Mei 2019, pukul 15.14 WIB. Rinciannya, 329 permohonan sengketa pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota; 11 permohonan sengketa DPD; dan 1 permohonan sengketa pilpres.

Akan tetapi tambah Veri, berdasarkan penelusuran yang dilakukan KODE Inisiatif, terdapat 470 permohonan. Temuan ini terbagi dalam 8 tingkatan sengketa, setelah membedah satu persatu permohonan. “Permohonan sengketa terbanyak diajukan calon anggota DPRD kabupaten/kota yakni 215 permohonan, DPRD Propinsi 110, DPR RI 71, DPD 11 permohonan, presiden 1 permohonan dan 36 permohonan lainnya tidak menyebutkan secara eksplisit wilayahnya,” ungkap Veri. Menurut Veri, sengketa yang muncul itu, tidak hanya terjadi antar partai politik, namun juga internal partai.

rag/AR-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment