Koran Jakarta | July 17 2018
No Comments
Pemilu 2019

KPU Diminta Jamin Hak Pilih Warga Lapas

KPU Diminta Jamin Hak Pilih Warga Lapas

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Jakarta – KPU RI menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi penetapan Daftar Pemilih Sementara dalam negeri pada Pemilu 2019 dari empat Kabupaten di Papua. Sehingga, DPS untuk Pemilu Serentak 2019 yang ditetapkan kini mencapai 185.639.674 pemilih. Penetapan dilakukan usai KPU menerima data DPS dari 4 kabupaten/kota di Provinsi Papua.

Penyelenggara juga menetapkan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) sementara untuk pemilu 2019 sebesar 801.838. Perubahan ini karena pada 23 Juni lalu belum ditetapkan di514 kab/kota. “Setelah DPS ini ditetapkan, kami (KPU RI) melakukan tahapan perbaikan penyusunan daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP).

Setelah itu kegiatan menetapkan DPT pada Agustus,” ujar Komisioner KPU Viryan Azis, di Gedung LPPI, Jalan Kemang Raya, Jakarta, Kamis (12/7). Viryan juga menegaskan, pada Pemilu 2019, warga tak bisa lagi menggunakan surat keterangan (suket) pengganti KTP-elektronik sebagai identitas untuk memilih.

Ketentuan yang mengatur larangan itu ada di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Oleh karena itu tambah Viryan, KPU RI telah mendapat janji dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa perekaman dan pencetakan KTP-elektronik bagi seluruh warga akan selesai akhir tahun ini. Ia juga memastikan, pemilih di lembaga pemasyarakatan (lapas) terdata dengan baik.

Nantinya ungkap Viryan, penghuni lapas yang memiliki dokumen kependudukan akan dimasukkan ke daftar pemilih pemilu. Tetapi, bagi yang tidak memiliki dokumen kependudukan, tidak dapat dimasukkan ke dalam daftar pemilih. “Prinsipnya kalau yang di lapas selama memiliki data kependudukan akan kita masukan sebagai daftar pemilih,” tuturnya.

Komisioner Bawaslu M. Afifudin mencatat masih banyak penghuni lapas yang belum terdata sebagai pemilih dalam DPS Pemilu 2019. Misal saja jelas Afif, ketika dirinya mendatangi Lapas Perempuan dan Anak di Kota Tangerang, masih ada 400 penghuni yang memiliki hak pilih, tetapi ada semitar 32 penghuni lapas tidak bisa memilih hanya karena alasannya banyak pidahan dari rutan Pondok Bambu yang lokasinya di Jakarta. Artinya potensi seperti ini ada.

“Jadi harus datang bareng melakukan coklit atau pendaftaran atau perekaman di lapas itu karena yang masuk lapas identitasnya dihilangkan dan lain-lain. Tapi ini memang tidak bisa sendiri, KPU harus juga bersama Kemenkumham mengatasi hal tersebut,” jelasnya. Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini berpendapat, revisi terbatas atas UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu harus dilakukan karena aturan saat ini melarang penggunaan surat keterangan (Suket) pengganti KTP-elektronik digunakan untuk memilih saat pemilu. rag/AR-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment